Minggu, 02 Juli 2017

BENARKAH POLISI ITU KAFIR?

Apakah kafir? Apakah "kafir" perlu ditanyakan menurut kata siapa? Iya, sebab menurut bangsa Yahudi yang disebut kafir adalah orang-orang yang bukan Yahudi, dan itu cocok dengan orang-orang Indonesia termasuk polisi Indonesia yang memang bukan orang Yahudi. Tapi jika menurut kaum Muslim, kafir itu adalah orang-orang yang beragama Islam KTP; mengakunya Islam tapi cara hidupnya tidak seperti Islam. Nah, benarkah polisi Indonesia itu kafir sebagaimana tudingan para teroris yang akhir-akhir ini rajin menyerang polisi?

Sorry, saya bukan membela dan mendukung acara kaum teroris yang suka main hakim sendiri, tapi saya wajib membagikan pengetahuan saya menurut kebenarannya.

1. Berdasarkan namanya; Polisi Republik Indonesia, bukan Polisi Islam, maka secara nama kepolisian memang tidak mewakili kepentingan agama Islam, melainkan kepentingan Bhineka Tunggal Ika - kepentingan nasional yang melingkupi berbagai macam agama. Polisi harus berdiri di atas semua golongan.

Kristen sendiri juga mempunyai ajaran yang sama dengan Islam, yang tidak mengijinkan kesetaraan tuhan atau agama;

Yes. 40:18Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia?

Yes. 40:25Dengan siapa hendak kamu samakan Aku, seakan-akan Aku seperti dia? firman Yang Mahakudus.

Konsekwensi dari mempertahankan Firman tersebut adalah kita menjadi menganggap kepolisian sebagai bagian keduniawian atau sekuler. Di zaman Soeharto, Soeharto marah besar ketika Indonesia disebut sebagai negara sekuler.

Arti sekuler menurut Wikipedia;
Sekularisme atau sekulerisme dalam penggunaan masa kini secara garis besar adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta tidak menganakemaskan sebuah agama tertentu.

Kalau Soeharto marah besar disebut sekuler, berbeda dengan Jokowi yang menyatakan bahwa antara politik dengan agama harus dipisahkan;

SIBOLGA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta semua pihak agar memisahkan persoalan politik dan agama. Menurut Presiden, pemisahan tersebut untuk menghindari gesekan antarumat.
"Memang gesekan kecil-kecil kita ini karena pilkada, karena pilgub, pilihan bupati, pilihan wali kota, inilah yang harus kita hindarkan," kata Presiden saat meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (24/3/2017), seperti dikutip Antara.
Karena rentan gesekan itulah, Presiden meminta tidak ada pihak yang mencampuradukkan politik dan agama.
"Dipisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yangpolitik," kata Jokowi.

Sebagai rohaniawan saya menganggap ucapan itu sebagai kurangajar sekali terhadap TUHAN karena menyejajarkan politik dengan agama, antara duniawi dengan rohani, antara ketidakbenaran dengan kebenaran, antara dosa dengan kesucian, antara tahi dengan roti. Saya masih salut dengan Soeharto yang marah ketika disebut sekuler sekalipun nyata-nyata sekuler. Soeharto seperti maling yang tidak mau mengakui maling, masih merasa malu. Tapi Jokowi seperti maling yang bangga sebagai maling.

Maksud Jokowi, ketika di mesjid kita membicarakan agama, tapi ketika di rumah kita membicarakan negara. Padahal harusnya ajaran agama itu diamalkan di segala tempat dan segala waktu. Di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, yang harus kita muliakan adalah TUHAN dengan ajaran-ajaranNYA.
Sebagai presiden harusnya segala keputusannya didasarkan pada ajaran TUHAN. Apakah keputusan dan kebijaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran keagamaannya? Tapi, jangankan dengan ajaran TUHAN, dengan Pancasila dan UUD 1945 saja masih bertentangan. Jangankan dengan Pancasila dan UUD 1945, dengan janji-janji pada masa kampanyenya saja sudah bertentangan?!

Jokowi menjadi presiden yang aneh, karena melanggar omongannya sendiri, melanggar Pancasila dan UUD 1945, plus melanggar ajaran TUHAN-nya. Artinya Jokowi bekerja seenak perutnya sendiri.

2. Berdasarkan kelakuannya; kebanyakannya - bukankah polisi itu suka arogan, suka mencari-cari kesalahan orang, suka korupsi, suka menjual tilangan, suka menganiaya tahanan, suka membebaskan tahanan karena suap, suka salah tangkap, suka salah tembak dan suka membunuh orang?! Bukankah banyak anggota polisi yang tidak agamis, yang suka mabuk-mabukan, judi, pelacuran, selingkuh, narkoba, dan lain-lainnya?!

Akhir-akhir ini Kapolri sering memberikan tanda penghargaan kepada anggota-anggota kepolisian yang dikenal baik oleh masyarakat. Itu menyatakan bahwa kebanyakan anggota polisi masih belum baik, masih belum mencapai standart.

Polisi dikenal tegaan terhadap sopir-sopir, tahanan-tahanan miskin, orang-orang miskin yang kena tilang, memajaki tukang-tukang parkir, dan lain-lainnya. Dalam rangka memperkaya diri polisi tidak mempunyai belas kasihan terhadap orang-orang miskin. Jika penyuapan tilangan umumnya sekian, harus sekian, tidak bisa ditawar lagi. Jadi, jangankan orang yang menikmati arogansinya, orang yang mendengar ceritanya saja sudah ikut sakit hati terhadap polisi.

Kebencian masyarakat terhadap kepolisian rasanya sudah merupakan rahasia umum, bukan sebuah berita baru. Bahkan bukan hanya kepolisian saja yang dibenci masyarakat, tapi juga pegawai negeri dan TNI-nya. Cuma saat ini karena TNI tidak lagi diijinkan bersentuhan dengan masyarakat secara langsung, Koramil-koramil sudah dipasifkan, maka masyarakat sudah tidak membenci TNI lagi. Tapi saat ini Jokowi sedang berupaya menghidupkan lagi peran TNI di masyarakat. Pemerintah sedang mengusulkan RUU Terorisme yang baru yang saat ini sedang dibicarakan oleh DPR, di mana Jokowi hendak melibatkan kembali TNI dalam masalah penumpasan terorisme.

TNI dipasifkan saja masih sering terjadi kasus Lapas Cebongan dan penyerudukan mobil di Kemayoran yang membabibuta, maka apa pula jadinya jika si macan kumbang itu dilepaskandangkan?! Sebuah berita yang mencemaskan masyarakat!

Jika orang sakit, dokter akan memeriksa penyebabnya. Jika mobil mogok, montir juga akan memeriksa bagian-bagian yang rusak. Jadi, mencari kesalahan dan menemukannya adalah solusi untuk perbaikan. Justru menutupi dan menyembunyikan kesalahanlah yang menghancurkan. Karena itu berjiwalah besar untuk menerima dan mengakuinya. 

Penembakan Cebongan


Penembakan Cebongan adalah peristiwa penembakan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 23 Maret 2013. Penembakan dilakukan oleh beberapa orang tak dikenal dan menyebabkan empat orang tewas.[1][2]
Empat korban tewas merupakan pelaku pengeroyokan seorang anggota Kopassus bernama Heru Santosa hingga tewas di Hugo’s CafĂ© beberapa hari sebelumnya.[1]

Urutan Kejadian di Kemayoran, Penusukan Anggota TNI dan Penyerudukan Mobil


Misteri Angka 88 Densus 88 Polri


Densus 88 unit pasukan khusus POlri ini cukup terkenal bahkan Dunia internasional menganngap densus 88 sebagai salah satu unit pasukan terbaik dunia dalam hal pemberantasan terorisme, densus 88 mulai dibentuk tepat pada tanggal 26 agustus 2004 dengan bantuan biaya dari amerika serikat dan australia, pada awalnya densus 88 beranggotakan 75 orang dengan dipimpin oleh AKBP Tito Kurniawan. sepak terjang densus 88 dinegara ini cukup terkenal kurang lebih 500 orang sudah ditahan densus karena diduga terorisme, bahkan puluhan orang yg mereka duga terorisme sudah tewas ditembak, namun saya tidak akan menyoroti kinerja densus 88 ditulisan ini, akan tetapi lebih mengarah kepada makna angka 88 sebagai simbol densus 88: dan adapun makna angka 88 pada special force  densus 88 adalah : 

1. Angka 88 bersal dari kata  ATA (anti terorism Act) yg kalau di ucapkan dalam bahasa inggris menjadi EI TI EIK, yang sama dengan arti EIGHTY EIGHT artinya 88. 

2. angka 88 yg terterah pada Detasemen Khusus 88 ,bisa juga merujuk pada jumlah korban warga negara Australia yg tewas pada peristiwa ledakan bom di bali yaitu 88 orang, karena itu pasukan anti teror ini disebut densus 88.apalagi australia termasuk sala satu negara yg membantu berdirinya densus 88 di indonesia. 

3. angka 88 pada densus mengandung makna sebagai lambang dari pada BORGOL karena angka 88 seperti bentuknya borgol, karena itu densus 88 akan menangkap dan mengejar hingga para pelaku terduga  teroris di borgol ,

Ini 10 Tindakan Pelanggaran Densus 88 Menurut Komnas HAM

https://www.kiblat.net/2013/11/26/ini-10-tindakan-pelanggaran-ham-densus-88-menurut-komnas-ham/

KIBLAT.NET, Jakarta – Masalah penanganan terorisme menjadi satu masalah serius, di luar terorisme itu sendiri, yang perlu dipecahkan. Penindakan kasus terorisme yang lazimnya harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, memenuhi unsur praduga tak bersalah dan memenuhi hak orang yang diduga terkait tindakan terorisme, seringkali tidak dilakukan oleh pihak kepolisian di Indonesia.
Hal tersebut diutarakan oleh Wakil Ketua Komnas HAM, Dianto Bachriadi saat membuka acara Diskusi Terbuka Penanganan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif HAM. Acara itu diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bekerjasama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta pada Senin, 25 November 2013.
“Komnas HAM sudah melakukan pemantauan terhadap tindak pidana terorisme sejak tahun 2007-2013 menemukan banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya Tim Densus 88,” ujar Dianto.
Menurutnya, ada 10 kategori pelanggaran HAM yang terjadi yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penanganan terorisme diantaranya ialah: perampasan kemerdekaan seseorang, adanya perampasan atas nyawa manusia, perampasan harta-benda, terjadinya penyiksaan, perlakuan yang kejam, penciptaan rasa takut dan ancaman, upaya penghambatan komunikasi, adanya pelanggaran penggunaan penasihat hukum dan pelanggaran atas hak beribadah.
Komnas HAM kemudian menyimpulkan bahwa ada pelanggaran yang sistemastis dan meluas, utamanya dalam 4 hal, yaitu, upaya pembunuhan, perampasan harta, penyiksaan serta perlakuan pelanggaran hukum serius terhadap para terduga jaringan teroris.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Siti Noorlaila menyampaikan bahwa Komnas HAM samasekali tidak mendukung terorisme, namun Komnas HAM juga tidak mendukung tindakan pelanggaran HAM yang melampaui batas. Ia mengkritisi secara tegas stigma yang diciptakan bahwa Indonesia merupakan sarang teroris.
“Apakah seluruh kelompok Islam garis keras bisa diidentifikasi teroris? Karena tidak serta merta kelompok Islam itu otomatis kemudian menjadi kelompok teroris. Di sisi lain, program pemerintah untuk me-reradikalisasi kelompok teroris juga menjadi pertanyaan besar bagi Komnas HAM. Apakah justru yang menjadi radikalisasi itu, kok nampaknya, kalau dilihat pada tindakan Densus seakan-akan menjadi semakin banyak?” tanya Siti Noorlaila.
Diskusi ini sedianya menghadirkan Kapolri yang baru Jenderal Sutarman, namun dirinya bersama sejumlah narasumber lain seperti Syarifuddin Suding (Anggota DPR Komisi III), Din Syamsuddin (Ketua Umum Muhammadiyah), Utsman Hamid dan Bambang Widodo Umar berhalangan hadir. [sdqfajar]


Densus untuk Siapa?

 https://www.kiblat.net/2017/04/14/densus-untuk-siapa/

KIBLAT.NET – Isu terorisme kembali muncul di permukaan, Densus 88 pun beraksi. Sejumlah warga Muslim terduga teroris ditangkap di Jawa Timur. Awalnya, tiga orang warga Paciran, Lamongan. Mereka adalah H, ZE, dan HE yang ditangkap di tempat terpisah dan tanpa perlawanan. Kepolisian daerah Lamongan menyebut ketiga orang ini akan menyerang kantor polisi Brondong.
“Tidak hanya di Polsek Brondong saja, namun kami juga akan tingkatkan kesiagaan anggota di semua polsek yang ada di Lamongan. Khususnya di wilayah (Lamongan) utara,” ujar Wakapolres Lamongan, Kompol Arif Mukti Surya Adhi Sabhara.
Tak berselang lama, terjadi dugaan penembakan pos polisi di Jalan Raya Tuban. Sebuah mobil mendekat ke pos polisi tersebut lalu melepaskan timah panas. Saat melakukan pengejaran, sempat terjadi baku tembak. Tak ada korban dari kepolisian, tetapi enam terduga teroris dipastikan meninggal.
Tindakan Densus yang menembak mati enam terduga teroris menuai kontroversi. Pasalnya, Densus dinilai tak jera meskipun terbelit kasus Siyono setahun silam. Mereka masih “ringan tangan” untuk menarik pelatuk senjata api dan mengarahkannya ke warga negara sendiri, meskipun sebenarnya masih dalam status terduga. Salah satu lembaga yang mengkritik tindakan ini adalah Komnas HAM.
“Advokasi Komnas HAM bersama masyarakat sipil (Muhammadiyah) terhadap Siyono seolah tak mampu sedikitpun mengubah pola pikir dan pola laku Densus 88 Polri dalam menanggulangi terorisme,” kata Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution.

Di Kendal, satu terduga teroris bernama Irsyad ditangkap Densus 88 yang dipimpin oleh Kombes Pol Yosikusumo. Menurut keterangan Kadiv Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar, Irsyad masih terkait dengan aksi penembakan di Tuban. Pihaknya mengklaim bahwa Irsyad melakukan pembicaraan dengan enam pelaku teror di Tuban.
Di sisi lain, tindakan teror yang sama menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Sebagaimana diketahui, Novel disiram air keras tepat di wajahnya. Kejadian ini membuatnya harus dirawat ke luar negeri, Singapura. Beberapa pihak menegaskan bahwa ini adalah aksi terorisme. Aksi yang sama sebagaimana terjadi di Tuban.
Menyikapi kasus Novel, pihak kepolisian terlihat langsung bergerak mengusut pelaku. Tak cuma itu, pernyataan-pernyataan yang dirilis juga memperlihatkan sikap yang gagah dan sigap. Bahkan, polisi sampai membentuk tim khusus untuk mengusut tindakan yang menimpa Novel tersebut.
“Kita sudah membentuk tim khusus gabungan dari Polres, Polda dan juga di backup nanti dari Mabes Polri. Kita akan berusaha maksimal untuk mengungkapnya,” papar Kapolri Tito Karnavian.
Pernyataan tersebut sekilas memberikan makna bahwa polisi cepat dan tanggap merespon kasus ini. Namun, yang perlu dicermati dan diingat, tindakan penyiraman dengan air keras ini pada dasarnya dapat dikategorikan tindakan teror. Bukan hanya pada aparat kepolisian ‘kelas bawah’, tapi kepada pejabat negara, KPK.

Namun sayangnya, pasukan “Burung Hantu” tidak terlihat gerak-geriknya untuk menuntaskan kasus tersebut. Padahal, untuk menyingkap jaringan teroris di Jawa Timur, tidaklah memerlukan waktu lama. Satu atau dua hari, semua terbongkar. Oleh Karena itu, sikap penegak hukum, terkhusus Densus 88 dalam hal ini perlu dipertanyakan. Di manakah peran mereka sebagai lembaga anti-teror dalam kasus Novel?
Padahal ketika mengusut terduga teroris Kendal (Irsyad), yang dinilai termasuk bagian dari pelaku penembakan di Tuban, mereka dapat langsung mengidentifikasinya. Padahal enam terduga teroris lain, seluruhnya telah ditembak mati di Tuban. Artinya, Densus mampu mengidentifikasi teroris di daerah yang berbeda, dengan jaringan yang sama.
Lantas, mengapa kepolisian perlu untuk membentuk tim khusus kembali dalam kasus Novel? Bukankah tim anti-teror Indonesia sudah eksis sejak belasan tahun lalu dengan sejumlah “prestasi”-nya? Maka, inilah yang sebenarnya kerap menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, “Densus ini untuk siapa?” Apakah Densus hanya bertindak kepada pelaku dengan barang bukti Al-Qur’an?
Penulis: Taufik Ishaq (Jurnalis Kiblat.net)

Ini Alasan Densus 88 Tangkap Siyono...

 http://nasional.kompas.com/read/2016/03/30/19332751/Ini.Alasan.Densus.88.Tangkap.Siyono.


JAKARTA, KOMPAS.com - Kematian terduga teroris Siyono saat ditahan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri terus dipermasalahkan.
Densus 88 dituduh melanggar hak asasi manusia dan menyalahi prosedur penangkapan, sehingga menyebabkan terduga teroris asal Klaten itu tewas.
Lantas, apa sebenarnya dasar penangkapan Siyono? Sejauh apa Siyono terlibat dalam jaringan teroris di Indonesia?
Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan bahwa Siyono yang memiliki nama samaran Afif itu merupakan bagian dari kelompok teror Jamaah Islamiyah (JI).
Menurut Badrodin, Siyono bergabung dengan JI sejak tahun 2001 dan terlibat di dalam sejumlah aksi teror.
"Dia kelompok JI sudah lama. Dia itu simpan senjata api," ujar Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/3/2016).
Berawal dari Temuan Bunker dan TNT
Informasi yang dihimpun Kompas.com dari sumber di Densus 88, penangkapan Siyono 8 Maret 2016 lalu itu diawali dengan serangkaian penangkapan kelompok JI di Pamanukan, Yogyakarta, Klaten dan Semarang pada Mei 2014 silam.
Sembilan terduga teroris ditangkap dan seluruhnya ditetapkan sebagai tersangka.
Barang bukti serangkaian penangkapan itu antara lain bunker di Parangtritis, pabrik senjata api rakitan di Klaten, beberapa pucuk senjata api, lebih dari enam blok peledak TNT, dan sejumlah unsur bahan kimia untuk bahan peledak.
Densus 88 kembali menangkap empat terduga teroris jaringan JI di Mojokerto dan Gresik pada 19 Desember 2015. Mereka adalah bagian dari sembilan teroris yang ditangkap 2014 silam.
Siyono Disebut Simpan Senjata
Pada 7 Maret 2016, Densus 88 kembali menangkap terduga teroris lain bernama alias Awang di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung.
Dari Awang lah, Densus 88 memperoleh keterangan bahwa senjata api miliknya telah diserahkan kepada rekan JI lainnya bernama Siyono.
Senjata yang diserahkan itu yakni dua pucuk senjata api laras pendek, dua magazin dan beberapa butir peluru.
Atas dasar itu pada 8 Maret 2016, Densus 88 menangkap Siyono di sebuah rumah di Dusun Pogung, Desa Brengkungan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Tewas Bergulat dengan Densus
Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan, saat ditangkap, Siyono sempat menyerang polisi di mobil. Pergulatan itu yang menyebabkan Siyono meninggal dunia.
Namun, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai ada yang tidak wajar dalam kasus kematian Siyono.
Apalagi, jenazah Siyono ditemukan penuh dengan luka dan lebam, yang diduga akibat tindakan penyiksaan dan penganiayaan.
Tak hanya soal kematian Siyono, Kontras juga menemukan adanya pelanggaran prosedur hukum dan administrasi saat anggota Densus 88 menangkap dan menggeledah rumah Siyono.
Bahkan, Kontras menemukan adanya upaya intimidasi yang dilakukan Densus 88 terhadap keluarga Siyono.
Menanggapi banyak pihak yang menyudutkan Polri atas kematian Siyono, Badrodin Haiti tidak mempersoalkan hal itu. (Baca: Kapolri Instruksikan Propam Selidiki Kematian Siyono)
"Enggak apa-apa, silahkan saja, sah-sah saja," ujar dia.
Badrodin telah menginstruksikan Divisi Profesi dan Pengamanan untuk menyelidiki soal tewasnya terduga teroris Siyono. Ia mengatakan, penyelidikan itu hingga saat ini belum selesai.

Istri Terduga Teroris Siyono Mengadu ke PP Muhammadiyah

 http://regional.kompas.com/read/2016/03/29/12115811/Istri.Terduga.Teroris.Siyono.Mengadu.ke.PP.Muhammadiyah


YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Suratmi, istri terduga teroris Siyono yang tewas saat ditangkap Densus 88, mendatangi kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Selasa (29/3/2016).
Sekitar pukul 09.20 WIB, Suratmi tiba bersama beberapa anggota keluarga di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro Yogyakarta. Setibanya di kantor PP Muhamadiyah, Suratmi dan keluarga diterima oleh Busyro Muqodas, Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah.
Suratmi datang untuk mengadukan ketidakadilan yang diterima suaminya.
"Saat di Jakarta saya sempat diminta menandatangani surat, tidak membawa kasus ini ke hukum, tidak meminta otopsi dan diminta mengikhlaskan. Ada lima poin seingat saya, Tapi saya tidak mau tanda tangan," ujar Suratmi dalam pertemuan di kantor PP Muhammadiyah.
Suratmi menegaskan, dia tidak mau menandatangani surat tersebut karena merasa janggal dengan kematian suaminya dan ingin menuntut keadilan. Menurut dia, suaminya meninggal tanpa proses hukum.
Dia juga meminta agar PP Muhammadiyah memberikan pendampingan hukum.
"Saya ke sini untuk meminta bantuan agar Muhammadiyah mendampingi proses hukumnya," tegasnya.
Sementara itu, Busyro mengatakan, keluarga besar PP Muhammadiyah berempati terhadap apa yang menimpa keluarga Siyono dan menyesalkan kejadian itu. Oleh karena itu, Muhammadiyah akan mendampingi keluarga Siyono ke jalur hukum.
"Kami berempati dan menyesalkan. Sudah menjadi komitmen dan tugas PP Muhamadiyah untuk melakukan pendampingan terhadap korban pelanggaran HAM. Kita akan menyanggupinya memberikan pendampingan," tandasnya.
Terkait upaya pendampingan hukum tersebut, Busyro mengatakan, pihaknya akan membentuk tim khusus dan mengumpulkan fakta-fakta serta bukti-bukti.
"Kami rapatkan dulu. Kami akan bentuk tim untuk pendampingan," pungkasnya.

Penyebab kematian terduga teroris Siyono terungkap

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160411_indonesia_autopsi_siyono


Hasil autopsi Komnas HAM, Persatuan Dokter Forensik Indonesia, dan PP Muhammadiyah terhadap jenazah terduga teroris Siyono menunjukkan bahwa Siyono meninggal karena patah tulang di bagian dada yang mengarah ke jaringan jantung.
Dalam konferensi pers yang berlangsung Senin (11/4), Komisioner Komnas HAM Siane Indriani menjelaskan hasil autopsi terhadap jenazah terduga teroris Siyono memperlihatkan bahwa jenazah mengalami patah di lima iga bagian kiri, patah satu iga bagian kanan, dan tulang dada yang patah akibat benda tumpul di rongga dada mengarah ke jaringan jantung.
"Ini yang menyebabkan kematian yang lumayan fatal. Titik kematian ada di situ," kata Siane pada wartawan.
Hasil forensik juga tak menunjukkan ada tanda-tanda perlawanan atau tangkisan dari Siyono. Tim forensik yang diketuai oleh Gatot Suharto juga menemukan luka ketokan di kepala, tapi hal itu tidak menyebabkan perdarahan atau kematian.

Kepolisian sebelumnya mengklaim Siyono meninggal setelah berkelahi dengan anggota Detasemen Khusus Antiteror 88 dan menyatakan Siyono tewas akibat perdarahan di kepala yang disebabkan benturan dengan benda tumpul.
Selain itu, hasil autopsi juga menunjukkan ada memar di bagian belakang tubuh seperti bersandar pada permukaan keras.
Terhadap temuan ini, baik PP Muhammadiyah maupun Komnas HAM baru akan membahas untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap temuan yang diperoleh dari autopsi.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas mengatakan, "Yang jelas ini bagian dari kontrol dari masyarakat sipil terhadap negara, kami sepakat kasus Siyono ini terakhir lah, terakhir sekali, jangan sampai ini terus-menerus dan tidak ada endingnya."
Busyro juga menilai bahwa, "sudah lama tidak ada indikasi turunnya frekuensi, kualitas, atau volume" tindakan terorisme dan "tidak pernah diungkap dengan lebih transparan karena (terduga) langsung meninggal dunia", maka menurutnya upaya melakukan otopsi dan membukanya pada publik sebagai bentuk kontrol terhadap Densus 88 dalam penanganan terduga terorisme.
Koordinator KontraS Haris Azhar juga mengatakan bahwa selama ini "tidak pernah dengar" polisi melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang meninggal dalam operasi penanggulangan terorisme.
"Yang utama proses penegakan hukum dulu, soal nanti dilengkapi pelanggaran etik atau disiplinernya, itu terserah internal mereka (polisi). Ini momentum yang tepat untuk mengevaluasi kerja negara melakukan pemberantasan terorisme, BNPT harus diperiksa, diuji, itu kan kerja pakai duit negara, Densus juga seperti itu, termasuk bantuan-bantuan asing."
Dalam konferensi pers itu, PP Muhammadiyah dan Komnas HAM juga membuka dua paket uang yang menurut mereka diberikan pada istri dan saudara laki-laki mendiang Siyono oleh petugas polisi saat keduanya membesuk di tahanan, meski kemudian Siyono sudah meninggal. Ketika dibuka di hadapan wartawan, terlihat bahwa uang tersebut berjumlah Rp100 juta.

Kronologi Salah Tangkap Densus 88 di Solo

http://news.liputan6.com/read/2401439/kronologi-salah-tangkap-densus-88-di-solo

Liputan6.com, Solo - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menangkap 4 orang di Solo pada Selasa 29 Desember 2015. Namun ternyata 2 di antaranya menjadi korban salah tangkap. Untuk itu, mereka menuntut Densus melakukan rehabilitasi nama 2 korban salah tangkap itu.

Dua orang yang merupakan korban salah tangkap Densus 88 bernama Ayom Panggalih dan Nur Syawaludin. Saat proses penangkapan, kedua orang itu mendapatkan perlakukan yang kurang manusiawi oleh pihak Densus. Bahkan, mereka sempat ditodong pistol oleh pasukan antiteror tersebut.

"Tiba-tiba ada mobil yang memepet saya. Waktu itu saya naik motor akan menuju masjid kebetulan saat itu sudah adzan dhuhur. Setelah dipepet, langsung mereka menangkap saya. Ketika saya bilang, salahnya apa. Kemudian mereka mengeluarkan pistol dan bilang dari Densus 88," kata Nur Syawaludin di Masjid Baitussalam, Tipes, Solo, Rabu 30 Desember 2015.

Selanjutnya, dia menceritakan, setelah mengeluarkan pistol personel Densus 88 langsung menodongkan pistol ke dirinya. Mengetahui hal itu, ia mengaku pasrah. 

"Setelah itu motor saya titipkan ke showroom-nya mas Galih. Saya terus diborgol dan muka saya ditutupi kaus, setelah itu disuruh masuk ke mobil Innova yang ditumpangi Densus," tutur dia.

Selama di dalam mobil, kepala Nur Syawal diminta menunduk dan tidak boleh melihat jalan. Selain itu, ia juga ditanya soal temannya Ayom Panggalih yang lari ketika mengetahui ada penangkapan terhadap dirinya. 

"Mereka bilang, kenapa temanmu lari. Saya jawab, siapa nggak takut lihat gerombolan bersenjata menangkapi seperti ini," kata dia menjawab pertanyaan anggota Densus.


Kemudian, setelah dibawa mobil, Nur Syawaludin diturunkan di markas Polsek Laweyan yang jaraknya tidak jauh dari lokasi penangkapan terhadap dirinya di depan SMA Al Islam Jalan Honggowongso, Solo. "Sampai di Polsek Laweyan, saya dimasukkan ke sel. Saya meminta borgolnya dilepas untuk wudu dan salat, tetapi petugas polsek tidak berani melepaskannya," jelas dia.

Kemudian, datanglah personel Densus ke selnya. Nur mengatakan anggota Densus tersebut langsung mengajukan pertanyaan apakah dirinya kenal dengan yang namanya Hamzah. 

"Saya menjawab tidak kenal. Saya tahunya Hamzah gemuk dan berkacamata yang merupakan teman kakak saya," jawab dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh korban salah tangkap lainnya bernama Ayom Panggalih. Dia menceritakan penangkapan terhadap dirinya dilakukan saat akan berangkat menuju masjid. 

Awalnya ia mengaku sempat kaget ketika tiba-tiba muncul 5 mobil Innova di sekitar showroom motor miliknya yang berada di depan SMA Al Islam Solo.

"Tahu ada yang keluar dari mobil dengan membawa pistol, secara spontan dan kaget saya langsung maju ke depan pakai motor bisa menghindari mobil Innova itu. Namun, setelah itu saya langsung membelokkan motor, tiba-tiba di depan ada mobil Innova lagi yang menabrak motor saya," kata dia.

Setelah itu, lanjut dia, ia pun terpental jatuh dari motornya. Kemudian saat terkapar di jalan aspal, anggota Densus 88 langsung memegang kepalanya dan menekannya ke aspal. 

"Ketika wajah saya ditaruh di aspal, tiba-tiba tangan saya ditarik 2 petugas untuk diborgol. Kemudian, saya disuruh diam dan ditodong senjata," ujar dia.

Selanjutnya, dengan kondisi tangan terborgol dan wajah ditutupi sweater Ayom Panggalih atau yang akrab disapa Galih itu langsung dimasukkan ke dalam mobil. Namun, ia tidak dipersilakan duduk di kursi mobil, tapi diletakkan di lantai mobil dengan kondisi kepala ditekan ke lantai oleh petugas.

"Saat di dalam mobil itu, saya ditanyai kenapa lari. Saya pun jawab kalau saat itu saya sedang akan salat ke masjid. Mereka pun bilang apakah kenal dengan Nur. Kemudian saya jawab, tidak kenal. Saya juga tidak tahu Nur," kata dia saat menjawab pertanyaan anggota Densus.

Sama seperti Nur Syawaludin, Galih pun dibawa ke Mapolsek Laweyan. Hanya saja, ia tidak dimasukkan ke dalam sel, tapi dibawa ke salah satu ruang untuk diinterogasi oleh anggota Densus. 

"Saat diinterogasi itu saya ditanyai apakah kenal Hamzah. Saya jawab tidak kenal," ucap Galih.

Mereka berdua ditangkap oleh Densus 88 sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah sempat diinterogasi di Polsek Laweyan oleh pasukan Antiteror itu, lantas sekitar pukul 14.15 WIB kedua orang korban salah tangkap itu langsung dilepaskan. 

Sementara itu, kuasa hukum kedua korban dari Islamic Study and‎ Action Centre (ISAC), Muhamad Kurniawan mengatakan penangkapan yang dilakukan terhadap Galih dan Nur itu bukan merupakan suatu penangkapan. Menurutnya, itu penculikan karena tidak disertai prosedur surat penangkapan, surat pemanggilan dan izin lainnya. 

"Ditambah lagi setelah mereka dilepas itu pihak Densus tidak ada tindakan untuk meminta maaf kepada dua orang korban salah tangkap," kata dia.

Atas sikap tersebut, lanjut Kurniawan, pihaknya sangat menyesalkan tindakan Densus 88. Bahkan, tindakan penangkapan yang tidak manusiawi itu dianggap sebagai pelanggaran HAM. 

"Diinjak-injak di dalam mobil seperti hewan. Mereka tidak didudukkan di kursi. Terus penangkapannya juga terjadi secara sadis sekali. Cara seperti itu jelas berdampak terhadap kerugian secara psikis," kata dia.

Dengan demikian, dia pun menuntut kepada pihak Densus 88 untuk merehabilitasi nama baik dua korban salah tangkap tersebut. Pasalnya, adanya kabar penangkapan Densus kepada 2 orang itu sangat merugikan nama baiknya di masyarakat. 

"Sudah difoto, cap tiga jari, sudah disidik jari. Eh ternyata tidak terlibat. Polri harus merehabilitasi nama baik mereka kalau tidak terlibat jaringan terorisme," ujar Kurniawan.

Dalam operasi penangkapan kemarin berdasarkan data yang dihimpun Liputan6.com bahwa Densus menangkap 4 orang. Hanya saja 2 orang, yakni Galih dan Nur Syawaludin menjadi korban salah tangkap akhirnya dilepaskan. 

Sedangkan 2 lainnya yakni Hamzah dan Andika belum diketahui keberadaannya. Namun, pada Rabu siang pihak Densus sempat menggeledah kamar kos milik Hamzah yang diduga sebagai tempat perakitan bom.*

Salah Tembak, Mayat Korban Densus 88 Diotopsi Ulang

http://news.liputan6.com/read/523708/salah-tembak-mayat-korban-densus-88-diotopsi-ulang

otopsiulang-korbandensus130228c.jpg

Jenazah seorang pemuda yang diduga kuat menjadi korban salah tembak densus 88 diberangkatkan ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, untuk diotopsi ulang. Pria bernama Sirajudin alias Eja (21) itu menjadi korban salah tembak di Ginte, Dompu, Januari 2013 lalu.

Eja yang merupakan anak pertama pasangan Zikra dan Suharni di Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Dompu ini sempat dilaporkan menghilang. Kemudian ia dipastikan ikut tewas dalam penyergapan densus 88 di Ginte pada awal Januari.

Ironisnya, kematian korban justru diketahui pihak keluarga setelah mereka mendatangi sendiri ke Rumah Sakit Polri di Jakarta. Pihak keluarga baru mengetahuinya setelah mendengar ada 1 mayat yang masih disimpan disana pasca-penembakan. Bahkan, kondisi jenazah dalam keadaan tidak utuh.

Warga Kabupaten Dompu pun marah setelah mengetahui kondisi jenazah korban sudah tidak utuh lagi. Warga mencurigai hilangnya organ tubuh bagian dalam setelah melihat adanya luka bekas jahitan panjang dari dada hingga bagian bawah perut.

Sebagai bentuk kekecewaan, warga langsung memblokir jalan negara lintas Sumbawa yang menghubungkan Dompu dengan Bima. Mereka menuntut pihak kepolisian melakukan otopsi ulang untuk memastikan ada tidaknya organ dalam jenazah korban dan menuntut pelaku penembakan segera ditangkap. Mereka pun mempertanyakan prosedur penembakan yang dilakukan Densus 88 yang menembak mati korban tanpa mengetahui identitas korban terlebih dahulu.

Untuk meredam emosi warga, Kapolres Dompu akhirnya memberikan surat rekomendasi untuk dilakukan otopsi ulang terhadap mayat Sirajudin. Otopsi dilakukan di Mataram.

Setelah didesak ibu wakil Bupati Dompu dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Dompu, warga akhirnya membuka jalan negara yang diblokir menjelang Rabu 27 Februari 2013 petang kemarin.

Kini warga masih menunggu kedatangan mayat Sirajudin dari Mataram. Warga menuntut pihak kepolisian agar terbuka soal status Sirajudin. Mereka juga meminta kepolisian membuktikan keterlibatan Sirajudin jika memang benar terkait kasus terorisme. (Riz)

ISAC Duga Terjadi Korban Salah Tembak Oleh Densus 88 di Tulung Agung

 https://www.kiblat.net/2013/07/27/isac-duga-terjadi-korban-salah-tembak-oleh-densus-88-di-tulung-agung/

KIBLAT.NET, Tulung Agung – The Islamic Study and Action Center (ISAC) menduga telah terjadi korban salah tembak yang dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror pada peristiwa penyergapan di Tulung Agung. Dalam investigasinya, ISAC menilai korban penembakan yang disebut-sebut sebagai Riza yang berasala dari Medan kemungkinan adalah Eko Suryanto.
“Eko Suryanto diduga seseorang yang disebut Kapolda Jatim Irjen Unggung Cahyono sebagai Riza atau Rizal asal Medan yang meninggal ditembak mati Densus 88 di Tulungagung,” Kata Sekretaris ISAC, Endro Sudarsono yang menceritakan informasi terkuak saat Kepala Desa Kradenan  Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Jateng di dampingi petugas dari Polsek Trucuk mendatangi keluarga Eko Suryanto Pada Kamis (25/07/2013).
Menurut salah satu adik dari Eko Suryanto, bahwa Tuginem ibu Eko Suryanto diajak kepala Desa Kradenan ke Polsek Juwiring dan dilanjutkan ke Polres Klaten. Di Kepolisian Ibunya diperlihatkan foto yang diduga korban tembak mati oleh Densus 88 di Tulungagung.
“Tuginem mengakui bahwa foto yang diperlihatkan polisi adalah mirip Eko Suryanto anak pertamanya. Kemudian Polisi Klaten juga mengambil sampel darah untuk tes DNA. Oleh Polres Klaten dijanjikan menunggu 2-3 hari untuk menunggu hasil tes DNA dari RS Polri dr Sukanto Jakarta Timur,”
Dijelaskan pula oleh Sugiyanto selaku ayah Eko bahwa  anaknya kelahiran Klaten, 28 Juli 1991 tinggal di Dukuh Mluweh Rt 15 Rw  07 Desa  Kradenan  Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. Eko lulusan sebuah SMK di Klaten.

“Jika jenazah itu benar-benar eko anaknya rencana akan dimakamkan di pemakaman yang ada di kampung halamannya,”
ISAC Temukan Kontradiksi Informasi dari Polri
ISAC menilai ada yang kontradiksi dalam kasus meninggalnya Riza di Tulungagung. Menurut Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie bahwa Riza asal Medan diduga terlibat kasus Poso dan perampokan Bank CIMB Medan. Namun Proses identifikasi jenazah oleh Polres Klaten justru mengarah kepada Eko Suryanto asal Klaten selaku orang yang meninggal di Tulungagung.
Informasi dari keluarga Eko menyatakan bahwa selama ini belum ada surat pemanggilan dalam kasus apapun. Dalam hal ini juga tidak ada surat penangkapan. Artinya bahwa Eko bukanlah sosok yang buron atau DPO apalagi membahayakan sebagaimana penilaian Polri. Semestinya sebelum memberikan statemen ke publik, Polri haruslah cermat terhadap Target Operasi. Ini  terkait akurasi dan validasi target.
“Mengapa diberitakan bahwa  Riza asal Medan yang diduga terlibat perampokan CIMB di Medan dan Poso namun identifikasi jenazah mengarah Eko Suryanto asal klaten. Sedangkan nama Riza tidak melekat pada diri Eko Suryanto?” tanyanya Endro
ISAC menduga simpang siur berita dan fakta ini terdapat kesalahan baik dalam administrasi, data intelijen hingga dalam operasi dilapangan, termasuk adanya korban peluru nyasar dengan korban Sujono hingga bersarang di pinggul kanannya. Sarjono adalah warga Karangwaru Tulungagung.

Untuk itu ISAC minta Kapolri untuk menjelaskan secara jujur tentang status dan peranan Eko dalam kasus ini, hingga Ia harus meninggal  ditembak mati Densus 88 di Tulungagung pada bulan suci Ramadhan 1434 H tahun ini. ISAC juga meminta Kapolri segera memulangkan jenazah baik Dayah maupun Riza untuk segera dimakamkan.
“Semestinya Dayah dan Riza ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke pengadilan untuk membuktikan tuduhan atas kasus yang disangkakan. Densus 88 semestinya bisa memberikan kepercayaan dan persepsi yang positif terhadap masyarakat dalam penegakan hukum,” pungkas Endro. (qathrunnada/kiblat.net)


TNI Ikut Tangani Teroris, Bahaya !!

 http://www.tribunrakyat.com/2016/07/23/tni-ikut-tangani-teroris-bahaya/


Jakarta – Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) menyebutkan masih belum relevansinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut menangani kasus teroris. Ketua Dewan Presidium Jari 98 Willy Prakarsa justru lebih mengkhawatirkan apabila TNI terlibat dalam penanggulangan terorisme tersebut. Pasalnya, akan terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dan itu akan sulit untuk diusut.
“Keterlibatan TNI ini bisa dilakukan kecuali penangkapan dalam situasi out of beyond police capacity. Jadi TNI tidak cocok terlibat tangani kasus itu karena ranahnya pelanggaran hukum. Jika TNI masuk pada penanggulangan teroris, berani TNI masuk pada penegakan hukum,” beber Willy, usai berdiskusi terkait upaya pemberantasan terorisme dengan Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Hamidin, di Jakarta, Sabtu (23/7/2016).
Dijelaskan dia, ada hal yang perlu dipahami alasan Polri didepan TNI membantu dalam operasi penangangan terorisme seperti dalam Operasi Tinombala. Prinsip dasar yang dianut PBB dalam perang melawan terorisme adalah: “Terrorism is crime/violence (political ideological-motivated). Criminal must be brought to justice”. Presiden SBY pada tahun 2003, telah menetapkan kebijakan dasar dalam Counter Terrorism (CT) berdasarkan supremasi hukum. Berdasarkan prinsip dasar tersebut, PBB juga telah mengeluarkan 16 Konvensi (UN Conventions) dan Resolusi Dewan Keamanan PBB (UN Security Council Resolution) yang digunakan dalam strategi melawan terorisme. RI telah meratifikasi 7 (tujuh) konvensi tersebut yang artinya telah menjadi hukum positif bagi RI.

Selanjutnya, kata Willy, tiap negara anggota PBB (member state) tentu punya Undang-Undang dan kebijakan/strategi sendiri dalam menangani terorisme, tetapi sudah tentu harus compatible dengan prinsip-prinsip Internasional karena telah mengadopsi konvensi-konvensi tersebut, bahkan kalau ditetapkan dalam UNSC Resolution maka semua negara anggota PBB wajib melaksanakannya.
“Sangatlah tepat kita perlu memahami konvensi dan resolusi PBB dalam penanganan terorisme,” ujarnya.
Dikatakan Willy, Undang-Undang Terorisme (UU No.15/2003) sudah tentu telah mengadopsi prinsip-prinsip Internasional tersebut, namun dalam perkembangannya kini tentu perlu penyesuaian karena ancaman terorisme yang di hadapi berkembang mengikuti dinamika ancaman radikalisme-terorisme lintas negara. Apa yang perlu disesuaikan? Strategi dan kebijaksanaan Counter Terrorism (CT) saat ini diwarnai oleh kebutuhan strategi CT pasca 9/11 dimana fokusnya adalah penindakan terhadap ancaman fisik seperti kelompok teror bom, serangan bersenjata, dsb.
“Realisasi kebijakan tersebut ternyata tidak menghentikan ancaman terorisme karena radikalisme sebagai sumber utama terorisme belum bisa dihentikan. Lihat rangkaian teror aktual yang terjadi di ke-4 benua termasuk Indonesia periode akhir 2015 hingga kini, sebagai contoh yang terakhir di Nice, Perancis,” bebernya.
Lebih lanjut, Willy mengemukakan peran militer tentu sangat dibutuhkan tetapi perlu diketahui bahwa pada situasi dan sekuen yang mana militer berperan? Dalam konteks ini ada prinsip universal yang menjadi pedoman yaitu sbb; “Military assist when situation is beyond Police capacity”.
“Prinsip tersebut telah direalisasikan oleh TNI-Polri dalam Operasi Tinombala dan ternyata cukup efektif,” terang dia.
Willy menegaskan untuk pemberantasan terorisme di Indonesia adalah kewenangan Polri sebagai pemelihara kamtibmas dan penegak hukum sesuai dengan amanat dari UU Polri Nomor 2 Tahun 2002. Ia juga mengingatkan bahwa peran serta TNI untuk membantu Polri jikalau terjadi pembajakan di pesawat, kapal laut, pegunungan hingga memasuki hutan balantara.
“TNI sekarang jauh lebih dewasa dan reformis dibawah kendali Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan lebih bersinergis dengan Polri dibawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian,” jelasnya.
Willy menambahkan Jari 98 mendukung Komisi III untuk segera mengesahkan dan merampungkan UU Pemberantasan Terorisme tersebut.
“Demi tercipta rasa aman buat rakyat di tanah air,” ucapnya.
Lebih jauh, Willy menilai bila ada UU tentang tugas perbantuan pun, TNI hanya dalam konteks keamanan saja bukan dalam konteks penindakan. Sebab dalam konteks pencegahan terorisme pun sudah diatur dalam keputusan Presiden.
“Keterlibatan TNI ini bisa membuka ruang untuk masuk dalam persoalan hukum dan keamanan sipil yang selama ini menjadi kewenangan Kepolisian,” tuturnya.
Masih kata Willy, sebagai kejahatan against human right, maka pidana terorisme harus bermuara di Pengadilan. Setelah penindakan, harus ada olah TKP (Crime scene processing), check sidik jari, check DNA, check geligi, Berita acara, DVi dll.
“Sulit mengkaitkannya dengan tugas pokok TNI yang mengedepankan gun men to gun men nirlegal process. Perang melawan teroris bukan perang konvensional, tapi perang asimetris,” tandasnya.

Bamsoet: Pelibatan TNI Tangani Teroris adalah Cara Berpikir Mundur

http://www.tribunrakyat.com/2016/07/24/bamsoet-pelibatan-tni-tangani-teroris-adalah-cara-berpikir-mundur/
Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai, rencana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut menangani tindak pidana terorisme adalah cara berpikir mundur dan kontraproduktif dengan agenda reformasi.
Dikatakannya, reformasi sektor keamanan dalam negeri seharusnya terus bergerak maju dengan menunjukan konsistensi pada pendekatan hukum sipil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Tidak ada urgensi menambah atau memperluas tugas pokok dan fungsi TNI melalui revisi Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Revisi UU yang satu ini tidak boleh kebablasan Pemanfaatan oleh negara atas kekuatan dan kemampuan TNI harus tetap berpijak pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,” ujar Bamsoet dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (24/07/2016).
Dijelaskannya, cakupan kebijakan dan strategi nasional dalam penanggulangan tindak pidana terorisme sangatlah luas. Termasuk langkah pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, penyiapan kesiapsiagaan nasional dan kerja sama internasional.
“Kalau TNI dilibatkan dalam tugas memerangi tindak pidana terorisme, konsekuensi logisnya pun akan sangat luas dan prinsipil. Semua konsekuensi itu harus dipatuhi dan dijalankan, karena penanganan pidana terorisme masuk dalam kerangka penegakan hukum,”ucapnya.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan menempatkan dan memberi wewenang TNI sebagaimana tertuang dalam Pasal 43A ayat (3) dan 43B ayat (1) pada draft revisi UU nomor 15/3003 itu menjadi tidak masuk akal, dan bahkan tidak sejalan dengan agenda reformasi mewujudkan keamanan dan ketertiban umum di dalam negeri.
“Kalau hukum sipil, segala sesuatunya harus tunduk pada KUHAP. Pelaksana KUHAP adalah polisi. Dengan begitu, menjadi mustahil jika TNI juga ditugaskan menangani tindak pidana terorisme. Bukankah teroris yang ditangkap akan diproses secara hukum dan dihadapkan ke pengadilan. Kalau TNI menangkap teroris, proses hukumnya dilaksanakan oleh siapa?” ungkapnya.
Menurut dia, kontribusi TNI dalam memerangi terorisme adalah sebuah keniscayan. Bukan hanya TNI dan Polri, masyarakat pun harus dapat menjaga keamanan dan ketertiban umum.
“Karena itu, kontribusi TNI dalam memerangi terorisme idealnya disesuaikan dengan kebutuhan, dan harus berdasarkan perintah Presiden RI selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,” tandasnya.

Kompolnas: Densus Saja Banyak Dikritik, Apalagi Libatkan TNI

 http://news.liputan6.com/read/2975596/kompolnas-densus-saja-banyak-dikritik-apalagi-libatkan-tni
 20161103-Ribuan Pasukan TNI dan Polri Ikuti Apel di Silang Monas-Jakarta
Liputan6.com, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai perlu adanya pengkajian lebih mengenai rencana melibatkan TNI dalam penanganan kasus terorisme. Sebab Polri dan TNI memiliki pola pikir atau mindset berbeda ketika berhadapan dengan musuh.
"Densus 88 saja dikritik banyak korban saat buru teroris, apalagi libatkan TNI. TNI punya mindset kill or to be killed," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti di kantor Kompolnas, Jakarta, Jumat (2/6/2017).


Belum lagi, kata Poengky, hingga kini tidak ada aturan yang mengatur TNI bisa diproses dalam peradilan umum. Hal ini guna menindaklanjuti bila ada pelanggaran dalam penanganan kasus terorisme yang dilakukan oleh anggota TNI.
"Misal prajurit militer salah, dia masuk peradilan militer dapat impunitas, masyarakat tidak dapat keadilan. Terorisme kan masuk peradilan umum. Bisa berurusan meluas ke masyarakat sipil," terang Poengky.
Oleh sebab itu, perlu adanya undang-undang yang mengatur TNI harus tunduk pada peradilan umum. Jika aturan itu tak dibentuk, kata Poengky, akan banyak terjadi pelanggaran HAM oleh TNI yang tak terungkap di peradilan pidana. Sementara itu, selama ini polisi yang melanggar pidana akan diadili di peradilan pidana.
"Jadi tentara yang lakukan tindak kriminal harus masuk pidana umum," tandas Poengky.

Tidak ada komentar: