Sabtu, 15 Juli 2017

AJARI SAYA BERINDONESIA YANG BENAR

Saya baru berumur 3 tahun ketika PKI dimusuhi dan dibubarkan pemerintah tahun 1965, sehingga saya tak tahu apa-apa tentang partai terlarang itu. Menurut pelajaran sejarah yang saya terima dari guru saya, katanya PKI itu jahat sekali kayak setan. Okeylah, tapi kayak apa rupa kejahatannya? Bisakah dibuatkan sketsa wajahnya, seperti sketsa wajahnya pelaku penyiraman air keras Novel Baswedan, supaya kalau suatu ketika saya ketemu PKI, saya bisa lari terbirit-birit?!

Hingga hari ini sudah 55 tahun saya hidup di negeri ini, tapi belum pernah sekalipun saya ketemu dengan yang namanya PKI. Karena itu saya belum pernah menikmati kejahatannya, belum pernah merasa dirugikannya. Saya hanya pernah ketemu orang-orang yang namanya Soeharto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi, yaitu orang-orang yang berposisi memusuhi PKI. Kata Jokowi: "Ormas anti Pancasila dan Komunis, kita gebuk, kita tendang......" Mantap! saya dukung.

Tapi di zaman Soeharto, saya pernah menikmati sesaknya dada karena berbelit-belitnya mengurus KTP dan perijinan. Setiap bulan menjatah Kapolsek, Danramil dan preman, belum termasuk anak buahnya. Baik toko maupun perusahaan-perusahaan lainnya pasti paham dengan riwayat itu. Ada sumbangan hari jadi korp, 17 Agustusan, lebaran hingga pembelian kalender setiap akhir tahun. Antara 1983-1985, ada seribuan orang yang diduga preman atau orang yang bertato ditembak secara misterius, yang dikenal sebagai peristiwa Petrus; penembakan misterius. Mereka bukan orang yang berada dalam penjara tetapi orang bebas dan diganjar hukuman mati misterius tanpa proses pengadilan. Selain itu dengar-dengarnya, rezim Soeharto ini dikenal mengkorupsi APBN hingga 35%. Seorang presiden yang memperkayakan sanak keluarganya.

Zaman Soeharto adalah zaman pelanggaran hak asasi manusia terburuk di dunia. Di zaman Megawati adalah zamannya menjual obral aset-aset negara kepada asing dengan diskon 65%, plus dikenal sebagai korupwati dana BLBI senilai ratusan trilyun bergandengan tangan dengan SBY. Dan kini nyatanya presiden Jokowi tak mengambil tindakan apa-apa terhadap para pendosa itu, tak menuntaskan kasus pembunuhan Munir, tak menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia AM. Hendropriyono, membiarkan KPK di zaman Abraham Samad digembosi, menonton wayang pemenjaraan Ahok yang tidak adil, serta bergaya idiot ketika KPK yang sekarang ini sedang dikerjai oleh DPR. Di saat semua elemen masyarakat yang tak memiliki kuasa dan kewenangan apa-apa berdiri mendukung kedaulatan KPK, sang presiden yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari DPR, santai-santai menjamu Barack Obama.

Maka saya bertanya "dalam hati", apa hebatnya Jokowi dibanding dengan para pendahulunya yang merupakan orang-orang brengsek pelanggar hukum, pelanggar konstitusi, pelanggar perikemanusiaan dan hak-hak asasi manusia? Mana yang lebih jahat dari PKI, dan mana yang harus saya maki-maki; PKI yang tak pernah menyakiti saya, atau Soeharto, Megawati, SBY dan Jokowi yang berkali-kali mengecewakan rakyat pendukungnya?! Siapa? Yang mana? Ajari saya berindonesia yang benar!

Panglima TNI yang sekarang justru tidak menganggap PKI sebagai ancaman lagi, justru yang lebih jahat dari PKI adalah Neoliberalisme;

"PKI berbahaya tapi yang lebih berbahaya neo kapitalisme, neo liberalisme," jelas Gatot di Jakarta, Kamis (2/6/2016). Komunisme lanjut, Gatot, sudah dilarang sesuai Tap MPRS No 25 tahun 1966. Jadi dengan keputusan MPRS ini sudah kuat kalau komunisme dilarang.

"Jadi sudah final. Saya juga mengingatkan kebangkitan PKI bukan dilihat hanya di permukaan, tapi di bawah permukaan," tegas dia.

Apa maksudnya neoliberalisme, neokapitalisme dan melihat PKI bukan hanya di permukaannya melainkan dibawah permukaan. Apakah suatu bentuk penyamaran PKI, seperti peribahasa serigala berbulu domba? Bukankah kapitalisme dan liberalisme itu paham dari Barat? Apakah itu bisa diartikan pada antek-antek Barat, di mana Indonesia merupakan salah satu anteknya?

Saya bertanya lagi: Apakah gelombang itu sudah datang atau masih jauh di seberang sana?! Sebab, jangan-jangan itu sudah berada di depan hidung kita, bahkan bisa-bisa sedang menginjak-injak kita saat ini.

>> Mall-mall menyingkirkan pasar-pasar tradisional; orang kaya semakin kaya, para pedagang kecil semakin tergilas. Pasar-pasar yang kotor, jorok, bau, becek, bau keringat pedagang bercampur dengan bau ikan asin, ditinggalkan beralih ke tempat belanjaan yang supermodern. Pemerintah tidak prorakyat!

>> Alfamart dan Indomart menyingkirkan toko-toko fakir miskin, membuat pemandangan kota-kota di Indonesia berubah 180 derajat. Jika dulu banyak toko berderet-deret, kini tak ada lagi toko selain Alfamart dan Indomart. Dalam sekejap sebuah merk toko bisa beranak pinak menjadi ribuan, sementara sebuah toko, tokonya mbok Ginem, begitu sulitnya melahirkan anak.

>> Gojek, Grabbike dan taksi-taksi online disambut antusias oleh presiden Jokowi dan gubernur Ahok, diijinkan untuk membunuhi pekerjaan ojek pangkalan.

>> Calo-calo disikat habis, kini yang menjadi calo tiketnya Alfamidi dan Indomart. Para penguasa tak peduli dengan nasib keluarga-keluarga calo itu, mau kerja apa, mau makan apa? Yang jelas semakin hari semakin banyak orang stress, orang gila dan orang menggelandang.

>> Mesinisasi dan komputerisasi mau tak mau menyingkirkan tenaga kerja manusia. Pengangguran makin hari makin bertambah, tapi Jokowi masih bisa mesam-mesem. Akhir dari bersekolah adalah menjadi pengangguran dan pemain game online.

>> Kota-kota hendak disulap menjadi kota yang bertaraf internasional dengan menyingkirkan pedagang-pedagang bau, pedagang-pedagang fakir miskin dan para gelandangan. Orang asing didatangkan, bangsa sendiri dikerangkeng di panti-panti sosial. Yang penting kota terlihat indah, sekalipun penduduknya kelaparan. Benda mati diindah-indahkan, makhluk yang hidup, sesamanya manusia diinjak-injak.

>> Rumah-rumah kumuh digusur supaya kota terlihat indah. Para fakir miskin disingkirkan, sementara orang-orang kaya dikasih pekerjaan membangun ini dan itu. Maka orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin tak jelas nasibnya.

Jadi, bagaimana saya ini berindonesia yang benar? Di sebelah kanan saya ada seorang yang necis dan berbau harum, sementara di sebelah kiri saya ada gembel yang bau ikan asin, manakah yang harus saya peluk dan manakah yang harus saya tendang? Mohon petunjuk.

Neo Kapitalisme Di Masa Kini
http://corongonline.blogspot.co.id/2011/05/neo-kapitalisme-di-masa-kini.html

Perkembangan ekonomi sebagai salah satu sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin hari semakin sulit didapat, khususnya bagi para buruh. Ini terlihat dari berbagai macam paham dalam perekonomian dari zaman ke zaman. Mulai dari paham Feodalisme, Kapitalisme, sampai pada Neo Kapitalisme.

Salah satu paham yang menjadi isu besar dalam masyrakat saat ini adalah paham Neo Kapitalisme. Keberadaan paham ini di Indonesia masih belum jelas wujudnya, sehingga membuat orang kebingungan di berbagai kalangan, khususnya di kalangan  para mahasiswa, aktifis dan semacamnya. Sangat sulit untuk menemukan teori yang pas dalam paham ini.
Namun dari berbagai literatur yang ada dijelaskan bahwa paham Neo Kapitalisme merupakan bentuk differensial dari kapitalisme yang sudah ada dan ikut campur tangan pemerintah dalam perencanaan perekonomian masyarakat. Padahal ide dari konsep Kapitalisme awal sangat mendewa-dewakan mekanisme pasar (tidak ada ikut campur pemerintah).
Sebenarnya paham Neo Kapitalisme merupakan bagian dari tubuh liberalisme (ada unsur liberal) yang berangkat untuk menjajah dunia perekonomian sehingga wajah ekonomi Indonesia menjadi parut-marut. Posisi dari adanya Neo Kapitalisme ini hanya mementingkan keuntungan modal milik pribadi saja, kelompok institusi, lembaga dan sejenisnya, dan memarginalkan kepentingan kemakmuran rakyat. Untuk melihat keberadaan kondisi Neo Kapitalisme, maka terdapat perubahan yang cukup penting yang terjadi dalam skala dunia dalam kondisi dimana Kapitalisme berada dan berkembang pada saat ini.
Perkembangan Neo Kapitalisme tidak lepas adanya kolaborasi pemerintah dengan elemen-elemen yang sama-sama mempunyai kepentingan di dalamnya. Kita lihat sisi lain dari tubuh perkembangan dunia Neo Kapitalisme yang mempunyai kaitan dengan istilah “ekonomi terencana atau pemograman ekonomi” yang jauh dari harapan dan makna kapitalisme klasik.
Tujuan utamanya adalah seperti yang ditulis Hilman Fauzi Nugraha di blog pribadinya yaitu menciptakan dan mengkoordinasikan rencana investasi yang telah dibuat oleh firma-firma swasta, dan dengan mempengaruhi kebutuhan koordinasi tersebut paham Neo Kapitalisme mengajukan tujuan-tujuan tertentu yang dianggap memiliki prioritas pada tingkat pemerintahan.
Tujuan-tujuan tersebut tentu saja berkaitan dengan kepentingan umum kelas borjuis. Tujuan seperti ini telah berjalan secara lambat laun di mana perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia telah diatur sedemikan rupa oleh pemerintah dengan mengatasnamakan kemakmuran ekonomi masyarakat. Padahal, tujuannya sangat berbeda sekali dengan makna perencanaan sosial.
Di sisi lain, pemerintah memainkan peran tertentu tarhadap kelompok-kelompok pemegang saham dari berbagai daerah di Indonesia, semua dibentuk dalam peraturan pemerintahan, baik mengenai perusahaan sampai kepada pasar yang sumbernya diproses oleh perusahaan sendiri.  Dan perusahaan masih mempunyai kepentingan pribadi yang kuat untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah.
Salah satu contoh adalah ketika pasar tradisional banyak yang digusur dan diganti mall atau tempat belanja yang memiliki kualitas tinggi, hal seperti ini sangat didukung oleh pemerintah yang mengatasnamakan pengelolaan ekonomi masyrakat agar ekonomi di Indonesia dapat menyeimbangi kemiskinan. Perusahaan-perusahaan juga mempunyai hal yang sama.
Akhirnya semua aktifitas yang mengatasnamakan program ekonomi hanya dimenangkan oleh kalangan pemilik saham dalam konteks Neo Kapitalisme yang diwasiti oleh pemerintah.
Sifat lain dari Neo Kapitalisme adalah mengobarnya intervensi pemerintah terhadap perekonomian, semakin lama sistem Neo Kapital diserahkan pada negara semakin berlimpahlah keuntungan Neo Kapital yang diberikan oleh negara. Andai negara berkata pada Neo Kapital; semakin banyak kamu berinvestasi di Indonesia maka keuntungan yang melimpah adalah jaminan dari negara.
Neo Kapitalisme Membuat Buruh Terisolasi
Neo Kapitalisme mengikis adanya ekonomi rakyat sehingga rakyat termarginalkan dari para Neo Kapital yang dibiarkan oleh pemerintah. Banyak masyarakat dalam keadaan pengangguran dan ketidakjelasan bagi para pekerja dalam dunia pekerjaannya yang diistilahkan sebagai kaum buruh.
Rasanya ingin menyalurkan bantuan pada keadaan kaum buruh mengingat dunia buruh dalam keadaan mengerikan serta ketidak jelasan pemerintah dalam menyejahterakan kaum buruh. Salah satu fakta adalah ketidak jelasan mengenai tiga poin yang merupakan fokus perjuangan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) yakni pertama, jaminan kesehatan seumur hidup untuk seluruh rakyat Indonesia. Kedua, jaminan dana pensiun bagi buruh swasta. Ketiga, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus badan hukum publik wali amanah. Ketiga point ini dituntut KAJS agar pemerintah melaksanakannya.
Dari dulu sampai sekarang tiga poin tersebut masih belum jelas aplikasinya terhadap para buruh di Idonesia. Pandangan tersebut menjadi pertimbangan bagi kalangan buruh/pekerja yang tergabung dalam KAJS untuk mendesak pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 sebagai penjabaran dari salah satu pasal dalam UUD 1945 yang diawali dengan menggalang dukungan kaum buruh agar Presiden SBY mengesahkan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Tribunnews.com - Senin, 11 April 2011)
Akan tetapi pemerintah masih melihat pertimbangan-pertimbangan yang dipakai, diantaranya adalah investasi pemerintah pusat/daerah takut pengusaha/investor akan keluar dari wilayahnya. Maka pada umumnya kasus-kasus buruh ini hampir selalu dimenangkan oleh para pengusaha.
Fakta di atas tidak dapat dipungkiri lagi atas realitas yang terjadi pada kaum buruh. Semua ini tidak lain dari dampak hadirnya paham Neo Kapitalisme yang menyusup kemana-mana sehingga tidak ada ruang untuk sosialisme. Hal seperti ini jika dibiarkan begitu saja, sampai kapan pun masyarakat tidak akan mendapat kesejahteraan, walaupun pemerintah menyuarakan kemakmuran. Asy’ari, Mahasiswa IV Sosiologi.

Hasil gambar untuk gambar penindasan

Tidak ada komentar: