Kamis, 08 Juni 2017

MUSYAWARAH - VOTING - KUASA

Panglima TNI mengatakan bahwa voting atau pemungutan suara itu tidak masuk sebagai permusyawaratan, sila keempat Pancasila. Ada yang menanggapi bahwa voting itu termasuk musyawarah. Manakah yang benar?

Begini; ada 3 model kepemimpinan; raja, kepala dan ketua. Raja tidak mengenal musyawarah maupun voting. Sebab raja memiliki kekuasaan yang mutlak pada dirinya, sehingga dia tidak perlu bermusyawarah apa lagi sampai melakukan voting. Dalam system kerajaan hanya ada penasehat, tidak ada dewan atau konggres yang menyetarainya sebagaimana kepresidenan.

System kerajaan dalam pemerintahan negara sekarang ini sudah hampir punah. Hanya Arab Saudi saja yang masih bertahan dengan kerajaannya. Raja hanya bisa dijatuhkan melalui peperangan atau kekuatan fisik. Tapi presiden bisa dijatuhkan oleh hukum. Contohnya kejatuhan Soeharto; rakyat menekan DPR, lalu DPR menekan presiden supaya mengundurkan diri. Jika kalangan elite masih memberikan dukungan kuat kepada presiden, bisa terjadi perang saudara seperti di Suriah sekarang ini. Rakyat melawan pemerintah!

System kerajaan sekarang ini hanya ada di dunia usaha, yakni di usaha-usaha kelas kecil dan sedang, bukan berbentuk Perseroan Terbatas(PT). Kita menyebutnya boss atau taoke atau majikan. Dialah yang paling berkuasa di perusahaannya. Boss atau taoke itu tak perlu merundingkan segala acara kerjanya pada siapapun. Semua hal dia pikirkan dan putuskan sendiri.

Kalau jabatan yang disebut "kepala", dia merupakan pertengahan antara raja dengan ketua. Setengah raja, ya setengah ketua. Disebut raja sebab dia menguasai jajaran di bawahnya, seperti presiden yang membawahi para menteri dan dia merupakan raja bagi menteri-menterinya itu. Tapi dia juga seperti "ketua", sebab ada lembaga lain yang menyetarai kedudukannya, yaitu MPR/DPR. Karena itu seorang "kepala" tidak bisa bekerja semau-maunnya sendiri, tetapi dia harus sepertujuan DPR, lembaga yang mengontrolnya. Jika DPR hendak menumbangkan sang presiden, dia harus mengusulkannya ke MPR, sebab MPR-lah yang mengangkat dan memberhentikan presiden.

Contoh jabatan kepala; presiden, gubernur, walikota, bupati, camat, lurah, menteri, kepala-kepala dinas, dan kepala-kepala bagian. Semua yang berjabatan kepala memiliki kekuasaan penuh atas bawahannya, menurut hirarkinya. Dan setiap kekuasaannya dikontrol oleh lembaga tersendiri, yaitu inspektorat atau DPRD. Itulah yang mengawasi kinerja seorang kepala.

Sebagai "kepala" dia seperti raja yang tidak mengenal musyawarah maupun voting. Jikapun ada forum rapat itu bukanlah musyawarah melainkan bentuk pelaporan atau informatif. Jadi, musyawarah dan voting itu hanya ada pada jabatan "ketua", di mana semua orang-orangnya berada dalam kedudukan yang sejajar, sedangkan jabatan "ketua" sebagai pembagian tugas dalam pekerjaan yang sifatnya gotong-royong. Contohnya di kampung, pak RT adalah jabatan dalam rangka pembagian tugas bergotong-royong di kampung itu. Warga bukanlah bawahan melainkan orang-orang yang dipimpinnya. Pak RT tidak bisa "memecat" warganya. Di DPR juga begitu. Semua orang di DPR adalah sama kedudukannya, namun dalam rangka suatu pekerjaan "gotong-royong" ada yang dijadikan ketua; ketua DPR, bukan kepala DPR. Tidak bisa saling memecat. Demikian pula di kepanitiaan, seperti panitia natal, pembangunan gereja, pembangunan mesjid, dan lain-lainnya, semua itu dipimpin oleh ketua, dalam rangka kerja bersama atau gotong royong.

Di keketuaan yang dijadikan landasan sebuah keputusan adalah keputusan atau kesepakatan bersama. Hasil pemikiran kolektif, itulah musyawarah. Umumnya keputusan itu dihasilkan dari pemikiran yang terbaik sehingga didapatkan suara bulat. Semua anggota bisa menyetujuinya, karena dipandang baik. Nalar sehat digunakan. Tapi manakala di sana dimasuki kepentingan-kepentingan, maka terjadilah hal-hal yang tidak masuk akal. Anggota-anggotanya dikasih uang(suap) untuk mendukung gagasan yang tidak benar, sehingga gagasan yang tidak benar itu mempunyai pengaruh yang kuat. Terjadilah perbantahan atau perdebatan yang berlarut-larut yang memecah-belah para anggota. Di saat kritis di mana semua pihak sama-sama ngototnya, maka seorang ketua akan mengambil jalan tengah: voting, yaitu pemungutan suara.

Jadi, jelaslah bahwa voting itu bukanlah musyawarah dan mengenai hal-hal yang tidak masuk akal sehat. Ada "virus" yang sedang merusakkan musyawarah, yang menganggap baik hal-hal yang tidak baik. Jika roti adalah roti, itu musyawarah. Tapi jika tahi dibilang roti, itu voting! Contohnya para anggota DPR kita yang sekarang ini sedang mengusahakan hak angket terhadap KPK. Karena KPK sering membongkar kasus korupsi DPR, kini DPR melakukan perlawanan, mengusahakan pelumpuhan KPK. Itulah tahi yang dibilang roti, sehingga panglima TNI kita mengerutkan keningnya: "Demokrasi belum sesuai Pancasila". Sebab setiap keputusan dihasilkan dari bagi-bagi duit!

Hasil gambar untuk gambar musyawarah.

Tidak ada komentar: