Sabtu, 01 Juli 2017

NASIB PEDAGANG SAYUR - SATPOL PP

Keberadaan Penjual Sayur Keliling mulai Terancam

http://fajar.co.id/2017/06/30/keberadaan-penjual-sayur-keliling-mulai-terancam/



FAJAR.CO.ID, MALINAU – Demi mendorong jalannya ketertiban khususnya di Kabupaten Malinau bagi pedagang sayur dan ikan keliling, selama masih berjualan akan tetap ditertibkan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau yang sudah jelas ada di Peraturan Daerah (Perda).
Terkait mata pencaharian setiap individu memang selalu berbeda-beda sesuai keahlian dan keberuntungan masing-masing. Untuk itu dalam rangka mengantisipasi lonjakan pendatang yang biasanya terbawa oleh salah satu anggota keluarga pedagang usai lebaran khususnya pedagang keliling diharapkan tidak terjadi di Kabupaten Malinau.
Hal ini diungkapkan Syahrir, salah satu warga Malinau pada awak media ini. “Bagaimana jika dalam arus mudik lebaran ini orang yang mudik ke kampung halaman (khususnya pedagang keliling) biasanya latah atau mengajak sanak saudaranya saat kembali bermigrasi kesuatu wilayah atau daerah dan di Malinau sendiri sudah banyak contohnya dan tujuanya berbenturan dengan peraturan daerah setempat misalnya,” ucapnya.
Yang dimaksud adalah seperti di Pulau Jawa yang sudah menjadi kebiasaaan atau tradisi saat seseorang yang merantau jika sudah merasa mudah mencari peruntungan baik itu benar atu tidak jika sudah berproses pulang kampung, akan membawa salah satu anggota keluarganya. Sempat juga terucap oleh Emang Mering selaku Kepala Dinas Disperindakop Malinau beberapa waktu lalu yang menjelaskan terkait perlindungan pedagang yang juga sudah diatur dalam peraturan untuk pedagang keliling tidak diperbolehkan.
“Kami sudah mempunyai ketentuan hukum terkait masalah pasar sudah diatur oleh pemerintah daerah, yaitu penertiban pedagang sayur keliling dan ikan yang masih beroperasi karena pemerintah daerah sudah menyiapkan sarana pasar Induk salah satunya untuk berjualan,” jelasnya beberapa waktu lalu.
Dalam peraturan daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Perubahan nomor 10 tahun 2002 tentang ketertiban umum butir h, dikatakan berjualan dengan kendaraan ditempat umum dan atau fasilitas umum kecuali ditentukan oleh pejabat yang berwenang jelas sudah dilarang.
Untuk itu diharapkan pedagang keliling dapat mendaftarkan diri jika memang ingin berjualan seperti di pasar Induk ada 308 kios dan los pasar dan masih banyak yang kosong dan untuk masyarakat yang memang ingin berdagang bisa mendaftarkan diri ke Disperindakop khususnya Bidang Pasar.
Hal serupa juga sudah dilakukan Polisi Pamong Praja dimana akan terus menertibkan pedagang sayur yang masih beroperasi karena penertiban para pedagang terkait Program Unggulan RT Bersih meski sudah berkali-kali dilakukan penertiban terus berlanjut dengan cara berpindah-pindah tempat. “Yang jelas kami sudah ada kesepakatan dengan pedagang, kali ini kami masih peringatkan namun jika diteruskan akan kami lakukan penyitaan. Sebenarnya kami sudah melakukan penyitaan namun dalam tahap awal kami maafkan,” ungkap Marson R Langub selaku Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Malinau.
Seperti dengan ketetapan yang ada dalam Perda No 10 tahun 2002, jika dilanggar akan dikenakan denda Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) sesuai pasal II BAB IVA tentang ketentuan pidana pasal 15a dibawah pasal 15 barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 5,6,7,8,9,10,11,12,13 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 500.000 kecuali ditentukan lain peraturan perundang-undangan yang berlaku.  (ewy/fly)

Tidak ada komentar: