Selasa, 25 Juli 2017

MENGINGAT KEMBALI SANG JENDRAL

Mulanya adalah Megawati, ketua umum PDIP, sebagai partai yang mengusung Jokowi menjadi presiden, menyebut Jokowi sebagai petugas partai. Artinya, Jokowi itu kacungnya PDIP dan negara Indonesia adalah negaranya PDIP. Keberadaan partai-partai lain dianggap angin, maka Megawati menjadi penguasanya, sedangkan Jokowi, presiden bonekanya. Begitu maunya Megawati. Maka dibisikkanlah ke telinga Jokowi agar menjadikan jendral Budi Gunawan, yang mantan ajudannya ketika menjadi presiden, sebagai Kapolri, pengganti Sutarman.

Menjadikan Budi Gunawan sebagai Kapolri adalah penting sekali bagi Megawati, sebab Abraham Samad, ketua KPK waktu itu siap menjadikan "penyelenggara negara", tentu saja itu menunjuk ke Megawati, sebagai tersangka kasus korupsi BLBI yang merugikan negara ratusan trilyun. Karena itu jika Kapolrinya Budi Gunawan, Megawati bisa tidur pulas. Tapi ketika Jokowi mengajukan Budi Gunawan sebagai Kapolri, KPK berteriak bahwa Budi Gunawanpun telah siap dijadikan tersangka kasus rekening gendut, yaitu adanya aliran dana yang tidak wajar yang masuk ke rekening Budi Gunawan. KPK telah mengantongi 2 alat bukti sebagai persyaratan menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Penentangan KPK terhadap pencalonan Budi Gunawan, menimbulkan gelombang laporan orang tentang kasus-kasus yang pernah membelit para pimpinan KPK di masa lalu. Dalam waktu yang hampir bersamaan semua pimpinan KPK dilaporkan orang-orang yang bersangkutan. Abraham Samad dilaporkan masalah perselingkuhannya dengan Feriyani Lim. Bambang Widjojanto dilaporkan masalah penekanan kesaksian palsu, dan Novel Baswedan dilaporkan masalah penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 10 tahun silam. Maka ributlah negeri ini antara KPK Vs Polri, seperti cicak melawan buaya.

Di saat keributan mencapai puncaknya, presiden Jokowi turun tangan, memerintahkan polisi menghentikan serangannya ke pimpinan KPK, Wakapolri Badrodin Haiti diangkat menjadi Kapolri, Budi Gunawan sebagai wakilnya, Abraham Samad, pimpinan KPK diganti dengan Ruki. Maka untuk sementara redalah kekacauan cicak vs buaya tersebut. Bagi Budi Gunawan kedudukan sebagai Wakapolri tak masalah sebab tak lama lagi Badrodin Haiti akan memasuki pensiun, maka jabatan Kapolri pasti akan jatuh ke tangannya. Begitu perhitungannya.

Tapi sayang, ketika Badrodin Haiti pensiun, presiden Jokowi justru mengangkat Tito Karnavian sebagai Kapolri, sedangkan Budi Gunawan dilemparkan ke kepala BIN. Jelas kecewa beratlah sang jendral oleh sebab gagal mencapai puncak kepemimpinan di kepolisian. Untuk keduakalinya dia harus kecewa ketika jabatan Kapolri itu sudah di depan matanya yang ternyata hanya mentog sebagai Wakapolri. Semua ini gara-gara KPK! Semua ini adalah ulah Novel Baswedan sebagai penyidiknya. Yah, setiap anggota polisi pasti mencita-citakan jabatan yang tertinggi itu sebagai kesuksesannya, selain dari maksud ini dan itunya.

Maka akhirnya terjadilah kasus penyiraman air keras ke muka Novel Baswedan yang menyebabkan mata kirinya buta. Kini sudah 100 hari lebih sejak hari penyiraman air keras itu namun polisi masih belum sanggup mengungkapkan pelakunya. Dan ketika Novel Baswedan diwawancarai majalah Time, Novel Baswedan sebagai orang yang berlatar belakang polisi mempunyai dugaan adanya jendral yang terlibat penyiramannya, sehingga membuat penyelidikannya berjalan di tempat, tak maju-maju.

Hasil gambar untuk gambar kondisi terkini novel baswedan

Ini kronologi foto syur mirip Abraham Samad dengan Feriyani di hotel

https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologi-foto-syur-mirip-abraham-samad-dengan-feriyani-di-hotel.html

Merdeka.com - Pria yang mengaku teman lama Abraham Samad, Zaenal Taher tiba-tiba muncul di hadapan media mengungkap skandal foto syur mirip Ketua KPK itu dengan wanita bernama Feriyani Lim. Zaenal bahkan mengaku yang mengambil gambar syur Abraham dengan Feriyani sedang berpelukan di sebuah kamar hotel.

Zaenal mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar bulan Februari Tahun 2007 lalu. Kejadian itu berawal saat Zaenal tiba-tiba diajak oleh Abraham Samad ke sebuah hotel di Makassar bernama Clarion.

"Abraham ngajak ketemuan jalan-jalan biasa," kata Zaenal saat jumpa pers di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Rabu (4/2).

Dia menyatakan, saat sampai di hotel dan masuk ke dalam salah satu kamar sudah ada seorang wanita di sana. Belakangan diketahui wanita itu adalah feriyani Lim. Kemudian, Abraham pun langsung lompat ke kasur dan merangkul Feriyani, meminta agar dirinya mengabadikan momen itu.

"Habis itu saya langsung keluar, si cewe masih di hotel," terang dia.

Setelah keluar dia tak tahu lagi apa yang dilakukan Abraham dan Feriyani di dalam kamar hotel. Namun dia menjelaskan, jika di dalam kamar itu tak hanya Abraham dan Feriyani.

"Ada beberapa orang," kata dia tanpa mau menyebutkan siapa saja orang itu. [rnd]

Perkara Bambang Widjojanto, Cepat Ditangkap dan Dilupakan

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160123093906-12-106158/perkara-bambang-widjojanto-cepat-ditangkap-dan-dilupakan/

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengacara mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, Muji Rahayu, geram dengan sikap plin-plan Polri dan Kejaksaan yang menggantungkan kasus kliennya. Hari ini tepat satu tahun sejak Bambang ditangkap dan diborgol aparat kepolisian, belum ada tanda-tanda kasus Bambang akan dibawa ke pengadilan.

Bambang saat itu segera digiring ke Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan dan dijadikan tersangka. Penetapan statusnya sebagai tersangka hanya berselang empat hari setelah Bareskrim Polri menerima laporan dugaan pidana Bambang, 19 Januari 2015.

Ia dijerat sangkaan kasus mengarahkan kesaksian palsu. Bambang yang sempat menjadi pengacara Bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar, diyakini pihak kepolisian telah menggiring opini transaksi uang dalam kampanye pilkada melalui seorang saksi bernama Ratna Mutiara saat bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun Ratna pernah disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kesaksiannya. Dalam putusan, majelis melihat tak ada kesaksian palsu yang dilakukan Ratna.

Kasus ini memang tak terkait posisi Bambang yang pada tahun 2014 menjabat sebagai pimpinan komisi antirasuah. Namun aparat kepolisian mengangkat perkara ini tepat setelah KPK menjerat petinggi Polri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka suap dan gratifikasi.

Setahun berjalan, kasus mengambang. Tak ada kepastian dari pihak Kejaksaan yang kini menangani kasus tersebut: akan dihentikan atau diteruskan.

"Ini semakin mengonfirmasi bahwa kasus Bambang Widjojanto memang bukan perkara hukum, melainkan perkara politik. Bambang dikriminalkan semata-mata karena dia pimpinan KPK, targetnya agar berhenti menjalankan kewenangannya," kata Muji Rahayu yang akrab disapa Kanti, saat berbincang dengan CNN Indonesia, Jumat malam (22/1).

Kanti menduga, justru pihak Kepolisian dan Kejaksaan tak berkepentingan apakah perkara Bambang terbukti atau tidak. "Bahkan mereka tidak merasa perlu bertanggung jawab atas proses hukum yang menggantung," ucapnya.

Segala cara dilakukan polisi dan jaksa, termasuk mencari cantolan untuk kasusnya kepada para terdakwa lain seperti Ratna dan Zulfahmi Arsyad. Kanti bercerita, pada kasus Zulfahmi, nama Bambang dicatut meski tak pernah diperiksa sebelumnya dalam perkara tersebut. Tapi dalam putusan oleh majelis, nama Bambang yang ikut terseret menjadi lenyap.

"Itu ngawur, secara proses namanya unfair trial. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah diperiksa, tiba-tiba muncul sebagai penyuruh?" ujar Kanti.

Bambang Widjojanto sendiri ketika ditemui, mengaku tak kenal Zulfahmi yang didakwa pasal sama dengan Bambang saat keduanya beracara di MK.

"Ini kan ada rekayasa, mau narik orang namanya Zulfahmi seolah-olah kolega saya dan menyelundupkan nama saya sebagai terdakwa," kata Bambang usai menjalani proses pelimpahan berkas di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (18/9).

Menurut pihak Kepolisian, Zulfahmi dan Bambang merupakan tim pengacara yang menangani kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di MK pada 2010. Zulfahmi sudah menerima vonis dalam sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam vonis tersebut, Zulfahmi divonis tujuh bulan penjara atas tuduhan peran yang sama dengan Bambang.

Bambang tak terima dengan laporan dan tuduhan tersebut. Ia berkeras tak bersalah. Terlebih posisinya saat itu adalah pengacara dan bukan pimpinan komisi antirasuah.

"Saya kan lawyer, harusnya kode etik profesi jadi bagian penting untuk diteliti. Sudah ada juga dua surat dari Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang menyatakan saya tidak bersalah," katanya.

Rupanya protes dari Bambang tak digubris. Kini Kejaksaan masih terus berusaha merumuskan berkas dakwaan dari hasil penyidikan.

Bahkan Jaksa Agung Prasetyo saat Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR Jakarta masih mempertimbangkan sikapnya. Meskipun kasus itu sudah P21 (lengkap), Prasetyo mengatakan berkas itu tetap harus diteliti agar tidak ada kesalahan.

"Ada tiga pilihan, yaitu kasus itu dilanjutkan, dihentikan, atau dikesampingkan demi kepentingan umum (deponering). Kami juga tidak mau menghukum orang yang tak bersalah. Lebih baik melepaskan orang bersalah daripada hukum orang tidak bersalah," kata Prasetyo.

Kini nasib Bambang ada di tangan Kejaksaan. Pengacara berkeras untuk penghentian kasus yang dinilai telah mengamputasi kewenangan kliennya. Kanti juga tetap berharap agar punggawa antirasuah jilid IV turut mendukung penghentian kasusnya.

Penyidik KPK, Novel Baswedan diseret ke Bengkulu?

http://www.rappler.com/indonesia/114805-penyidik-non-aktif-kpk,-novel-baswedan-diseret-ke-bengkulu


JAKARTA, Indonesia – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan saat ini dikabarkan sedang dalam penerbangan ke Bengkulu. Pagi tadi, ia datang ke Bareskrim Polri untuk pelimpahan tahap kedua kasus yang menjeratnya.
Novel diperiksa atas tuduhan penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet 10 tahun silam. Setelah dari Bareskrim, Novel ke Kejaksaan Agung untuk proses pelimpahan kedua kasus ini.
Di beritakan sejumlah media, Novel sempat bersitegang saat didampingi penyidik dari Bareskrim.
Menurut pengacaranya, Muji Kartika Rahayu, pelimpahan kasus ini ke Pengadilan Negeri Bengkulu merupakan pengkondisian agar perkara jauh dari perhatian publik.
“Hal ini bertendensi pengkondisian penahanan untuk alasan memudahkan mehadapkan ke pengadilan dan menjauhkan publik dari peristiwa ini, dan menjauhkan dari pemberitaannya di media,” katanya.
Seperti diketahui, Penyidik KPK, Novel Baswedan dijerat kasus masa lalunya, yaitu dugaan penganiayaan pencuri burung walet di Bengkulu, 2004 silam. Menurut pengacaranya, kasus ini merupakan kriminalisasi dan rekayasa lantaran kepolisian sudah mengincar Novel untuk dipidanakan.—Rappler.com


Kasus-Kasus Besar dan Jenderal yang Ditangani Novel Baswedan

https://tirto.id/kasus-kasus-besar-dan-jenderal-yang-ditangani-novel-baswedan-cmr4

Novel Baswedan adalah penyidik andalan KPK. Ia spesialis menangani kasus-kasus besar yang menyangkut nama-nama penting.
tirto.id - Novel Baswedan menjadi penyidik KPK sejak 10 tahun yang lalu. Dia berhasil menyeret orang-orang besar ke dalam penjara, dari vonis dua tahun hingga hukuman seumur hidup. Tapi di antara gelimang kasus, dia kerap dihantam diteror dan dikriminalisasi.

Terakhir, kerabat dari Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini diserang dengan air keras dan harus dirawat di Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading. Dia diteror penyiraman air keras usai salat Subuh, Selasa (11/4/2017). Hingga saat ini belum bisa dipastikan motif dan siapa dua orang yang menjadi pelakunya.

Peristiwa itu terjadi saat Novel diagendakan untuk memaparkan kasus e-KTP di Kementerian Hukum dan HAM. Kasus yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun tersebut melibatkan lusinan anggota DPR, pemerintahan, dan panitia tender serta para pengusaha.

Pada Rabu (14/10/2015) yang lalu, jelang tengah malam, cucu dari anggota BPUPKI Abdurrahman Baswedan itu, pernah mengalami kecelakaan lalu lintas di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Novel harus dirawat selama 2 hari. Kala itu dia bertugas melakukan pengecekan fisik pengadaan e-KTP.

Novel pun sempat dijegal upaya kriminalisasi. Kala itu dia menangani kasus korupsi proyek simulator ujian SIM Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Lawannya ialah ikan besar, yakni Irjen Djoko Susilo dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Soekotjo S Bambang.

Kasus tersebut kian melipatgandakan perseteruan antara KPK dengan Polri saat Lemdikpol Komjen Budi Gunawan, ditetapkan sebagai tersangka kasus rekening gendut oleh KPK. Budi Gunawan saat itu nyaris menjadi Kapolri dan sudah lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR-RI.

Dampaknya tahun lalu, Novel digelandang penyidik Bareskrim Polri pada Jumat (1/5/2015) dini hari dari kediamannya. Novel memang sejak tahun 1999 hingga 2005 bekerja di Polresta Bengkulu. Pada 2004 dia didapuk menjadi Kasat Reskrim Polresta Bengkulu. Saat menangani kasus Simulator SIM, Novel dituding melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat seseorang pelaku pencurian sarang burung walet, di Pantai Panjang Ujung, Kota Bengkulu, 18 Februari 2004. Pelapornya ialah Yogi Hariyanto.

Kasus tersebut sempat ditunda pada 2012 lalu atas permintaan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan soal laporan yang menimpa Novel, Ombudsman RI menyatakan bahwa: (1) Pelapor tidak memenuhi kualifikasi; (2) Adanya penundaan penanganan yang berlarut; (3) Rekayasa dan manipulasi Surat Keputusan Penghukuman Disiplin; (4) Rekayasa dan manipulasi Berita Acara proyektil/Anak Peluru; (5) Rekayasa dan manipulasi Berita Acara Laboratoris Kriminalistik tentang uji balistik terhadap senjata api; (6) Penggeledahan rumah, penggeledahan badan dan penyitaan yang tidak sesuai prosedur; (7) Ketidaksesuaian urutan tanggal dalam administrasi penyidikan; (8) Penggunaan alat bukti yang tidak relevan.

Kasus Novel terus berjalan. Melalui pengacaranya, dia sempat mengajukan gugatan praperadilan terkait tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri pada 1 Mei 2015 lalu. Akan tetapi hakim tunggal Zuhairi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (9/6/2015) menolak seluruh gugatan praperadilan tersebut.

Akan tetapi, akhirnya Novel Baswedan bernapas lega setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 22 Februari 2016 memutuskan menghentikan penuntutan kasus dugaan penganiayaan yang menjerat Novel itu. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu meneken surat keterangan penghentian penuntutan (SKP2) Nomor B-03/N.7.10/EP.1/02/2016.

Di sisi lain, kasus yang dia tangani juga tetap berjalan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang diketuai Roki Panjaitan, menolak banding yang diajukan Irjen Djoko Susilo. Vonis Djoko dikembangkan dari 10 tahun menjadi 18 tahun penjara. Selain itu Djoko dikenakan denda Rp1 miliar dan membayar uang pengganti Rp32 miliar. Sedangkan Brigjen Didik Purnomo divonis 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta. Kemudian Sukotjo S Bambang dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Tapi Budi Gunawan lolos. Setelah melalui serangkaian kehebohan yang dahsyat, termasuk peredaran foto-foto mesra yang dikampanyekan sebagai sosok Abraham Samad dan penangkapan Bambang Widjajanto selaku Komisioner KPK oleh Polri, kasus Budi Gunawan pun terhenti. Budi Gunawan memenangkan gugatan pra-peradilan. Budi kemudian bahkan menjadi Wakapolri.

Spesialis Kasus Besar

Novel kerap diserahi tugas menyidik kasus besar yang ujung-ujungnya membuat kiprah KPK semakin dikenal. Orang-orang besar tanpa pandang bulu diseret Novel dengan masa hukuman mulai 2 tahun hingga seumur hidup.

Novel sempat menjadi penyidik kasus korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Partai Demokrat, M. Nazaruddin. Belakangan Nazaruddin divonis 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan terhadap Nazaruddin. Hakim tindak pidana Korupsi menyatakan bahwa Nazaruddin terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dari Nazaruddin pula, kasus Korupsi Wisma Atlet SEA Games Palembang disisir Novel. Beberapa pihak yang tercokok kasus tersebut ialah Nazaruddin sendiri, Angelina Sondakh, Direktur utama PT DGI Dudung Purwadi, dan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Rizal Abdullah. Dalam kasus itu KPK menduga ada penggelembungan harga yang mengakibatkan kerugian negara Rp25 miliar.

Dari Manajer Pemasaran PT DGI Idris, Nazaruddin diduga menerima Rp 23.119.278.000. Idris divonis dua tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Hal tersebut lantaran Rizal menerima uang ucapan terima kasih, karena PT DGI memenangi pengerjaan proyek wisma atlet SEA Games. Sedangkan Nazaruddin yang kala itu menjadi anggota DPR, membantu meloloskan kemenangan PT DGI. Sedangkan Angelina Sondakh, MA mengabulkan Pengajuan Kembali, vonis yang diboyongnya selama 12 tahun penjara, dipangkas menjadi kurungan 10 tahun penjara, ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Novel juga berhasil mengungkap dan memenangkan di pengadilan terkait kasus suap cek pelawat pada pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia tahun 2004. Kasus itu menjerat istri mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Adang Daradjatun, Nunun Nurbaeti dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom.

Nunun divonis 2 tahun dan 6 bulan kurungan penjara. Dia terbukti melakukan suap kepada anggota DPR 1999-2004 sebesar Rp24 miliar dalam pemilihan Miranda sebagai Gubernur Senior Bank Indonesia. Nunun juga diharuskan membayar denda Rp150 juta yang dapat diganti kurungan tiga bulan.

Sedangkan Miranda, divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 3 tahun dan denda senilai Rp100 juta. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan bersama-sama menyuap anggota DPR. Miranda memberikan cek pelawat kepada anggota DPR 1999-2004 melalui Nunun Nurbaeti.

Selain itu, Novel berhasil mengungkap kasus Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Akil terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa Pilkada. Beberapa di antaranya yakni Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp3 miliar), Pilkada Lebak di Banten (Rp1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp10 miliar dan 500.000 dollar AS), serta Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp3 miliar).

Maka dari itu MA menolak permohonan kasasi Akil. Dia tetap divonis hukuman kurungan seumur hidup.

Novel juga berhasil menguliti kasus suap proyek penyesuaian infrastruktur daerah. Atas kasus tersebut, Politikus PAN Wa Ode Nurhayati divonis 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Dia terbukti menerima suap Rp6,25 miliar dari pengusaha untuk mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011.

Wa Ode juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua primair Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Wa Ode dinilai terbukti menempatkan, mentransfer, menitipkan, mengubah bentuk dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaanya, secara berulang kali selama kurun waktu tahun 2010-2012 hingga berjumlah Rp50,5 miliar.

Sebelum Wa Ode, Politikus Partai Golkar Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq, dijatuhi hukuman 2 tahun dan 6 bulan kurungan penjara. Dia juga didenda Rp50 juta yang bisa diganti dengan mendekam dalam bui selama 2 bulan. Fahd terbukti secara bersama-sama menyuap Wa Ode.

Kasus itu juga menyeret Mantan Bupati Buol Amran Batalipu. Dia divonis hukuman penjara selama 7 tahun dan 6 bulan. Selain itu Amran juga diharuskan membayar denda Rp300 juta subsider 6 bulan penjara. Amran dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan menerima hadiah atau janji berupa uang Rp3 miliar dari PT Hardaya Inti Plantation dan PT Cipta Cakra Mudaya (PT CCM) dalam dua tahap.

Meski berhasil menangkan berbagai kasus besar, namun proses pengungkapannya tak mudah. Novel dihajar teror dan kriminalisasi yang berlarut-larut. Ancaman yang diterimanya merupakan bagian dari rapuhnya hukum di Indonesia. 

Wawancara Majalah Time dengan Novel Baswedan di Singapura: Ada Jenderal Terlibat

http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/06/15/wawancara-majalah-time-dengan-novel-baswedan-di-singapura-ada-jenderal-terlibat

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Majalah Time di edisi terbarunya mempublikasikan hasil wawancara dengan penyidik Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, tentang kasus penyiraman air keras ke wajahnya, dua bulan lalu.
Berdasar wawancara yang dilakukan di Singapore General Hospital, Singapura, 10 Juni 2017, Novel mengaku mendapat informasi dari seseorang tentang dugaan adanya jenderal polisi yang diduga terlibat dalam penyiraman air keras ke wajahnya, 11 April 2017 di dekat kediaman Novel Baswedan di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Menanggapi hal ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan menyatakan dirinya belum membaca secara lengkap isi artikel majalah Time tersebut.
Terutama mengenai dugaan Novel tentang ada sosok 'jenderal berbintang' di balik aksi teror yang menimpanya.
"Ada itu? Saya belum baca, nanti saya coba lihat. Enggak ada (Polisi Berbintang terlibat, -red)," ujar Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (14/6/2017).
Dikonfirmasi mengenai hal ini Ketua KPK Agus Rahardjo enggan mengomentari.
Agus mengaku mempercayakan penanganan kasus Novel pada Polri.
"Saya tidak boleh bicarakan ‎yang tidak jelas fakta dan datanya. Kami masih percayakan ini ke Polri," ujar Agus, Rabu (14/6/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
‎Terpisah, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto mengatakan pihaknya belum mengetahui informasi itu.
Menurut jenderal‎ bintang dua itu, sebaiknya Novel memberikan informasi tersebut ke penyidik Polri untuk didalami.
"Tolong baiknya dituangkan di dalam BAP.‎ Karena kalau tidak percuma saja, tidak ada nilainya di mata hukum, hukum, projusticia," ujar Setyo di Mabes Polri.
Senada, kabag Penum Mabes Polri, Kombes Martinus ‎Sitompul juga menyatakan baiknya informasi itu disampaikan ke penyidik sehingga bisa ditindaklanjuti.
‎"Informasi yang dianggap penting oleh saudara Novel hendaknya disampaikan ke penyidik supaya tidak terjadi sebuah tendensi atau tudingan," ujar Martinus. (*)

Tidak ada komentar: