Sabtu, 01 Juli 2017

Komnas HAM Minta Pengembalian Fungsi Satpol PP

TEMPO InteraktifJakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta pemerintah daerah mengembalikan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. "Fungsi awalnya menjaga kantor pemerintah dan kepala daerah," ujar Wakil Ketua Komnas HAM Mur Kholis di Gedung Balai Kota, Kamis (14/4).

Menurutnya, fungsi sekarang sudah melewati batas jadi fungsi polisional. "Seperti operasi penertiban dan sebagainya," katanya. Dia mencontohkan kekerasan di Koja Jakarta Utara kemarin dan dua hari lalu di Benteng Tangerang. "Satpol PP memiliki citra kekerasan," ujar Nur Kholis.

Komnas HAM akan meminta DPR untuk mengubah Undang Undang Pemerintahan Dalam Negeri yang menjadi payung Satpol PP. 
Komnas juga akan membentuk tim pencari fakta kerusuhan Makam Mbah Priok di Koja. "Kami sudah turun ke lapangan, tapi data-data tidak cukup," ujar  Nur Kholis.

Tim dari Komnas HAM akan bekerja selama maksimal dua pekan. "Kami akan mulai dari kebijakan, siapa yang tanda tangani surat operasi," katanya. 

Menurutnya, pembubuh teken bisa jadi orang yang paling bertanggung jawab. "Pelaku kekerasan tidak bertindak sendiri, ada hierarkinya," katanya. Tim tidak hanya memeriksa aparat, tapi juga masyarakat. "Jika ditemukan, akan dikenai pidana umum," katanya.

Pengemis dan Politisi...!!!

http://www.kompasiana.com/andiansyori/pengemis-dan-politisi_550e3bdaa33311a12dba80cb

Hari beranjak malam disertai hembusan angin dingin.. Dipelataran sebuah toko. Sisa air hujansesekali masih menetes dari atap genteng pertokoan disepanjang jalan itu. Seorang bocahsekitar berusia 7 tahunan berbaring beralaskan bentangan karton lembab. Disampingnya seorang wanita yang lebih memilih duduk merapatkan kedua lututnya  menghindari tetesanair hujan. Sesekali tangannya membetulkan letak plastic transparan yang menyelimuti tubuh sang anak. Mereka sudah sering bermalam ditempat itu, seperti malam ini, . 

Dialah Iyem . Nama aslinya Sutiyem seorang janda berusia 40 tahunan . Suaminya meninggal 5 tahun yang lalu. Sejak itu praktis dirinyalah yang harus menanggung biaya hidup bersama anaknya semata wayang . . Ketika sedang berjalan menelusuri setiap gang danjalan maupun tempat sampah yang mereka lewati, tak terasaperjalananyang ditempuhnya sudah jauh dari rumahnya yang lebih layak disebut gubuk. Sesekali ia berhenti memungut botol bekas atau kardus yang ditemuinya dijalan. Ketika sore tadi turun hujan lebat hingga berajak malam belum juga ada tanda tanda reda ,itulah pula yang membuat ia dan rombongannya sesama pemungut botol  bekas , memutuskanuntuk berteduh dan sekaligus bemalam saja diemperan kaki lima pertokoan disepanjang jalan itu. 

‘ Mak aku lapar… “ rengekan sang anak sontak membuyarkan lamunan Sutiyem. 

“ Nanti kalau masih ada pedagang mie tek tek keliling, nanti Mak belikan “ Sahutnya ” Hujan baru reda nak.... .pasti masih ada pedagang mie tek tek yang lewat “ Lanjut Sutiyem mengentakan malam, menenteramkananaknya yang lapar. 

Diseberang jalan seorang politisi yang berkantor disenayan yamg sedang mejalani reses mengamati kehidupan keluarga pengemis dikaki lima toko itu dari dalam mobilnya . Tengah malam itu sang politisi ditemani isterinya sedang keluar hotel untuk melihat realitas hidup rakyat di daerah pemilihan (DP) nya.. 

‘ Kemana aja uang hasil mengemis seharian , malam malam begini anaknya sampai kelaparan “ Tanya isteri sang politisi, ditengah rintih kelaparan anak pengemis. 

“ Dikota ini mereka ngak bisa lagi ngemis . Terutama di jalan jalan dan perempatan lampu merah “Jelas Suaminya. “Sejak Pemerintah kota menerbitkan peraturan daerah ( Perda) yang isinya meng copy paste Peraturan daerah DKI Jakarta. Barang siapa memberi uang kepada pengemis didenda Rp.50 juta atau kurungan 1 bulan “ 

Akibat Perda itu kita tidak bisa lagi memberi mereka selembar uang hanya untuk sekedar membeli makanan, karena bila kita memberi uang , berarti melanggar hukum. Dan jika ketahuan petugas, bisa bisa kita malah kena denda Rp.50 juta atau kurungan 1 bulan penjara “ Tukas isteri politisi.. Kalau begitu kita belikan saja mereka nasi bungkus. Pasti itu tidak masuk dalam larangan peraturan daerah kota ini. 

“Bu kayaknyangak perlu lagi !jawab suaminya. “ Lihat tuh sang anak sepertinya sudah tertidur . Berarti kantuk dapat mengalahkan rasa lapar sang anak.Sehingga sang anak tidak merengek minta makan lagi. 

“ berarti masalah sang anak selesai malam ini “ujar isterinya. “ 

Namun kenapa para politisiyangDP diwilayah ini tidak mencari solusi yang kongrit, mencabut perda yang tidak manusiawi itu lalu membangun rumah singgah sehingga mereka tidak tidur ditirisan pertokoan seperti itu .” ujar sang isteri yang mata terus menerus menatap anak pengemis yang tadi didengarnya merengekkelaparan.. 

“ ingin sekali melakukan itu “ jelas sang politisi 

“ Kalau ingin kenapa tidak dilakukan “ Tanya isterinya 

“ Untuk mencabut atau membatalkan Perda itu, kewenangannya ada di tangan Menteri Dalam Negeri . Sementara aku bertugas di komisi Luar Negeri yang tidak ngurusi maslah gelandangan;. Sudah keberitahukan kepada teman sesama anggota legislative yang DP nya di wilayah ini , tapi katanya , Pemerintah kota disini bersikukuhtidak ingin membatalkannya. 

“ Lantas warga kota menerima begitu saja Perda seburuk itu “ Kejar sang isteri. 

“ Warga memang berdemo menolak perda itu, tapi penguasa jalan terus. Diam diam warga marah dan tidak lagi memilih raja tega itu, tapi Perda buruk itu jalan terus. 

Sejurus kemdian, hujan benar benar reda. Sang istri politis pelan pelan turun dari mobilnya mendekatipara pengemis dan menyodorkan beberapa lembaran uang yang berwarnah merah yang disambut sukacita penerimanya..


 Perda-Perda Bermasalah
http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/06/15/o8sws614-perdaperda-bermasalah


Ribuan peraturan daerah (perda) yang selama ini dianggap bermasalah akhirnya dibatalkan. Pencabutan 3.143 perda oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (13/6). 

Kita tentu menyambut baik langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Bukan rahasia lagi banyak produk peraturan di daerah sejak era Reformasi bermasalah. Aturan-aturan tersebut dibuat oleh pemerintah daerah dengan hanya memikirkan kepentingan mereka dan tidak sadar menabrak ketentuan lain atau merugikan pihak lain. Dari 3.143 perda yang dibatalkan itu, 75 persen berkaitan dengan investasi dan sisanya berhubungan dengan intoleransi.

Euforia Reformasi dan sejak adanya otonomi daerah membuat kepala pemerintahan di daerah seperti raja-raja yang merasa mempunyai hak untuk mengeluarkan aturan apa pun. Sesuatu yang sangat berbeda dibandingkan era Orde Baru (Orba) ketika pemerintahan bersifat sentralistrik di Jakarta. Pemahaman yang sempit soal arti otonomi membuat kepala daerah dan parlemen daerah ada yang melakukan perannya secara kebablasan.

Keluhan-keluhan soal ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak 10 tahun terakhir, keberatan-keberatan sejumlah pihak soal perda bermasalah itu sudah bermunculan. Pemerintah pusat sebenarnya tak tinggal diam. Sebelum ini ada beberapa perda yang juga sudah dihapuskan. Namun, jumlahnya memang tak sebanyak kali ini yang sampai lebih dari 3.000. Itulah mengapa sebelum ini keluhan dan keberatan terhadap perda bermasalah belum berhenti karena pemerintah kurang cepat mengeksekusinya. Padahal, perda-perda bermasalah itu selama ini dianggap para pelaku usaha menjadi salah satu kendala.

Dalam catatan pemerintah pusat, peraturan daerah yang bermasalah dan kemudian dicabut sedikitnya menyangkut tiga hal. Menurut Jokowi, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dibatalkan itu adalah peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi. Selain itu, peraturan tersebut dianggap menghambat proses perizinan dan investasi serta menghambat kemudahan berusaha. Dan yang terakhir, peraturan-peraturan itu juga bertentangan dengan peraturan  perundangan yang lebih tinggi.

Pelajaran yang bisa dipetik dari pembatalan perda-perda tersebut adalah anggota DPRD ataupun kepala daerah harus mengutamakan unsur nasional dalam mengeluarkan aturan-aturan. Daerah harus mengesampingkan unsur keaderahan demi keuntungan daerah bersangkutan tapi menabrak aturan di atasnya. Seperti dikatakan Jokowi, pembatalan ini untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, toleran, dan memuliki daya saing.

Meski demikian, pemerintah pusat juga tidak boleh menutup diri dan harus memberikan ruang dialog bagi perda-perda yang memang dibutuhkan masyarakat satu daerah. Bagi perda-perda yang memang menghambat investasi dan menambah panjang birokrasi itu  tidak ada tawar-menawar lagi. Tetapi, untuk perda-perda seperti soal miras yang peredarannya sudah sangat mengganggu masyarakat, tidak selayaknya pemerintah pusat membatalkannya dan menutup diri untuk berdiskusi.  

Karena, untuk hal-hal tertentu, daerah mempunyai persoalan yang berbeda-beda sehingga aturan yang dibuat daerah pun dibuat untuk memenuhi tuntutan penyelesaian masalah sosial di masyarakat. Dalam hal ini pemerintah pusat harus lebih arif melihatnya agar pemerintah daerah setempat dapat menyelesaikan masalah sosial di lingkungannya melalui aturan daerah yang dikeluarkan.

Jokowi: Ada 3.000 Perda Bermasalah yang "Nangkring" di Mendagri

http://nasional.kompas.com/read/2016/03/23/20292891/Jokowi.Ada.3.000.Perda.Bermasalah.yang.Nangkring.di.Mendagri

PONTIANAK, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini ada 3.000 peraturan daerah yang masih teronggok di Kementerian Dalam Negeri karena ada masalah dalam regulasinya.
Jokowi menginginkan agar deregulasi dilakukan untuk memangkas proses perizinan yang selama ini masih sulit.
Dia mengungkapkan, saat ini ada total 42.000 regulasi yang terkait dengan perizinan baik peraturan menteri, peraturan presiden, dan lainnya.
"Banyak juga seperti 3000 Perda yang sekarang ini nakring di kementerian dalam negeri karena ada masalah-masalah disitu," kata Jokowi saat meresmikan Jembatan Kapuas Tayan, Selasa (22/3/2016).
Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia diharapkan bisa menghadapi perubahan yang terjadi sangat cepat. Indonesia diharapkan tidak menjadi seperti Yunani, yang gagal menghadapi perubahan itu.
Untuk mengatasi tantangan baru di perekonomian global, Indonesia harus bisa bersaing. Menurut Jokowi, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan deregulasi baik di tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten.
"Ini harus dilakukan agar secara fleksibel dan cepat kita mengambil kebijakan kecepatan dalam bertidak di lapangan," ungkap dia.
Jokowi juga mengintruksikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menghapus 3.000 Perda bermasalah yang memberatkan masyarakat.
"Banyak Perda seperti retribusi, perda pungutan kepada masyarakat dan itu tentu akan menyulitkan dan memberatkan masyarakat," ujar Jokowi.


Mendagri Didesak Batalkan Perda Bermasalah
http://www.beritasatu.com/nasional/346544-mendagri-didesak-batalkan-perda-bermasalah.html

Jakarta – Koordinator Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mendesak Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah yang bermasalah. Berdasarkan kajian terbaru KPPOD, kata Endi, dari 500 perda terkait pajak dan retribusi, terdapat 120 perda yang bermasalah.
“Mendagri mempunyai kewenangan untuk mengkaji, mengevaluasi dan membatalkan perda-perda yang bermasalah ini. Dalam hal ini, Mendagri harus tegas mencabut perda-perda tersebut,” ujar Endi di Jakarta, Selasa (2/2).
Endi menilai banyaknya perda bermasalah ini karena pemerintah daerah kebabalasan dalam menerapkan otonomi daerah. Sementara, kata dia pemerintah pusat juga tidak tegas menindak pemda yang menerbitkan perda-perda yang bermasalah ini.
“Ada empat klasifikasi utama perda, yakni perda terkait dinamika kehidupan sosial, perda pajak dan retribusi terkait investasi, perda terkait pemerintah dan lingkungan hidup. Selama otonomi daerah, perda yang tidak pernah dicabut atau dibatalkan oleh pemerintah pusat adalah perda terkait dinamika kehidupan sosial, seperti perda di bidang agama,” ungkap dia.
Mendagri, kata dia mempunyai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk membatalkan dan mencabut perda-perda yang bermasalah sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Mendagri, lanjutnya bisa memberikan peringatan atau teguran dan sanksi kepada pemda yang menerbitkan perda yang bermasalah.

“Jika tidak dihiraukan peringatan dan sanksi, maka Mendagri bisa memanggil pemda bersangkutan. Kemudian dibina selama dua minggu di Jakarta,” jelas dia.

Perda Bermasalah Kini Tak Bisa Lagi Ditertibkan Mendagri

https://tirto.id/perda-bermasalah-kini-tak-bisa-lagi-ditertibkan-mendagri-cmgg

Mendagri Tjahjo Kumolo menilai putusan MK yang mencabut kewenangan Mendagri membatalkan perda menghambat investasi.
tirto.id - Tahun lalu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi mengumumkan ribuan peraturan daerah (Perda) yang dibatalkan pemerintah pusat. Berdasarkan data yang diunggah di laman resmi Kemendagri, ada sekitar 3.143 perda yang dicabut karena dianggap bermasalah serta menghambat investasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, tujuan dari pembatalan perda tersebut untuk memperkuat daya saing bangsa Indonesia di era kompetisi. “Perda itu merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, hambat investasi, dan kemudahan berusaha,” ujarnya saat itu, seperti dikutip laman setkab.go.id. 

Tak hanya itu, Tjahjo mengaku, Kemendagri juga mengevaluasi perda yang bertentangan dengan konstitusi, serta peraturan undang-undang (UU) yang lebih tinggi. Selain itu, pemerintah juga tengah mengevaluasi perda maupun peraturan kepala daerah yang tidak sesuai dengan semangat dalam menjaga kebhinekaan dan persatuan Indonesia.

Mendagri memang memiliki wewenang untuk membatalkan perda yang dianggap bermasalah, baik karena menghambat investasi, maupun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). 

Namun, kewenangan tersebut telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui majelis hakim MK dalam sidang uji materi yang digelar, di gedung MK, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/4/2017). Sidang yang dipimpin oleh Arief Hidayat tersebut memutuskan membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Mendagri dalam membatalkan peraturan daerah.

“Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang pengujian Pasal 251 ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) serta ayat (4) sepanjang frasa '… pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat', Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” demikian bunyi putusan yang diterbitkan oleh MK.

Uji materi tersebut diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama 45 pemerintah daerah kabupaten, serta satu orang warga negara mengajukan uji materi terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Mereka berpendapat bahwa prinsip otonomi daerah yang terdapat dalam UU Pemda tersebut merupakan otonomi terbatas dan bukan otonomi luas.

Menurut Pemohon, UU No. 23 tahun 2014 tersebut terdapat pembagian urusan pemerintahan secara kategoris, yakni absolut, konkuren, dan pemerintah pusat. Bahkan pembagian kategori ini dirinci secara spesifik, sehingga hampir-hampir tidak ada lagi ruang terbuka bagi pemerintahan daerah dalam pengurusan sendiri rumah tangganya, kecuali sudah ditentukan dalam UU dan peraturan pemerintah serta peraturan presiden.

Para pemohon juga mendalilkan bahwa jika pemerintah daerah dan DPRD mengeluarkan kebijakan, maka kebijakan tersebut harus sesuai dengan norma, standar, kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Apabila kebijakan tersebut bertentangan, maka pemerintah pusat melalui gubernur dapat membatalkan kebijakan bupati/walikota serta DPRD kabupaten/kota dengan serta merta.

Karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Perda Bermasalah Kini Tak Bisa Lagi Ditertibkan Mendagri


Putusan MK Dinilai Hambat Investasi

Menanggapi hal itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menilai bahwa putusan MK yang mencabut kewenangan Mendagri membatalkan perda menghambat investasi. Ia menyatakan kekecewaannya atas putusan yang mengebiri wewenangnya tersebut.

“Saya sebagai Mendagri jujur tidak habis pikir dengan keputusan MK yang mencabut kewenangan Mendagri membatalkan perda-perda, yang jelas-jelas menghambat investasi,” kata Tjahjo di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (6/4/2017). 

Tjahjo mengatakan, pembatalan perda adalah wilayah eksekutif untuk mengkajinya. Perda juga produk pemerintah daerah, yaitu antara kepala daerah dan DPRD.

Menurut dia, akibat putusan MK ini, potensi yang mengkhawatirkan adalah program deregulasi untuk investasi dari pemerintah secara terpadu (pusat dan daerah) jelas akan terhambat karena saat ini masih banyak perda yang bertentangan dengan UU lebih tinggi dan memperpanjang birokrasi perizinan investasi lokal dan nasional serta internasional.

Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa perda merupakan produk hukum yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif, yakni pemerintah daerah dan DPRD. Sedianya, pembatalan produk hukum berupa peraturan di bawah undang-undang itu bisa dibatalkan jika dilakukan melalui mekanisme uji materi di Mahkamah Agung.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 24 A ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Akan tetapi, Tjahjo meragukan Mahkamah Agung mampu membatalkan sejumlah perda bermasalah dan berpotensi menghambat investasi di sejumlah daerah mengingat pengalaman Mahkamah Agung yang hanya mampu membatalkan dua perda pada tahun 2012 lalu.

“Di sisi lain, saya sebagai Mendagri juga sangat tidak yakin MA mampu membatalkan Perda dalam waktu dekat atau singkat karena harus satu per satu diputuskan. Pengalaman pada tahun 2012, hanya ada dua Perda yang dibatalkan oleh MA,” ujarnya.

Namun demikian, Tjahjo menyatakan pihaknya akan mengajak Apkasi untuk mencari jalan keluar untuk masalah tersebut. 


Tidak ada komentar: