Minggu, 16 Juli 2017

BERKACALAH PADA DIRIMU

Di tahun 2016 ketika Pemda Bengkulu membuka lowongan kerja Satpol PP, didapati ada 647 orang yang melamar dari 100 orang yang dibutuhkan. Jumlah 647 orang itu dikatakan sebagai peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengindikasikan semakin banyaknya jumlah pengangguran di Bengkulu. Dan yang mencengangkan adalah 60%-nya adalah sarjana, mengingat yang disyaratkan adalah lulusan SMA.

Dari sini ketahuan bahwa Satpol PP itu manusia biasa, bukan malaikat yang turun dari khayangan, yang sok suci, yang begitu galaknya memusuhi fakir miskin dan orang-orang yang dianggapnya bersalah terhadap Perda. Ternyata Satpol PP itu asal mulanya adalah pemuda lontang-lantung, pengangguran.

Entah, sudah berapa tahun ke- 647 orang itu menganggur dan apa saja yang mereka lakukan selama menganggur itu. Mungkin ada yang setiap hari main gaple, main game online, adu jago, adu ayam, mabuk-mabukan, trek-trekan motor, tawuran, ataupun ke sana ke mari menenteng map melamar kerjaan dan belum mendapatkannya. Itu artinya mencari pekerjaan itu sulitnya bukan kepalang. Menemukan gagasan pekerjaan itu tidak mudah. Tapi setelah anda mendapatkan pekerjaan sebagai Satpol PP, mengapa anda menjadi lupa daratan dan begitu gagah perkasanya merampasi pekerjaan orang?

Pedagang kakilima tidak boleh berdagang di situ, lalu harus berdagang di mana? Pindah lokasi bukan masalah jika laku, lebih-lebih jika nyatanya bertambah rejekinya. Semua pedagang pasti mau dipindahkan jika ada jaminan dagangannya lebih maju. Perhatikan kata-kata saya: Jika ada pedagang yang dipindahkan dengan jaminan akan lebih maju tapi dia tidak mau, silahkan tembak di tempat! Saya dukung langkah-langkah brutal anda memindahkan pedagang. Tapi jika disuruh pindah begitu saja tanpa solusi yang menguntungkan mereka, tentu saja semua orang akan marah jika dirugikan. Jangankan dirugikan berjuta-juta, dicuri sandal jepitnya saja sudah cukup mata gelap.

Status Satpol PP itu honorer dan bersystem kontrakan. Honornya di Bengkulu Rp. 1.250.000,- Uang segitu itu kecil sekali, mungkin nggak cukup untuk hidup sebulan. Sudah kecil statusnya honorer yang nggak mendapatkan pensiunan, dan masa depan kelanjutan kerjanya tak jelas. Suasana yang begitu buruk saja sampai diperebutkan oleh 647 orang, menyatakan bahwa anda sedang kelaparan pekerjaan, sampai-sampai nasi basipun anda makan. Dari sini setidaknya tergambarkan bahwa anda itu fakir miskin. Ya pengangguran, ya fakir miskin. Saya pikir anda itu selevel dengan Hansip, tak lebih. Tak mungkin anda dari keluarga kaya. Sebab seandainya anda dari keluarga kaya, pasti anda sudah dimodali mendirikan pabrik, nggak mungkin sampai pengangguran.

Nah, jika anda itu fakir miskin dan rakyat terlantar, betapa kejinya jika anda sampai tega merampasi dagangan para pedagang asongan, yang setelah sampai di kantor, dagangan itu dibagi-bagi. Anda menari-nari di atas penderitaan orang lain. Seorang bapak bercerita kepada saya tentang anaknya yang diterima kerja menjadi Satpol PP, ketika menyaksikan ulah rekan-rekannya yang begitu gembira mendapatkan berbungkus-bungkus rokok hasil rampasan, maka anaknya itu langsung mengundurkan diri. Anak itu patut saya puji, masih mempunyai hati nurani. Jangan karena butuh uang, butuh kerjaan, lalu hati nurani dimatikan. Apa bedanya anda dengan maling ayam, copet, rampok atau penjual narkoba, yang karena butuh uang, butuh kerjaan sehingga segala pekerjaan dihalalkannya.

Butuh uang, butuh pekerjaan, lalu disuruh walikotamu jualan narkoba, apa kamu juga mau?! Jangan mata gelaplah! Padukan perintah komandanmu dengan hati nurani dan ajaran agamamu, sesuai atau enggak?! Diajak edan, ya jangan mau. Miliki harga diri dan prinsip untuk berkomitmen pada hal-hal yang positif. Jangan lacurkan diri untuk kebutuhan atau kesenangan sesaat saja.

Dari 647 pengangguran itu yang 60% adalah sarjana. Itu artinya orang-orang yang tidak sarjana lebih sedikit daripada yang sarjana. Kenapa bisa begitu? Sebab orang-orang yang tidak berpendidikan itu sebagian besar sudah menerjuni lapangan pekerjaan. Ada yang menjadi tukang becak, ada yang menjadi kuli panggul, ada yang menjadi sopir Angkot, ada yang menjadi kondektur bus, ada yang menjadi pedagang asongan, ada yang menjadi pedagang kakilima, ada yang membuka warung, ada yang berjualan bakso, dan lain-lainnya.

Mereka dengan susah payah mendapatkan pekerjaan itu, tapi pekerjaan itu anda musuhi dan rampasi. Orang-orang yang memiliki penghasilan anda bangkrutkan, dan orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan anda buat menganggur. Anda benar-benar nggak punya otak!

Sebab jika Satpol PP itu berdiri atas nama pemerintah, entah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harusnya Satpol PP itu senang melihat rakyatnya banyak yang bekerja di sektor informal, mengurangi angka pengangguran. Mungkin harus mengorbankan ketertiban dan kebersihan kota, tapi angka penganggurannya kecil. Daripada kotanya mentereng kayak Jakarta ciptaan Ahok, yang angka penganggurannya semakin mengerikan?!

Jika personil Satpol PP itu kebanyakannya sarjana, mengapa sampai nggak mengerti hukum, nggak mengerti hak asasi manusia, nggak mengerti perikemanusiaan, Pancasila dan UUD 1945? Kayak preman yang nggak punya ilmu saja!

Di Sumatera Utara terbongkar kasus suap-menyuap Satpol PP. Ada 144 pelamar kerja Satpol PP dimintai uang antara Rp. 10 - 15 juta perorang untuk bisa diterima kerja. Bagi saya itu adalah kasus nasional, bukan hanya di Sumatera Utara saja. Cuma di daerah-daerah lainnya masih berlangsung aman, belum terbongkar. Kalau di lingkungan pemerintahan yang begitu itu sudah umum. Yang mengejutkan adalah jika untuk menjadi kuli bangunan saja suapan ke mandornya senilai Rp. 1 juta. Ini yang bikin saya geleng-geleng kepala; takjub!

Ternyata anda adalah kotor, menjijikkan! Cara anda mendapatkan pekerjaan sudah sangat hina sekali. Lembaga Satpol PP juga bukanlah lembaga yang bersih. Tapi anda begitu percaya diri untuk menginjak-injak orang-orang yang pekerjaannya halal. Seragam anda memang keren, tapi nyatanya jiwa anda sangat menjijikkan, jiwa sampah! Bukankah masih lebih bagus jiwa pengemis sekalipun pakaiannya dekil?!

Majikanmu, gubernur Bengkulu kena tangkap KPK, kamu sendiri begitu. Huuuuuh! Sok pahlawan sekali kamu. Memuakkan sekali!

Maret 2017 yang lalu, penerimaan Satpol PP di Bengkulu terjadi ricuh karena ketidakadilan dalam penyeleksian calon Satpol PP. Orang-orang yang memenuhi syarat tidak diterima sedangkan yang tidak memenuhi syarat diterima, maka 150 mantan Satpol PP Bengkulu tersebut mengadu ke lembaga bantuan hukum. - Hua..ha..ha.......

Jadi, anda bisa sakit hati kalau diperlakukan tidak adil, ya?! Lalu anda mencari perlindungan hukum. Padahal yang lebih tinggi dari segala undang-undang yang ada di Indonesia ini adalah Pancasila dan UUD 1945. Emaknya undang-undang, yaitu Pancasila dan UUD 1945, anda injak-injak sedemikian rupa, sedangkan anaknya hendak anda jadikan perlindungan?! Indonesia anda robohkan, daerah anda berdirikan?! Padahal panglima TNI menyerukan: "NKRI harga mati!"

Kalau NKRI harga mati, maka fakir miskin dan rakyat terlantar harus dimuliakan, sedangkan Perda-perda anti Pancasila dan UUD 1945 itu yang harus dibuang ke tong sampah.

Pelamar Satpol PP 647 Orang, 60 Persen Sarjana

http://bengkuluekspress.com/pelamar-satpol-pp-647-orang-60-persen-sarjana/

berkas satpol pp di cek small


KOTA MANNA, Bengkulu Ekspress – Adanya penerimaan tenaga kontrak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lingkungan Pemda Bengkulu Selatan (BS) ternyata diserbu kalangan pencari kerja di Bengkulu Selatan. Hal ini dibuktikan dari waktu pendaftaran calon anggota Satpol PP yang dibuka hanya 3 hari, yakni 6 September hingga  8 September, ternyata jumlah pelamarnya membludak. “Dari kuota yang disediaan hanya 100 tenaga Satpol PP ternyata pendaftarnya mencapai 647 orang,” kata Kasatpol PP BS, Drs Firmansyah.
Dari jumlah pendaftar tersebut, ternyata didominasi dari kalangan lulusan sarjana. Bahkan dari 647 pendaftar, ada 60 persen lulusan sarjana atau lebih dari 400 pelamar sarjana. Tingginya minat sarjana menjadi Satpol PP sebagai bukti jika peluang kerja atau lapangan pekerjaan di BS sangat sedikit.
“Saya menilai, banyaknya sarjana yang melamar mau menjadi Satpol PP sebagai bukti  lapangan pekerjaan di Bengkulu Selatan sulit,” ujarnya.
Ditambahkan Firmansyah, meskipun saat ini jumlah pendaftar 647 orang,  namun semua itu belum tentu lulus semua secara administrasi, sebab mulai kemarin, pihaknya sedang menyeleksi persyaratan administrasi seperti umur dan pendidikan. “Saat ini masih kami lakukan seleksi administrasi, jika umurnya lebih dari 30 tahun atau kurang dari 21 tahun tentu kami coret, sebab persyaratan umur minimal 21 tahun maksimal 30 tahun dengan pendidikan minimal lulusan SMA sederajat,” imbuhnya.
Selanjutnya, ujar Firman, setelah lulus seleksi administrasi, maka hari ini peserta akan mengambil nomor tes. Adapun tes nanti ada tes tertulis, wawancara hingga tes fisik. Waktu tes diperkirakan usai hari raya Idul Adha. “Pelaksanaan tes akan digelar usai Idul Adha, namun Sabtu (10/9) akan ada pengarahan dari Bupati terhadap calon anggota Satpol PP,” demikian Firmansyah. (369)

Duh, Melamar Satpol PP Pun Nyogok Puluhan Juta, Padahal Gaji Enggak Seberapa
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/07/18/107255/duh-melamar-satpol-pp-pun-nyogok-puluhan-juta-padahal-gaji-enggak-seberapa/#.WWtDDWUQ9nI

Ini kisah dari kantor Gubernur Sumatera Utara. Penerimaan 144 orang tenaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu) diduga berbau sogokan.
Setiap orang yang melamar menjadi anggota Satpol PP dimintai Rp 10 juta - Rp 15 juta oleh oknum petinggi Satpol PP Pempropsu, dan dijanjikan akan bisa masuk PNS di lingkungan Pemprovsu. "Saya, Pak, saat pelamaran dimintai Rp 10 juta, dan kawan saya ada Rp 15 juta untuk masuk di satuan Satpol PP Propsu, dan dijanjikan selanjutnya bisa menjadi PNS di kantor Gubsu," ujar seorang anggota seorang Satpol PP Pempropsu yang tak mau diungkap identitasnya.

Ternyata, setelah bekerja mereka hanya Satpol PP outsourcing. Dia mau syarat menyogok Rp10 juta karena berharap diangkat menjadi PNS di kantor Gubernur. Adapun gaji Satpol PP per bulan yang mereka terima hanya Rp 1,8 juta. Kepala Satpol PP, Drs Zulkifli Taufik SH M.Hum, tidak mau berkomentar. "Oh itu, nantilah itu," ujar Taufik lalu menutup pintu kantornya. Terimakasih

Sanksi Tegas Bagi Oknum Satpol PP Penerima Suap
http://www.halloriau.com/read-otonomi-8805-2011-03-30-sanksi-tegas-bagi-oknum-satpol-pp-penerima-suap-.html

PEKANBARU- Kasus suap dalam penerimaan anggota Satpol PP yang melibatkan oknum
Satpol PP Provinsi Riau berinisial IR, mendapat perhatian serius dari Gubernur Riau HM Rusli Zainal, Ia meminta instansi terkait dapat menindak lanjuti dan bila terbukti bersalah harus diberikan punishment.
Demikian ditegaskan Gubernur Riau HM Rusli Zainal kepada sejumlah wartawan, Rabu (30/3).

''Bila terbukti harus ada punishmant, kita minta dinas terkait dapat menindak lanjutinya,'' tegas Gubri

Seperti diketahui, kasus suap-menyuap dalam penerimaan Satpol PP, bukan hal yang baru, ditahun 2009 lalu kasus yang sama juga pernah mencuat ke publik, namun di tengah jalan kasus itu hilang tanpa tindak lanjut. Agar masalah yang sama tidak kembali terulang Gubri meminta oknum diberikan sanksi.

Kepala Satpol PP Provinsi Riau Mukhtar Amin, berpendapat sama. Ia mengaku tidak akan mentolerir anggotanya yang terlibat kasus suap,'' kita akan berikan sanksi seperti non job maupun sanksi lain,'' ujarnya lagi. *

Mengungkap Modus Pungli di Satpol PP

http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/03/14/mengungkap-modus-pungli-di-satpol-pp/

PRAKTIK pungutan liar (pungli) dan suap-menyuap sepertinya dianggap biasa. Bahkan sudah merambah hampir di semua lini. Lapsus minggu ini akan mengungkap modus dugaan pungli dalam penerimaan PTT Satpol PP Provinsi Bengkulu. Berikut laporannya.

AKHIR tahun 2015 lalu sekitar Oktober, satpol PP Provinsi merekrut anggota dalam jumlah banyak. Jumlahnya mencapai 90 orang yang rencananya diperuntukkan untuk penambahan anggota Pengendalian Massa (Dalmas) dan anggota Perlindungan Masyarakat(Limas), serta penambahan anggota yang piket di beberapa posko yang sudah ditunjuk. Tentu saja, bagi pemuda-pemudi Bengkulu yang saat itu tak memiliki pekerjaan tertarik untuk masuk.

Rupanya antusiasme berbondong-bondong ingin menjadi Penegak Perda itu dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya. Mereka kemudian meminta sejumlah uang sebagai syarat agar bisa lulus dan menjadi satpol PP.

Dari data didapat, angka uang pelicin juga sangat besar yakni berkisar Rp 25-30 juta per orangnya. Saat ditelisik lebih dalam, dari 90 orang yang menyetor ke oknum pejabat sebanyak 40 orang. Belum lagi ada 10 titipan dari para pejabat Pemprov maupun anggota DPRD Provinsi.

Selain dengan menggunakan uang pelicin, yang masuk juga ada yang titipan para pejabat di Pemda Provinsi. Tentu saja, kewenangan yang dimiliki Satuan Perangkat Kerja Daerah (FKPD) atas proses perekrutan tersebut membuka peluang besar untuk berbuat demikian. Ditambah lagi dengan rendahnya pengawasan yang dilakukan instansi terkait sehingga makin memuluskan jalan bagi para oknum ini.

Dari penelusuran RB, para calon anggota satpol PP sampai mau menyetorkan sejumlah uang pelicin itu karena mereka diimingi dengan gaji yang cukup besar. Pada periode Januari-September 2015 gaji anggota Satpol PP Rp 1,6 juta per bulannya. Namun pada periode November-Desember 2015 ada peningkatan yang signifikan Rp 2,5 juta per orang. Hal itu belum lagi ada penambahan insentif Rp 400 ribu untuk anggota Pengendalian Massa (Dalmas) dan bagi personil lain (Selain Dalmas, red) berupa uang piket Rp 200 ribu.

Tapi bukannya mendapat gaji gedang, sejak masuk malah gaji menjadi berkurang pada Januari 2016. Imbasnya juga dirasakan oleh anggota Satpol PP yang lama. Terjadi pengurangan kembali menjadi Rp 1.580.000 ditambah Rp 330 ribu (untuk Dalmas) atau Rp 200 ribu (uang piket anggota).

“Kan anggaran itu sudah ada, namun dengan adanya yang baru itu yang kami dipotong agar bisa cukup untuk yang baru, kami harap kembali dari yang awal saja (Rp 1,6 juta, red) saja sudah bersyukur,” kata sumber RB.

Menurut sumber RB ini, praktik dengan modus menggunakan uang pelicin sudah dilakukan sejak lama. Hanya saja memang tidak terungkap karena mereka bermain “bersih” alias tidak akan terungkap. “Sudah lama ini, sekarang saja baru terungkap. Kalau dulu mungkin dari Rp 10-15 juta per orang untuk menjadi honorer ini,” tambahnya.

Dia menceritakan, untuk praktek sogok menyogok anggota yang terbaru ini runtutannya, salah seorang pejabat yang ada di Satpol PP memerintahkan anggota dibawahnya menjadi kurir untuk mencari calon honorer yang akan membayar. Setelah didapat, uang itu melalui anggotanya itu disetor ke pejabat yang bersangkutan.

Lalu apakah mereka yakin jumlah yang disetor itu seimbang dengan gaji yang diterima? Ditanya seperti itu, sumber RB menyebut, sebenarnya memang agak berat untuk seimbang dengan gaji mereka. Namun biasanya untuk menyakinkan calon anggota itu, mereka juga mengimingi jika lama bertugas, suatu saat ada pengangkatan. Mereka yang membayar akan diprioritaskan.

“Katanya akan diangkat jadi CPNS, karena memang belum ada pekerjaan, kami sanggup membayar, apalagi dijanjikan. Dan memang yang lama-lama banyak yang sudah diangkat CPNS,” lanjutnya.

Saat diwawancara RB beberapa waktu lalu, Kepala Satpol PP Provinsi Bengkulu, Ali Paman, SH mengakui ada praktek pungli itu. Namun dia berdalih hal itu dilakukan oleh anak buahnya ketika dia sedang cuti karena berada di Mekah. Terkait dengan permasalah itu, diakuinya sudah diselesaikan dengan cara uang yang diterima sudah dikembalikan. Sejauh ini, tinggal 15 orang lagi yang belum dikembalikan dan itupun dibayarkan dengan cara mencicil.

Kejadian ini, tentunya membuat miris sebagian orang karena praktik sogok menyogok tidak hanya dilakukan saat CPNS saja seperti yang terjadi selama ini.  Namun untuk masuk sebagai honorer saja, harus ada uang. jika tidak ada uang ataupun pejabat pendukung maka jangan diharap bisa masuk secara murni.  Untuk diketahui, saat ini jumlah honorer yang ada di lingkungan Pemprov saat ini sebanyak 229, belum lagi ditambah dengan jumlah honorer yang ada di SKPD-SKPD di lingkungan Pemprov.(zie)

Seleksi Honorer Satpol PP Gaduh

http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2017/03/02/seleksi-honorer-satpol-pp-gaduh/

BENGKULU – Sekitar 150 mantan personel Satpol Provinsi Bengkulu mendatangi Lembaga Bantuan Hukum Tarmizi Gumay, SH, MH Cs, kemarin (1/2). Mereka mengadukan nasib, sekaligus meminta bantuan atas persoalan seleksi tenaga honorer Penegak Perda tersebut.
Mereka berharap dengan adanya bantuan itu, seleksi tenaga honorer di Satpol PP Provinsi Bengkulu diulang. Ditenggarai penetapan 145 orang honorer yang lulus dinilai tidak transparan.
‘’Kami minta agar seleksi diulang. Untuk itu kami minta bantuan LBH Tarmizi Gumay tersebut untuk memfailitasi. Sebab cukup banyak kejanggalan. Mulai dari syarat kelulusan seperti yang tidak boleh bertato, bertindik dan tinggi badan kurang itu tidak bisa lulus. Tapi kenyataannya banyak yang bertato dan tinggi badan kurang mereka lulus. Sedangkan kami yang benar-benar sudah mengabdi 10-12 tahun sebagai honorer Satpol PP provinsi digugurkan,’’ ujar Koordinator Tenaga Honorer, Akhirin Sekana, S.Ikom kepada RB kemarin.
Sejumlah indikasi kecurangan  seperti kelulusan hanya dikeluarkan identitas tanpa disertai nilai. Untuk itu pihaknya mengharapkan agar seleksi diulang dan transparan. Sehingga tidak ada kecurigaan ataupun ketidak adilan dalam menentukan kelulusan.
‘’Kini kami yang tidak diluluskan itu lebih dari 200 orang. Untuk itu kami akan mendedak agar Gubernur meminta seleksi Satpol PP honorer itu diulang dan transparan serta membatalkan hasil seleksi yang sudah ditetapkan,’’ papar Akhirin diamini rekan-rekannya.
Sementara Ketua LBH Pos Pengaduan Tenaga Honorer, Tarmizi Gumay, SH, MH mengakui bahwa pihaknya sudah menerima kedatangan para tenaga honorer Pemprov. Untuk itu pihaknya akan meminta agar seluruh honorer yang merasa jadi korban untuk membuat kuasa. Kemudian sesuai tuntutannya pihaknya akan mengajukan somasi ke Pemprov. Jika tidak digubris, maka pihaknya akan membawa personal ini ke ranah hukum.
‘’Sekarang kami kumpulkan data –data dulu. Setelah itu usai ada kuasa secara sah, barulah akan kami ajukan langka somasi ke instansi terkait,’’ jelasnya.
Terpisah Wakil Gubernur Bengkulu Dr. drh. H. Rohidin Mesyah, MMA menyayangkan munculnya dugaan masalah dalam seleksi tenaga honorer tahun 2017 terutama di Satpol PP Provinsi. Padahal dirinya sudah menyampaikan bahwa panitia harus benar-benar transparan dalam menentukan kretria kelulusan dan penilaian secra objektif. Untuk itu jika memang muncul indikasi ada pelanggaran terhadap ketentuan, maka akan dikaji ulang.
‘’Saya sewaktu menandatangani SK Panitia Seleksi itu sudah jelas-jelas meminta agar seleksi transparan. Jangan ada memihak ke siapapun. Termasuk pengumumannya dilakukan terbuka. Terutama yang kasat mata, seperti larangan bertato, tinggi badan. Sedangkan untuk kesehatan rohani dan jasmani itu ada tim kesehatan yang menentukan,’’ paparnya.
Diakui Wagub, dirinya akan segera bertindak untuk menelusuri kebenaran terkait dengan dugaan ketidak transparan dalam seleksi tersebut. Apakah akan diseleksi ulang atau tidak. Pastinya seleksi tidak boleh melanggar aturan yang sudah ditetapkan. ‘’Jadi usia, serta syarat-syarat lain itu memang harus diperhatikan. Terutama yang bisa dilihat dengan mata telanjang itu seperti tato itu jelas tidak boleh. Apalagi ukuran tinggi badanya kurang. Kalau tetap dilanggar patut dipertanyakan,’’ pungkasnya.(che)

Perda Zalim!!
http://rafki-rs.blogspot.co.id/2008/02/perda-zalim.html

WARGA pemurah hati di Ibu Kota Jakarta berhati-hatilah. Simpan niat baikmu rapat-rapat karena kedermawanan bisa mencelakakan Anda.

Juga kaum miskin. Meminggirlah dari Ibu Kota jika Anda tidak ingin digiring masuk bui atau dikenai denda jutaan rupiah hanya karena Anda mendendangkan lagu menghibur penumpang yang sumpek dalam bus kota.

Peringatan itu bukan mengada-ada. Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum mulai berlaku setelah Departemen Dalam Negeri mengesahkannya. Meski perda yang tidak berperikemanusiaan itu ditentang sejak awal, pemerintah daerah tak menggubrisnya dan pemerintah pusat tak menghiraukannya.

Perda itu jelas-jelas membidik kaum miskin. Warga miskin yang mengemis di jalan, pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, pengamen yang naik-turun bus kota, dan mereka yang meminta sumbangan di jalan diancam penjara ataupun denda.

Ironisnya, dermawan yang memberi sedekah kepada kaum duafa pun bisa dijerat perda itu dengan ancaman penjara 60 hari atau denda hingga Rp20 juta.

Perda Ketertiban Umum itu merupakan pengakuan ketidakmampuan pemerintah daerah memberantas kemiskinan warganya. Ia juga pengakuan bahwa pemerintah DKI Jakarta tidak sanggup melaksanakan perintah konstitusi. Kaum miskin dan anak telantar, yang harus dipelihara negara, dalam perda itu dihempaskan. Ketika pemerintah tidak mampu menyejahterakan warganya, warga miskin dikriminalisasikan. Warga yang miskin dan terpinggirkan harus disingkirkan. Melalui perda itu, daerah secara sadar dan sengaja hendak 'membunuh' anak bangsanya sendiri.

Akan tetapi, bisa dipastikan Perda Ketertiban Umum itu hanya mengerikan dan menakutkan di atas kertas. Tak akan diindahkan. Pengemis tak akan berhenti mengemis karena memang tidak ada lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengamen pun tak akan pensiun berdendang demi sesuap nasi. Sesungguhnya, siapakah yang ingin menjadi pengemis? Siapakah yang bangga menjadi miskin?

Mengemis, mengamen, berdagang kaki lima di trotoar menyangkut perut, menyangkut hak untuk hidup. Logis muncul perlawanan.

Perbandingannya, larangan merokok saja dilanggar. Ancaman denda Rp50 juta dalam Perda Nomor 2 Tahun 2005 mengenai larangan merokok hanya jadi pajangan. Orang masih leluasa merokok di berbagai tempat umum, termasuk di dalam bus-bus kota dan mal-mal. Bahkan di kantor-kantor dan gedung-gedung pemerintah. Masih sangat banyak ruang publik tidak menyediakan tempat khusus merokok dan tidak ada tindakan terhadap pelanggarannya.

Pemerintah daerah dan DPRD hanya bernafsu membuat perda tanpa mengawasi pelaksanaannya. Perda hanyalah deretan angka-angka proyek yang mesti diselesaikan sesuai dengan target tanpa memedulikan kelanjutannya. Perda dibuat, disahkan, kemudian disimpan untuk sekian tahun kemudian diganti atau direvisi dalam proyek baru. Celakanya, pemerintah daerah dan DPRD merasa prestasi mereka diukur dari tumpukan perda, bukan kualitas aturan dan pelaksanaannya.

Mestinya perda disusun atas dasar niat baik untuk mengatur tata ruang ketertiban umum. Namun, niat baik itu ditelan pasal-pasal yang ternyata mengkriminalisasikan kemiskinan.

Sumber: Media Indonesia

Panglima TNI : Prajurit Harus Banyak Bersedekah

http://www.sahabatrakyat.com/polhukam/panglima-tni-prajurit-harus-banyak-bersedekah

Medan, Sumatera Utara – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo meminta kepada semua prajurit TNI AD, AU, dan AL harus memperbanyak untuk memberikan sedekah selama bulan suci Ramadhan tahun 2016.

“Kegiatan amal sosial yang dilakukan dengan secara ikhlas itu, atas rasa sukur kepada Allah SWT,” ujar Gatot pada acara Silaturahim dan Safari Ramadhan Panglima TNI bersama prajurit, PNS, dan keluarga Tahun 2016 di Lapangan Benteng Medan, Jumat.

Acara tersebut juga dihadiri Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Lodeywk Pusung, Gubernur Sumut HT Erry Nuradi, dan Kapolda Sumut Irjen Pol Raden Budi Winarso.

Panglima TNI mengatakan, pemberian sedekah kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang yang tidak mampu itu tidak hanya diberikan oleh orang kaya, tetapi juga bagi prajurit.

Pemberian sedekah tersebut, menurut dia, merupakan kepedulian prajurit kepada warga yang memerlukan bantuan, apalagi pada bulan puasa.

“Jadi, para prajurit harus memperbanyak amal, sedekah, dan kebaikan terhadap sesama manusia,” ujar jenderal bintang empat itu.

Selain itu, ia juga berharap kepada prajurit TNI agar tetap mampu bertugas dan melakukan pengabdian kepada NKRI.

Dalam sambutan tersebut, Gatot Nurmantyo juga menceritakan tentang kisah seorang penjual bakso di Pulau Jawa yang mampu menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah.

Panglima TNI mengisahkan, dari hasil penjualan bakso tersebut, penjual bakso selalu rajin menyimpan uangnya di dalam dompet sebagai modal usaha dan di dalam laci untuk amal sedekah jariyah, sehingga selalu bisa berkurban pada Hari Raya Haji.

Sedangkan dalam celengan yang terbuat dari kaleng, hasil penjualan bakso tersebut ditabungkan untuk menunaikan ibadah haji.

Ia menyebutkan, untuk menunaikan ibadah haji tersebut memang disyaratkan bagi orang yang dianggap mampu.

Namun, kemampuan itu bukanlah ditentukan oleh gubernur, bupati, wali kota atau manusia lainnya.

“Kemampuan tersebut justru ditentukan oleh diri kita sendiri, dan marilah kita bersama-sama menjadi orang mampu, dan termasuk prajurit TNI,” kata mantan KSAD itu.
Kegiatan Safari Ramadhan di Kota Medan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bersama rombongan juga buka puasa bersama prajurit, anak yatim, dan shalat Tarawih bersama. (Ant/A1)

Tidak ada komentar: