Senin, 26 Juni 2017

BERITA KEPADA KAWAN

PANCASILA, sekalipun bukan merupakan pengharapan orang Kristen, karena orang Kristen menaruh pengharapannya pada kehidupan yang lebih baik di sorga melalui YESHUA ha MASHIA, namun Pancasila merupakan pengharapan 250 juta rakyat Indonesia. Di sanalah rakyat Indonesia bermimpi tentang kehidupan berbahagia di negeri "kolam susu" ini, kata Koes Plus.

Rakyat membayangkan bisa beribadah kepada TUHAN dengan tenang, tanpa gangguan bom(sila ke-1). Rakyat membayangkan dirinya dimanusiakan secara adil dan beradab, bukannya karena maling ayam lalu dihajar babak belur oleh orang sekampung(sila ke-2). Rakyat membayangkan ada rasa persaudaraan antar suku, bukannya karena China, Ahok dipenjarakan dengan semena-mena(sila ke-3). Rakyat membayangkan para wakilnya yang duduk di DPR bisa mewakili aspirasi mereka, bukannya satu-persatu diciduk KPK karena kasus korupsi(sila ke-4). Dan rakyat juga membayangkan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukannya meringkusi gelandangan dan pengemis, lalu memperlakukannya secara hewani(sila ke-5).

Karena Pancasila menjanjikan pengharapan yang sangat indah, yang diimpi-impikan semua orang dibandingkan dengan kondisi orang di zaman penjajahan asing yang hidup serba melarat, maka tidaklah salah jika orang mengeramatkannya. Jangankan orang menyembelih burung Garudanya, menginjak-injak atau membakar gambarnya saja, semua orang Indonesia pasti akan marah, memaki-maki, dan para laskar jihad FPI pasti akan membakar hidup-hidup orang itu.

Yah, membakar kertas gambar burung Garuda saja seluruh rakyat Indonesia bisa mata gelap. Padahal siapakah orang yang dirugikannya? Tidak ada yang dirugikan serupiahpun! Padahal siapakah orang yang disakitinya? Tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang terluka, tidak ada yang teraniaya! Hanya kertas saja harus dibayar dengan nyawa. Betapa mahalnya segelas es cendol Rp. 100.000,-?!

Coba bandingkan antara orang yang membakar gambar burung Garuda dengan orang yang menjadikannya hiasan dinding saja, seperti di kantor presiden kita. Di kantor presiden tidak ada pembakaran gambar burung Garuda. Yang ada hanyalah hiasan dinding bergambar burung Garuda. Tapi apa akibatnya? Hanya sebuah tanda tangan saja di atas sebuah kertas keputusan presiden untuk mencabut subsidi BBM, 250 juta orang Indonesia harus membayar lebih mahal harga BBM dari yang sebelumnya. Tega sekali hatinya terhadap rakyatnya sendiri yang telah memilihnya menjadi presiden karena janji kampanyenya yang takkan mencabut subsidi BBM.

Presiden bukannya berterimakasih pada rakyat yang telah memilihnya, lalu memberikan hiburan yang menyegarkan, tapi presiden malah menambahi beban hidup rakyatnya sendiri. Kemiskinan sudah banyak, pengangguran tak teratasi, perekonomian tak membaik, tapi beban hidup semakin parah susahnya. Pening kepala seluruh rakyat Indonesia!

Bukankah zaman sudah maju pesat? Bukankah teknologi sudah sangat canggih? Tapi mengapa kehidupan bukannya semakin diringankan, melainkan semakin diberatkan?! Hidup semakin susah di zaman yang semakin maju! Aneh! Dari presiden yang satu ke presiden yang lainnya selalu ada menteri perekonomiannya. Tapi mengapa perekonomian tidak juga membaik, seperti permainan sepakbola yang kebobolan gawang: goal! Bobol berkali-kali: 10:0 skornya!

Selalu ada menteri tenaga kerjanya, tapi kenapa menjadi semakin banyak penganggurannya, seperti rumah yang terbuka pintunya dimasuki maling?! Apa sih kerjanya menteri itu? Selalu ada menteri pertaniannya, tapi kenapa harga pangan semakin mahal, kayak anak TK saja yang jadi menterinya tak becus apa-apa.

Sorry, ini bukan makar, bukan anti pemerintah, tapi anti ketidakbenaran! Sebab sekalipun perampokan di Pulomas yang membunuh 6 jiwa itu disebut peristiwa yang besar, padahal itu hanya merugikan sebuah keluarga saja, tidak sekeji "senjata pena" seorang presiden yang mengenai 250 juta orang. Dengan sekali tanda tangan saja, ribuan orang dibuat gulung tikar, menambah deretan fakir miskin. Pena lebih dahsyat dari pada pedang penjahat sekaliber apapun. Senyummu lebih mengerikan dari pada auman harimau manapun. Dan manakala kamu memberi saya kontan Rp. 100.000,- saya membayarmu Rp. 1 juta sekalipun secara mencicil. Melalui kenaikan harga barang-barang, saya ikut menyumbang APBN untuk membiayai operasional kepresidenanmu.

Dari rokok saja; sebungkus harganya Rp. 10.000,- perhitungan cukainya 40% = Rp. 4.000,- sedangkan perhitungan pajaknya 10% = Rp. 1.000,- sehingga setiap bungkusnya saya menyumbang APBN sebesar Rp. 5.000,- Setiap hari saya mengkonsumsi 2 bungkus, setahun: 2 x Rp. 5.000,- x 365 hari = Rp. 3.650.000,-

Jika pabrik rokok diuntungkan 20%, maka keuntungan perbungkusnya Rp. 2.000,-, setahun: 2 x Rp. 2.000,- x 365 hari = Rp. 1.460.000,- Itu adalah penopang hidup 6,1 juta buruh pabrik rokok beserta dengan keluarganya. Jadi, semiskin-miskinnya saya, saya telah berpartisipasi sebesar Rp. 5.000.000,- pertahun untuk pemerintah dan untuk buruh pabrik rokok.

Tapi layanan apakah yang telah saya terima dari pemerintah? Memberikan gagasan pekerjaankah? Tidak! Saya harus memutar otak sendiri untuk menemukan sebuah mata pencarian. Akhirnya keluarlah gagasan untuk menjual gorengan. Apakah pemerintah memberikan permodalan? Tidak! Saya harus putar otak dan utang kiri-kanan untuk memodali jualan gorengan itu. Apakah pemerintah memikirkan pemasarannya? Tidak! Saya harus memutar otak untuk menemukan lokasi berjualan yang sekiranya laris. Saya tidak mungkin berpikir berjualan gorengan di kuburan, sebab orang-orang mati dilarang dokter makan gorengan. Maka terpaksalah saya membawa dagangan saya ke sebuah pasar. Di sebelah manakah? Bingung, saya. Di atas trotoar dilarang Satpol PP, di belakang trotoar lahan milik orang yang harus disewa, sedangkan di bawah trotoar jalan raya. Nah, kalau anda menjadi saya, di manakah anda akan berjualan? Di bawah, di belakang atau di atas trotoar? Jelas, logisnya adalah yang di atas trotoar untuk orang-orang yang modalnya pas-pasan, yang tak mampu menyewa kios.

Karena melanggar peraturan atau PERDA, maka setiap hari hati ini was-was, tidak tenang, tidak tenteram. Bukan was-was pada maling atau copet atau perampok, tapi was-was pada kehadiran Satpol PP. Aneh! Petugas pemerintah yang seharusnya memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat, ternyata bisa menimbulkan teror yang melebihi teroris Kampung Melayu. Ada Satpol PP, kabur! Fakir miskin dan rakyat terlantar setiap kali melihat kedatangan Satpol PP, langsung kabur! Bahkan orang-orang gilapun nggak ada yang mau dimasukkan ke Panti Sosial. Ada Satpol PP, fakir miskin dan rakyat terlantar, kabur!

Aneh! Padahal di UUD 1945 pasal 34, bunyinya: "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Seperti apakah artinya dipelihara itu? Apakah asal diberi makanan, asal bernafas, asal hidup? Jika arti dipelihara itu asal hidup, maka Panti Sosial milik Departemen Sosial itu sudah memenuhi syarat. Biarpun orang dimaki-maki, ditendang, dibentak-bentak, dikasih pakaian yang tidak layak, makanan yang tidak sehat, dikerangkeng, tokh nggak ada yang mati. 

Kapasitas gedung hanya untuk 350 orang, diisi 600 orang, maka tidurpun harus dengan posisi duduk. Posisinya tidak benar, nyamuknya banyak, ventilasinya kurang, pengap, panas, dan bau keringat orang-orang yang setahun tidak mandi. Air minum serba kekurangan, WC rusak, kotor, bau dan jorok sekali, sampai selokan-selokanpun sudah dipenuhi kotoran manusia. Orang gila, orang stress dan orang waras dicampur jadi satu. Orang sakit dengan orang sehat dicampur jadi satu. Sayuran yang mengandung pestisida tidak dicuci, langsung dimasak, tanpa bumbu yang seharusnya, maka jadilah masakan yang tidak sehat dan tidak enak. 

Pemerintah menganjurkan orang bersekolah. Di sekolah diajarkan menjaga kesehatan, di sini rusak! Diajarkan mandi dengan sabun, di sini tak ada sabun! Diajarkan menggosok gigi, di sini tak ada sikat gigi maupun odolnya! Diajarkan berak di WC, WC-nya rusak semua! Diajarkan makanan empat sehat lima sempurna, di sini tak ada makanan yang menyehatkan! Diajarkan tentang penyakit menular, di sini orang sakit dicampur-aduk dengan orang sehat! Orang kesalahannya hanya karena mengemis, menggelandang dan mengamen saja, dikerangkeng tanpa sidang pengadilan.

Ada yang dimasukkan ke sebuah kamar yang tak ada WC-nya, sehingga orang itu harus berak dan kencing di lantai kamar itu atau di dalam tas kresek. Memang itu orang yang dinilai nakal, tapi jika terkategori kriminal 'kan seharusnya dilaporkan ke polisi supaya dipenjarakan, bukannya dimasukkan ke Panti Sosial?!
Gubernur Ahok ketika melakukan inspeksi mendadak ke Panti Sosial, berkata: “Kita tidak mau siapapun diperlakukan seperti ini. Menurut saya nggak manusiawi cara dinas sosial. Kita nggak mau kurung orang,” - “PKL saja enggak boleh dikurung, kenapa anak-anak yang cuma ngemis karena butuh uang dikurung? Ini cara berpikir yang salah, tolong diubah polanya,” - “Kalau tangkap orang dari mana pun, kalau pagi-pagi langsung harusnya pulang hari itu. Paling lama nginap semalam. Anak-anak juga tidak boleh dikurung, begitu pun ibu-ibu yang bawa anak,” Soal aroma yang tidak sedap itu, Ahok meminta petugas dinas sosial memberikan sabun dan shampoo. “Gak ada mandiin ya? Bau. Kasih sampo. Mother Theresa saja mandiin pengemis. Minimal mereka mati terhormat,” ungkapnya.

Saya mengucap syukur, ada pihak pemerintah yang telah melihat dan memberikan penilaian. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal sebuah perubahan menuju program PANCASILA, dan bapak presiden kita, Jokowi, bukan cuma berkata: "Menurut Trias Politika, presiden, eksekutif dilarang masuk ke wilayah yudikatif dan legislatif", sehingga sekalipun mantan wakilnya, Ahok, diperlakukan tidak adil, itu wilayah yudikatif, dan sekalipun KPK diangket DPR, itu wilayah legislatif, maka kepala negara hanyalah penonton bagi kehancuran hukum di negeri ini. Sama seperti saya yang tak mempunyai kewenangan apa-apa; presiden = rakyat biasa. Padahal presiden itu KEPALA NEGARA. Lupa?!

Saat ini saya justru lebih baik dari presiden Jokowi, sebab saya masih mengeluarkan suara, berbicara dan memberikan penilaian, bukan berdiam diri menonton saja. 

PERDA, oh PERDA! Peraturan Daerah adalah sumber malapetaka fakir miskin di negeri ini. Dari manakah itu asal-usulnya? Bukankah itu hasil pikiran antara kepala daerah dengan DPRD-nya? Bukankah kepala daerah dan anggota DPRD itu orang-orang kaya? Tak kaya tak mungkin bisa membiayai kampanye pemilihannya. Tahu apakah orang kaya tentang dunia fakir-miskin, selain tahunya mereka itu berpakaian compang-camping dan bau? Tahukah mereka tentang susah-payahnya para fakir-miskin itu untuk membeli jas, dasi dan minyak wangi?!

Kalau tak tahu apa-apa bagaimana mereka hendak mengatur dan memasuki dunia fakir-miskin, yang oleh sebab kalah persaingan usaha orang pailit, oleh sebab krisis ekonomi orang menjadi miskin, oleh sebab kebijaksanaan pemerintah yang tidak bijaksana orang menjadi susah, oleh sebab kena PHK orang menjadi pengangguran, oleh sebab butuh uang rumah dijual, oleh sebab uang tak cukup orang mengontrak rumah, oleh sebab penghasilan tak memadahi orang indekos, dan oleh sebab buat makan saja susah orang hidup menggelandang di jalanan?! Oleh sebab tak ada modal orang menganggur, oleh sebab butuh mengisi perut orang mengemis. Jika bekerja tak ada lowongan, mencuri dosa, bukankah yang terbaik adalah mengemis?!

Gara-garanya adalah Soeharto, yang ketika menjadi presiden menggagas piala Adipura, sehingga kota-kota berlomba menjaga kebersihan, dan kebersihan itu dipahami sebagai kebersihan dari gelandangan dan pengemis, yang dianggap mengganggu pemandangan. Para pejabatpun kehilangan akal sehatnya, sehingga Pungli, korupsi, nepotisme, suap-menyuap, ketidakadilan hukum dan arogansi yang kejadiannya tersembunyi, tidak menyolok mata dipikir lebih bersih dari keberadaan para gelandangan itu. Satpol PP yang setiap bulan ramadhan keluar-masuk toko menenteng map permintaan sumbangan dianggap masih lebih baik dari pengemis yang melakukannya. Pengemis yang asli dikerangkeng, pengemis palsu dihalalkan.

Di saat masyarakat sudah muak dengan lembaga-lembaga amal dan zakat yang sarat dengan penipuan, yang dijadikan mata usaha memperkaya diri dengan menjual label fakir miskin dan rakyat terlantar, yang semakin tidak dipelihara dengan baik, semakin kurus, semakin menghasilkan banyak sumbangan, dan masyarakat ingin menyalurkan sumbangannya secara langsung ke fakir-miskin yang berhak, pemerintah justru menyembunyikan fakir-miskin itu dengan menangkapi mereka dan menjebloskannya ke Panti Sosial, dan mempromosikan lembaga-lembaga amal yang brengsek itu. Yang tidak benar diagung-agungkan, yang benar dikucilkan. 

PERDA, oh PERDA! Bukankah pejabat-pejabat pembuatnya itu pejabat yang dikenal korup? Bagaimana mungkin bajingan bisa membuat aturan yang baik? Karena itu harusnya Perda-perda itu dibatalkan, harus dianggap cacat hukum, sebab dibuat oleh orang yang mabuk atau tidak waras pikirannya. Buktinya, pemeliharaan fakir-miskin itu tidak sejalan dengan bunyi pasal 34 UUD 1945. Penyelenggaraan pemeliharaan fakir miskin itu jauh panggang dari api. Keinginan Jokowi merevolusi mental merupakan sebuah pengakuan Jokowi atas sakitnya mental para pejabat di tanah air ini. Karena itu Kementerian Sosial harus dibubarkan sebagaimana pernah dilakukan oleh presiden Gus Dur, atau presiden Jokowi membatalkan Perda-perda itu. 

Menganiaya fakir-miskin dan rakyat terlantar benar-benar merupakan perlawanan terhadap ajaran keagamaan manapun, sebab tak ada agama yang melawan pengemis dan gelandangan. Tak ada agama yang mendukung keberadaan Satpol PP. Tak ada agama yang menganjurkan didirikannya departemen sosial, sebab perintah kemanusiaan ditujukan kepada pribadi-pribadi, bukan kepada lembaga. Yang harus baik adalah orang, bukan lembaga. Yang ditawari sorga adalah orang, bukan departemen sosial. Yang diperintahkan mengurus fakir miskin adalah rasul atau nabi, bukan pejabat! TUHAN tak pernah mempercayai pejabat pemerintahan!

Harusnya pemerintah itu mengurus orang-orang yang jahat, bukan mengurusi orang-orang yang miskin. Seperti polisi itu sudah benar, sebagaimana kata rasul Paulus;

Rm. 13:4Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat.

Polisi menangkapi penjahat, itu benar! Tapi Satpol PP menangkapi orang miskin atas dasar peraturan yang dibuat oleh para koruptor, sungguh-sungguh jahat sekali itu! Mudah-mudahan presiden Jokowi membaca tulisan ini dan sadar akan pelanggarannya yang serius terhadap UUD 1945 & Pancasila!

>> Piala Adipura?

>> Kementerian Sosial?

>> Perda-perda?

Contoh Perda yang lainnya adalah larangan membuka warung dan dunia hiburan di bulan ramadhan. Sebab warung-warung dan dunia hiburan itu butuh duit banyak untuk lebaran, untuk menggaji karyawannya, untuk biaya sehari-hari. Para pelacur itu punya perut yang harus diisi makanan, pak, sekalipun pekerjaan mereka itu berdosa. Tapi dosa itu urusan TUHAN, bukan urusan pemerintah, pak. 

Padahal gubernur Bengkulu yang Muslim melakukan korupsi di bulan ramadhan. Habib Rizieq Shihab yang ulama terkenal menjadi buronan kasus Chat porno di bulan ramadhan, malahan kaburnya ke Arab Saudi, ke kota suci. Para teroris yang barusan menyerang Mapolda Sumut juga melakukannya di hari menjelang Lebaran. Para polisi, Densus 88 juga membunuhi para teroris di bulan ramadhan. Apakah karena polisi sehingga diperbolehkan membunuh sesamanya? Maka apa salahnya jika para pelacur itu melayani tamu-tamu hidung belangnya di bulan ramadhan, atau warung-warung itu menjual makanannya kepada orang-orang yang tidak berpuasa?!

Ajaran yang bijaksana mengajarkan:
Yohanes
8:3

Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada-Nya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zinah.
8:4Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus: "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinah.
8:5Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapat-Mu tentang hal itu?"
8:6Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan-Nya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-Nya di tanah.
8:7Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-Nya, Iapun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka: "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu."

Mat. 7:1"Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi.
 
Tolong sebarkan tulisan ini kepada Jokowi, DPR, Gubernur, Walikota, DPRD, menteri sosial, Satpol PP, dan lain-lainnya. 

Mungkin Tuhan mulai bosan 
Melihat tingkah kita 
Yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa 
Atau alam mulai enggan 
Bersahabat dengan kita 
Coba kita bertanya pada 
Rumput yang bergoyang



Gambar terkait

Tidak ada komentar: