Jumat, 14 Juli 2017

PANTI REHABILITASI SOSIAL YANG MANA?

Mengingat di setiap kota kabupaten ada Departemen Sosial dan Panti Rehabilitasi Sosialnya, baik mulai dari Sabang hingga Merauke, maka Panti Rehabilitasi Sosial yang manakah yang saya maksud tidak berperikemanusiaan, tidak berperadaban, melanggar Hak Asasi Manusia, melanggar Pancasila dan UUD 1945?

Ya, semuanya sama saja! Bhineka tunggal ika dibawah satu system kementerian sosial pimpinan Kofifah Indar Parawansa. Sekalipun ada banyak Panti Rehabilitasi Sosial, tersebar melintasi berbagai ragam budaya, dan sekalipun ada otonomi daerah, tapi semuanya adalah satu system, seperti Kentucky Fried Chicken, di mana-mana tempat ya satu resep saja. Bahwa semuanya dipimpin oleh pejabat, oleh pegawai negeri sipil, yang baik bersuku apa saja semuanya berkarakter koruptor. Sehingga bukan oleh sebab peraturannya yang kurang baik atau anggarannya yang kurang besar, tapi oleh sebab mental mereka yang perlu didandani oleh presiden Jokowi yang mempunyai klinik revolusi mental.

Peraturan atau program kerja sebagus apapun, dan anggaran yang sebesar berapapun, tetap takkan berdampak apa-apa terhadap fakir miskin yang terkerangkeng di sana. Semakin besar anggaran hanya membuat semakin besar korupsinya saja. Kurang bagus apakah isinya Pancasila? Kurang bagus apakah isinya UUD 1945? Kurang bagus apakah nama penjara yang diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan? Kurang bagus apakah nama Departemen Sosial? Kurang bagus apakah nama Panti Rehabilitasi Sosial? Kurang bagus apakah nama program pengentasan kemiskinan? Kurang bagus apakah nama bantuan Beras Miskin(Raskin)? Kurang bagus apakah acara pengadaan Al Qur'an? Kurang bagus apakah sumbangan untuk korban bencana alam? Kurang bagus apakah kedudukan sebagai gubernur Bengkulu? Namun nyatanya kebagusan nama atau program, jika tidak dikelolah oleh orang yang baik, maka tak ada gunanya sama sekali. Sebab lembaga itu seperti mobil saja yang sangat bergantung pada sopirnya. Tak guna mobilnya bagus jika sopirnya mabuk.

Karena itu seruan saya adalah bubarkan Departemen Sosial, buang ke tong sampah semua Perda-perda tentang pedagang kakilima, pedagang asongan, pengamen, pengemis dan gelandangan, dan lepaskan para tahanan yang ada di Panti-panti rehabilitasi sosial itu. Sebab faktanya semua pejabat pencipta Perda-perda itu adalah pejabat yang gendeng. Di kalangan jabatan presiden, ada Soeharto, ada Megawati, ada SBY yang terindikasi kasus korupsi besar-besaran. Di kalangan DPR-nya, berapa banyak anggota DPR yang tersandung kasus korupsi dan kriminal? Di kalangan gubernurnya, barusan gubernur Bengkulu ditangkap KPK. Di kalangan walikota, wouh, berapa banyak walikota yang sudah ditangkap KPK?! Jadi, bagaimana orang-orang macam begitu hendak mengatur nasib orang? Orang tidak bersih hendak membersihkan orang?!

Mari perhatikan baik-baik kata-kata Ahok, gubernur DKI Jakarta: “Kita tidak mau siapapun diperlakukan seperti ini. Menurut saya nggak manusiawi cara dinas sosial. Kita nggak mau kurung orang,” “PKL saja enggak boleh dikurung, kenapa anak-anak yang cuma ngemis karena butuh uang dikurung? Ini cara berpikir yang salah, tolong diubah polanya,” tambah Ahok.

Bukankah Ahok secara terang-terangan menyatakan bahwa Departemen Sosial pimpinan Kofifah Indar Parawansa itu tak Pancasilais, melanggar Hak Asasi Manusia dan UUD 1945? Bukankah PKI yang diharamkan oleh pemerintah itu juga dinilai tidak berperikemanusiaan?!

Tentang kasus yang tidak berperikemanusiaan di dunia atau di Indonesia ini banyak. Misalnya perampokan di Pulomas yang membunuh 6 jiwa, atau perampokan di Daan Mogot, atau penganiayaan terhadap pakar IT Hermansyah yang baru-baru ini. Tapi itu semua 'kan pribadi, bukan merupakan kelembagaan dan tersystematika secara legal yang mengatasnamakan pemerintah?! Begitu pula dengan nama-nama pejabat yang melakukan korupsi, itu 'kan pribadi, bukan kelembagaan? Yang jahat itu pribadi, bukan kejahatan lembaganya. Berbeda dengan Departemen Sosial dan Perda-perdanya, itu yang jahat adalah system atau peraturannya. Yang membuat Satpol PP jahat itu 'kan peraturan-peraturan yang ditegakkannya, bukan orangnya yang jahat. Mereka jahat 'kan karena systemnya yang seperti itu?

Mungkinkah Satpol PP akan merazia pedagang kakilima kalau tidak ada peraturannya? Mungkinkah Satpol PP akan keluyuran di jalan-jalan jika tidak ada penambahan tugasnya? Sebab yang namanya Polisi Pamong Praja itu tugasnya, ya menjaga kantor gubernur atau walikota atau bupati saja, bukannya mengurusi sandang pangan masyarakat.

Tentang peruntukan trotoar, menurut pemerintah, trotoar itu untuk pejalan kaki. Benar, kalau di zaman kerajaan Majapahit, trotoar itu untuk pejalan kaki. Tapi untuk zaman sekarang, memangnya siapa yang berjalan kaki? Nggak ada! Masyarakat Indonesia sekarang sudah beryamaha dan berhonda semuanya, nggak ada yang masih berjalan kaki, kecuali saya. Orang ke toilet atau ke dapur saja sekarang ini menggunakan sepatu roda. Siapa yang mau berjalan kaki?!

Malah yang saya keberatan adalah trotoar dipakai untuk jalan sepedamotor menghindari kemacetan. Sebab mereka mengendarai jalanan trotoar secara ugal-ugalan, mengabaikan keselamatan pejalan kaki seperti saya. Jadi, saya pikir masih lebih baik trotoar digunakan oleh warung, berguna untuk mengenyangkan perut saya daripada digunakan oleh sepedamotor yang membahayakan keselamatan saya.

Tak ada pejalan kaki yang keberatan trotoar digunakan oleh pedagang untuk mencari nafkah buat keluarga mereka. Justru masyarakat mempertanyakan kebenaran Satpol PP menghabisi dagangan mereka?! Buktinya ketika sebuah Warteg di kota Serang dihabisi oleh Satpol PP, para pembaca media sosial ramai-ramai menyumbang hingga mencapai Rp. 300 juta, presiden Jokowi menyumbang Rp. 10 juta, begitu pula dengan Mendagri Tjahyo Kumolo. Semua orang mencela Perda yang tidak berperikemanusiaan itu.

Panti Rehabilitasi Sosial di mana-mana tempat merupakan sebuah lokasi yang tertutup, menempati sebuah lahan yang sangat luas karena sebagian lahannya sengaja dibuat rimbun oleh pepohonan dan dikelilingi oleh pagar tembok yang sangat rapat. Di lokasi yang dibuat rimbun itulah mayat-mayat para tahanan yang mati karena sakit, usia tua maupun oleh penganiayaan dibuang begitu saja. Di sana ada klinik tapi klinik kosong, sebab yang mengendalikan kesehatan adalah Satpol PP, bukan dokter. Setiap ada tahanan yang sakit minta obatnya ke Satpol PP yang berjaga di sana. Sakit apa? Tanyanya, lalu dikasihlah obat menurut seleranya. Mungkin inilah rumahsakit yang termegah dan tercanggih di dunia, sebab dokternya hanya Satpol PP.

Para tahanan di sana adalah orang-orang mati tapi yang masih bernafas. Mereka sudah mati selagi masih hidup. Sebab masa depan tak ada lagi kecuali mereka bisa kabur dari lokasi itu. Mereka orang-orang yang terputus dari dunia luar, hidup dibalik tembok penuh misteri akibat mandulnya lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mandulnya para pendeta dan kiai yang hidup mencari kenyamanan diri sendiri, menggendutkan perut dan menggunungkan uang. Mereka tahu itu tapi mereka sengaja menutup mata.

Saya merindukan ada pihak berwajib, yaitu kepolisian atau organisasi kemasyarakatan atau pasukan TNI melakukan razia kemanusiaan ke sana, seperti gubernur Ahok, mengadakan pemeriksaan menyeluruh ke administrasi, ke system dan memeriksa rerimbunan di sana yang saya duga merupakan tempat pembuangan mayat, lalu melakukan penangkapan dan menghukum gantung oknum-oknum yang tak berperikemanusiaan itu, serta membubarkan Departemen Sosial.

Saya punya 10 jari. Silahkan potong semuanya kalau di sana tidak ada pelanggaran kemanusiaan!

Oh, andaikata saya orang yang masih mencari uang, masih keduniawian, masih perlu mengenyangkan perut, pasti sayapun takkan berbicara apa-apa tentang kebobrokan di Panti Rehabilitasi Sosial itu. Tapi karena saya sekarang sudah tidak memikirkan keduniawian lagi, maka saya kini berdiri untuk dan atas nama jiwa-jiwa yang tertindas itu.

Yesaya 1:13

Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagi-Ku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, Aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan.
1:14Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, Aku benci melihatnya; semuanya itu menjadi beban bagi-Ku, Aku telah payah menanggungnya.
1:15Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, Aku akan memalingkan muka-Ku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, Aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah.
1:16Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mata-Ku. Berhentilah berbuat jahat,
1:17belajarlah berbuat baik; usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam; belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda!
1:18Marilah, baiklah kita berperkara! --firman TUHAN--Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
1:19Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu.
1:20Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang." Sungguh, TUHAN yang mengucapkannya.

Liponsos Bukan Tempat Untuk Menghukum, Melainkan Untuk Rehabilitasi Sosial

http://surabaya.go.id/berita/10731-liponsos-bukan-tempat-untuk-menghukum--melainkan-untuk-rehabilitasi-sosial-

Dinkominfo-Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Terbukti dengan berbagai Unit Pelayanan Terpadu (UPT) menangani berbagai masalah sosial di Kota Pahlawan.
Bertempat di kantor Bagian Humas saat press conference, Senin (25/4), Supomo, Kepala Dinas Sosial kota Surabaya mengatakan, Dinas Sosial memiliki berbagai  UPT seperti UPT  kusta Babat Jerawat, UPT anak berkebutuhan khusus Kalijudan, UPT lansia dan anak jalanan, dan Liponsos Keputih.
Menurut Supomo, pihaknya melakukan pemetaan penghuni liponsos psikotik yang akan sembuh. Ia mengaku, Dinas Sosial memberikan pelatihan seperti pelatihan keset dan mengajak rekreasi kepada penghuni Liponsos. Ia menambahkan, setiap bulan pihaknya menerima 60 psikotik yang akan direhabilitasi di Liponsos Keputih.
Supomo mengaku, beberapa penghuni yang sembuh dikembalikan kepada keluarga jika keluarga dapat diidentifikasi. Namun, beberapa penghuni Liponsos yang dikembalikan tidak jarang mendapat penolakan dari keluarga. Bagi penghuni yang diterima keluarga, pihak keluarga akan menandatangani berkas acara penerimaan.
Tercatat pada April 2016, sebanyak 1536 penyandang PMKS menghuni Liponsos Keputih dengan luas tanah 1600 meter persegi yang hanya berdaya tampung sekitar 700 orang. Menurut Supomo, walau overload, usia harapan hidup PMKS lebih panjang karena makanan yang disediakan higienis, makan teratur, dan jika sakit akan segera mendapat pengobatan rutin.
Masih menurut Supomo, peningkatan kualitas dan kuantitas terus dilakukan Dinas Sosial kota Surabaya. Penghuni yang berstatus psikotik diajarkan senam dan bercocok tanam setiap pagi.
Lebih lanjut Supomo mengatakan, terkait pengemis, para pengemis yang telah mendapat pelatihan dan permodalan. Namun, ada yang tidak mau alih profesi. Karena menurut Supomo mental pengemis sulit untuk diubah.
Sementara itu terkait lansia, mengingat keterbatasan daya tampung tidak semua lansia masuk grha werdha. Penanganan lansia berbasis masyarakat dilakukan untuk mengantisipasi penuhnya grha werdha.
Supomo menegaskan, liponsos bukan tempat untuk menghukum, melainkan untuk rehabilitasi sosial. Ia mencontohkan salah satu anak jalanan binaan mereka yang memiliki hobi ke perpustakaan. Di sela-sela seharian membaca buku, anak jalanan yang dulu kecanduan game online, kini berhasil menulis novel. Dinas Sosial telah memfasilitasi anak jalanan tersebut dengan penerbit. Dalam waktu dekat novel tersebut akan dicetak ribuan eksemplar.
Terkait anak berkebutuhan khusus, Supomo mengatakan, beberapa anak berkebutuhan khusus pandai dalam melukis. Usai lebaran tahun ini para anak berkebutuhan khusus akan menggelar pameran lukis di Jakarta. Supomo mengatakan, lukisan anak berkebutuhan khusus laku dijual hingga 40 juta per lukisan. (pri)

Tidak ada komentar: