Minggu, 02 Juli 2017

PEGAWAI NEGERI, POLISI DAN TNI

Sebuah masyarakat, sebuah kumpulan orang di dalam suatu wilayah yang disebut negara, adalah tentang orang-orang yang sama. Entah namanya Soekarno, Soeharto, SBY, Jokowi ataupun Bagongwi, entah jabatannya presiden, gubernur, walikota, ataupun tukang becak, entah pegawai negeri, polisi, TNI atau gembel, semuanya adalah sama-sama manusia biasanya.

Mereka adalah orang-orang sekampung kita, yang sekolahnya bersama-sama kita. Ada 50 teman dalam sekelas kita. Setelah lulus sekolah, masing-masing kita berpencaran untuk mencari nasib sendiri-sendiri. Ada teman kita yang berdagang es cendol, ada yang membuka kios rokok, ada yang melanjutkan kuliah di dalam negeri, ada yang kuliah ke luar negeri, ada yang menjadi buruh pabrik, ada yang menjadi Satpam, ada yang aktif di partai politik, ada yang menjadi ustadz, ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi pegawai negeri, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi guru, ada yang masih menganggur, ada yang menjadi sopir, ada yang terpaksa menjadi pelacur, ada yang masih suka mabuk-mabukan, ada yang terperangkap dalam perdagangan narkoba, ada yang terjerumus ke dunia copet, maling, rampok, jambret, preman, dan lain-lainnya.

Jika ditinjau dari segi dosa, kesemua kegiatan orang itu terbagi menjadi 2 kelompok; ada kegiatan yang berdosa dan ada kegiatan yang tidak berdosa. Ada kegiatan yang positif dan ada kegiatan yang negatif. Ada kegiatan yang halal dan ada kegiatan yang haram. Ada kegiatan yang diperbolehkan dan ada kegiatan yang terlarang. Sedangkan jika ditinjau dari bagiannya, kesemua kegiatan orang itu terbagi menjadi 2 kelompok; ada kegiatan orang yang disebut pemerintahan dan ada kegiatan orang yang termasuk kerakyatan. Ada yang melayani dan ada yang dilayani. Ada yang sakit ada yang dokter, tapi keduanya sama-sama manusianya hanya beda bagiannya.

Jadi, dari sebuah masyarakat terpetakan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pemerintahan yang bersifat melayani masyarakat, dan kelompok masyarakat yang harus dilayani. Keduanya merupakan simbiosis mutualisme, suatu kerja sama yang saling menguntungkan. Rakyat membayar jasa pemerintah melalui pajak. Segala pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah dibayar kontan oleh rakyat melalui pajak.

Pemerintah mempunyai 3 tangan untuk melayani masyarakat;

1. Pegawai Negeri untuk melayani bidang administrasi.

2. Polisi untuk melayani di bidang hukum.

3. Tentara untuk melayani di bidang keamanan.

Baik pegawai negeri, polisi maupun tentara, baik Presiden, Kapolri maupun Panglima TNI, semuanya adalah tetangga-tetangga kita sekampung dan teman-teman kita sekelas. Kita kenal mereka, kita kenal orangtua mereka, kita kenal kakak maupun adik mereka. Mereka bukan orang asing, bukan keturunan Alien, bukan anak-anak dewata dan tidak turun dari langit. Tapi karena negara mempunyai anggaran untuk perumahan mereka, maka yang pegawai negeri ditempatkan di perumahan pegawai negeri, yang polisi ditempatkan di asrama polisi dan yang tentara juga ditempatkan di asrama tentara. Yang Presiden dikasih rumah dinas Presiden, yang Kapolri dikasih rumah dinas Kapolri dan yang Panglima TNI dikasih rumah dinas Panglima TNI. Dan karena sekeluarga diboyong ke rumah dinas itu, maka jadilah "Keluarga Besar"; ada Keluarga Besar Polisi, ada Keluarga Besar TNI. Maka jadilah anak-anak polisi dan anak-anak tentara. Inilah yang membuat pemisahan antara rakyat dengan pemerintah. Pemerintah sengaja mengekslusifkan dirinya menjadi seolah-olah lebih besar dari masyarakat biasa.

Itu juga yang pernah terjadi di bangsa Israel. Anak-anak Yakub yang berjumlah 12 orang, dieksklusifkan 1 orang yaitu Lewi ditetapkan ELOHIM YAHWEH sebagai pelayan bagi saudara-saudaranya. Lalu dari Lewi dipecah lagi dengan keturunan Harun. Keturunan Harun diposisikan sebagai imam besar, sedangkan Lewi lainnya imam biasa.

Tapi ciri khas bahwa mereka itu teman sekampung dan teman sekelas kita masih tetap ada, masih tetap bisa kita lihat dengan jelas, yaitu melalui tabiat manusiawi mereka. Bahwa tabiat apa saja yang ada di masyarakat, tabiat itu ada juga di kalangan pemerintahan.

Ketika tetangga kita ada yang sukanya mencari-cari kesalahan orang lain, apa tidak ada pegawai negeri atau polisi atau tentara yang kerjanya mencari-cari kesalahan orang? Misalnya, polisi lalulintas yang mencermati kendaraan-kendaraan yang lewat. Jika didapati plat nomornya luar kota, maka kendaraan itu langsung distop, lalu diperiksa surat-suratnya. Ketika tetangga kita ada yang suka maling, apa tidak ada pegawai negeri, polisi dan tentara yang maling anggaran alias korupsi? Ketika tetangga kita ada yang menjadi preman, apa tidak ada pegawai negeri, polisi dan tentara yang tukang palak? Ketika tetangga kita ada yang selingkuh, apa tidak ada pegawai negeri, polisi dan tentara yang suka selingkuh? Apa tidak ada pegawai negeri, polisi, dan tentara yang membunuh, memperkosa, menipu, suka main pukul, kasar, suka memaki-maki dan membentak-bentak orang, mengonsumsi narkoba, mabuk-mabukan, ke dunia pelacuran, dan lain-lainnya?

Kejahatan apakah yang ada di masyarakat yang tidak ada di pegawai negeri, polisi dan tentara?! Karena itu kenapa polisi kalau menangkap penjahat sering kali memperlakukannya secara melanggar hak asasi manusia, melanggar UUD 1945 dan Pancasila? Mengapa polisi menjadi seolah-olah malaikat yang suci dan memperlakukan tahanan sebagai musuh yang harus dihabisi?

Ketika orang-orang Yahudi menangkap basah seorang perempuan yang kedapatan berzinah lalu menghadapkannya ke ELOHIM YESHUA, dengan pertanyaan: "Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapat-Mu tentang hal itu?"

Menurut hukum nabi Musa, perempuan itu harus dilempari batu. Tapi apakah kata ELOHIM YESHUA?

Yohanes
8:7Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-Nya, Iapun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka: "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu."

Dengan pertanyaan itu, maka tak ada seorangpun dari antara mereka yang mengambil tindakan hukum. Nabi Musa menghukum, ELOHIM YESHUA membebaskan orang bersalah dari hukuman. Hukum merobohkan kasih, kasih merobohkan hukum. Jika negara tidak mungkin membebaskan orang bersalah dari hukuman, silahkan, tapi jangan sampai melanggar kesepakatan, jangan melanggar konstitusi.

Rm. 13:4Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat.

Rasul Paulus mengakui persenjataan aparat pemerintahan. Bahwa untuk mengatasi atau menguasai masyarakat pemerintah perlu mempunyai persenjataan, sebagai kelebihan dari rakyat biasa. Tapi apakah persenjataan itu untuk membunuh para tersangka?

Jika senjata polisi dan tentara untuk membunuh para tersangka, tentunya tak mungkin ada penjara, tak mungkin ada vonis hukuman seumur hidup atau vonis hukuman mati. Adanya penjara dan vonis seumur hidup atau vonis mati menyatakan bahwa aparat pemerintah tak diperbolehkan membunuh tersangka tanpa melalui proses persidangan. Bahwa hukuman mati adalah hasil keputusan hakim. Jangankan tersangka teroris, tersangka maling ayampun tak diperbolehkan dibunuh, baik oleh aparat apalagi oleh orang kampung.

Hukum dunia saja menyatakan bahwa pembunuhan tersangka adalah pelanggaran hukum. Tapi ELOHIM YAHWEH menyediakan pasal khusus untuk pembunuhan yang tanpa kesengajaan. Jadi, misalnya ketika polisi menghadapi serangan membabi buta dari teroris atau penjahat yang sekiranya membahayakan nyawanya atau nyawa orang lain, maka di saat genting itulah diijinkan melumpuhkan. Melumpuhkan yang membawa akibat menewaskan. Polisi melakukan penembakan ke arah jantung atau kepala, dan tembakan itu mengakibatkan kematian. Itulah pembunuhan tanpa kesengajaan. Tapi jika bukan keadaan darurat, polisi diharuskan memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 kali, baru kemudian di arahkan ke bagian tubuh yang tidak mematikan, seperti kaki.

Jadi, baik menganiaya ataupun membunuh tetaplah merupakan pelanggaran hukum dunia dan dosa terhadap TUHAN, sekalipun dilakukan oleh aparat pemerintahan. Itulah sebabnya penjara yang sekarang ini disebut Lembaga Pemasyarakatan(LAPAS), semula dibawah menteri kehakiman, kini dibawah kementerian hukum dan hak asasi manusia, menyatakan bahwa seorang narapidana masih tetap merupakan manusia yang perlu dihargai hak-hak hidupnya. Kesalahan apapun tidak sampai merubah orang menjadi monyet, sebab semua orang adalah sama, yakni sama-sama berdosanya;

Roma
3:10seperti ada tertulis: "Tidak ada yang benar, seorangpun tidak.
3:11Tidak ada seorangpun yang berakal budi, tidak ada seorangpun yang mencari Allah.
3:12Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorangpun tidak.
3:13Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa.
3:14Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah,
3:15kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah.
3:16Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka,
3:17dan jalan damai tidak mereka kenal;
3:18rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu."

Setiap tahanan di kepolisian memiliki asas praduga tak bersalah sampai sebuah sidang pengadilan menetapkannya bersalah. Itu artinya polisi tidak diijinkan memberikan perlakuan yang negatif, yang mendahului sidang pengadilan, seolah-olah orang itu sudah tersangka. Seorang tahanan tidak boleh disakiti atau dikurangi sedikitpun hak-haknya sebagai manusia normal, selain dari mengurungnya.

Tentang undang-undang perlindungan hak-hak tahanan sudah baik, sudah memenuhi standart hak asasi manusia. Namun dalam prakteknya masih sering terjadi pelanggaran, dan pelanggaran inilah yang perlu diperhatikan, bukannya mengagung-agungkan undang-undangnya. Seindah apapun kalimat dalam undang-undang itu tak ada gunanya sama sekali jika tidak dipraktekkan. Karena itu pemerintah harus meningkatan pengawasannya, sebab pemerintah mengemban amanah menegakkan Pancasila dan UUD 1945.

Begitu pula dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Lapas-lapas, yang tampaknya masih belum terjangkau oleh tangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. KOMNAS HAM seperti macan ompong.

http://jokopas.blogspot.co.id/2011/05/pelanggaran-ham-yang-terabaikan.html

Wawancara dengan Mashudi, Kakanwil Depkumham Sumut dengan REPUBLIKA

Salah satu persoalan pokok dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) dunia tahun ini, masalah HAM di lembaga pemasyarakatan (LP). Indonesia menjadi salah satu negara yang dituding kurang memperhatikan HAM bagi narapidana. Baru-baru ini pemerintah menyatakan segera memperbaiki fasilitas di LP dan rumah tahanan (rutan).

Mantan direktur Bina Bimbingan Kemasyarakatan Ditjen Pemasyarakatan, Mashudi, membagi pengalamannya dalam studi banding ke sejumlah negara. Berikut wawancara wartawan Republika , Nian Poloan dan Selamat Ginting dalam kesempatan terpisah dengan Mashudi, yang kini menjadi Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di Sumatra Utara. Berikut kutipannya:

Apa yang Anda pahami dengan pelanggaran HAM?
Secara definisi mungkin semua orang sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM. Tapi, pelanggaran HAM itu tidak bisa disamaratakan. Ada pelanggaran berat HAM seperti genoside. Menurut saya, baru bisa dikatakan melanggar HAM, jika dalam melaksanakan tugasnya, tidak berdasarkan peraturan yang ada.

Jika konteksnya di LP?
Itu sudah diatur semuanya di dalam UU No 12 tentang LP. Contohnya hak narapidana untuk melaksanakan syariat agama. Otomotis pihak LP harus menyediakan sarana ibadahnya, tenaga untuk pembinaan keagamaan, sekaligus juga mengawasi pelaksanaannya. Jadi, jangan masjid dibiarkan kosong. Begitu juga dengan hak pendidikan, kesehatan, dan makanan sehat. Ada 13 macam hak seorang napi di dalam LP.

Bagaimana dengan hak yang melekat pada narapidana?
Hak-hak itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi berarti organisasi itu belum bisa memenuhi hak-hak orang dengan semestinya. Itu memang belum termasuk pelanggaran HAM. Karena, di sini ada ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi hak-hak tersebut. Kalau sampai pada tingkat hak-hak seorang napi dirampas, baru itu masuk pelanggaran HAM.

Apa saja hak-hak narapidana yang sudah dipenuhi maksimal?
Tidak ada, semuanya tidak maksimal. Ada ruang ibadah, tapi tidak ada ustaz atau pendeta. Ada klinik kesehatan, tapi tidak ada dokter atau perawat. Ada ruang pendidikan, tapi tidak ada guru yang mengajar. Padahal, seseorang yang sudah dirampas kemerdekaannya dan ditaruh di dalam LP atau rutan, wajib dipenuhi hak-haknya tersebut.Bagi yang dewasa harus ada program pendidikan Paket A dan B, bagi yang anak-anak harus ada pendidikan paket khusus. Kalaupun ada, tidak menjadi suatu gerakan yang serempak di dalam semua LP atau rutan.

Kalau di bidang kesehatan?
Di bidang kesehatan lebih parah lagi. Di Sumatra Utara ada 17.000 napi dan tahanan. Masih ada LP atau Rutan yang tidak ada tenaga medisnya. Tenaga medis hanya tersedia di LP dan Rutan kelas I, Lapas kelas II, dan lapas di kota-kota besar. Tapi, di tempat-tempat lain sama sekali tidak ada. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kesehatan untuk 17.000 ribu orang? Itu kan diperlukan ruang kesehatan, sarana kesehatan, tenaga dokter, tenaga medis, dan obatan-obatan.

Di Padang Sidempuan dan Panyabungan (Sumut) serta daerah-daerah lain sama sekali tidak ada pelayanan kesehatan. Sembilan puluh persen di LP kita tidak ada tenaga kesehatan. Begitu banyak yang ditahan dengan ruangan terbatas, sangat tidak memenuhi syarat untuk hidup layak. Satu kamar yang semestinya diisi 10, diisi 40 sampai 50 orang.

Apa ini bukan pelanggaran HAM terstruktur?
Anda bisa menilai sendiri. Menurut saya ini sudah secara struktur masuk pada pelanggaran HAM yang terabaikan. Yang paling penting adalah soal tempat tinggal. Itu adalah hal-hal yang sangat mendasar. Bagaimana mungkin orang bisa hidup dalam ruangan yang terbatas, dengan jumlah orang yang begitu banyak? Apalagi hidup di situ tahunan. Ini beban.

Apa efeknya?
Efeknya luar biasa. Antara lain, penularan penyakit. Bisa dibayangkan, rumah yang harusnya diisi lima orang, tiba-tiba kita kedatangan tamu 10 orang. Kapasitas dapur, kamar mandi, tempat tidur, dan ruang tamu tidak memungkinkan lagi, untuk menampung kedatangan tamu tersebut. Untuk tidur nyaman tidak mungkin. Di LP memang tidak perlu tidur nyaman, tapi yang penting dia bisa tidur dengan kaki lurus, antarorang dengan orang tidak mudah bersentuhan, apalagi ini tinggal bersama bertahun-tahun. Tinggal bersama dengan orang yang jarang mandi, berpenyakit, dan lain sebagaimanya. Ini derita yang luar biasa. Kondisi sekarang ini jauh lebih buruk dari tahun 1970-an.

Ada kesan pemerintah membiarkan?
Nilai sendirilah. Bangun LP bisa tujuh tahun baru selesai. Sedangkan dalam tujuh tahun itu, sudah berapa narapidana yang bertambah. Hati kecil saya tidak tega melihat orang sore hari mereka digembok, tidak pakai baju karena panas dan duduk dalam kondisi rapat. Kalau ada aja satu orang yang sakit mata, tentunya satu blok akan sakit mata semua.

Ketidakseriusan atau ketidak mampuan pemerintah?
Saya tidak tahu, di mana sebenarnya yang terjadi dalam pengelolaan LP ini. Apa yang dianggap penting itu yang mana. Sehingga, ada LP yang satu ruangannya dipakai untuk segala bentuk acara, mulai dipakai untuk shalat berjamaah, pelantikan pejabat, briefing , darma wanita, arisan, acara musik, acara gereja, dan sebagainya.

Kalau dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi?
Kita melihatnya begini, pada saat pertumbuhan penduduk meningkat, otomatis sekolah harus tambah, pasar harus harus tambah, jalan harus tambah, rumah ibadah harus tambah, puskesmas harus tambah. Intinya semua sarana umum harus tambah, termasuk penjara, LP juga harus tambah. Karena kenaikan penduduk, otomatis mau tidak mau pasti akan berpengaruh pada tingkat kejahatan. Tidak ada negara dengan penduduk yang besar, tingkat kejahatan menurun.

Paling tidak keseimbangan itu pasti ada. Kejahatan itu melekat pada kehidupan orang, sejak lahir anak, sudah ada kejahatan, sudah ada pembunuhan, sudah ada fitnah, dan lainnya. Menurut saya, kejahatan itu bukan menular, tapi muncul dari orang. Orang tidak bisa mempelajari kejahatan, tapi orang bisa mempelajari cara melakukan kejahatan.

Sesungguhnya pertumbuhan LP seperti apa?
Secara nasional, narapidana di Indonesia mulai meningkat pesat di tahun 2004. Semua bentuk kejahatan itu muncul pada 2004. Tahun 2001, 2002, 2003 itu masih antara 50 sampai 70 ribu se-Indonesia. Begitu masuk 2004, sudah mulai masuk jumlah ratusan ribu. Saya perkirakan, dalam jangka waktu 10 tahun lagi, isi LP dan rutan di Indonesia bisa mencapai 300 ribu. Ini kalau tidak ada upaya lain bagaimana meredam tingkat kejahatan,
Sementara pertumbuhan LP sangat lambat, tidak sampai satu persen.

Di Jakarta zaman Belanda, misalnya, sudah ada Cipinang, Salemba. Dulu ada Bukit Duri, dan sekarang Bukit Duri sudah tidak ada. Ada muncul LP Pondok Bambu baru, dulu ada LP Glodok. Sekarang Cipinang dipecah menjadi dua, ada yang namanya lapas kelas I Cipinang dan narkotika, rutan Cipinang, belum untuk kantor.

Tapi, bangunannya tetap satu. Berarti di Jakarta tidak ada pertumbuhan LP. Bisa dibayangkan tahun 1950-an sampai sekarang, berapa persen pertumbuhan penduduk di Jakarta? Begitu juga di Bandung dan Bogor, tidak ada pertumbuhan LP. Pertumbuhan LP sangat lambat. Ini karena membangun LP bisa tujuh tahunan. Tahun pertama beli tanah, tahun kedua buat pagar tembok pembatas tanah, tahun ketiga tembok keliling, tahun keempat bangun blok, tahun kelima bangun perkantoran, tahun keenam organisasi muncul, dan tahun ketujuh operasional.

Dibandingkan dengan negara tetangga bagaimana?
Di negara lain, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Jepang, rumah penduduk kecil-kecil, tapi penjaranya luar biasa. Penjara dari zaman kaisar masih utuh. Di Vietnam, penjaranya sangat luas, padahal negaranya tidak terlalu kaya. Saking luasnya batas keliling temboknya tidak kelihatan.

Di Malaysia, saya pernah masuk ke penjaranya, 300 meter sebelum pintu gerbang sudah steril. Ini menunjukkan luasnya LP tersebut. Masuk ke dalam, puluhan meter belum ketemu napi. Tidak ditemukan tahanan dalam jarak dekat. Tidak seperti kita di sini, buka gerbang sudah kelihatan narapidana. Aroma bau tak enak sudah terendus.

Di Malaysia, untuk memenuhi keinginan para napinya, dibangun gedung LP yang membuat penghuninya enak dengan biaya triliunan. Orang yang dimasukkan ke dalam penjara Malaysia merasa aman, tenteram, dan tidak pernah memilikirkan melarikan diri. Ini karena kebutuhan semuanya dipenuhi. Itu membuat yang melaksanakan pekerjaan menjadi enak.

Artinya wajah penjara sejak zaman penjajah tidak berubah?
Saya melihat kesungguhan untuk membangun LP yang baik, mulai gedung, petugas, sistem itu yang nyaris tidak ada. Ini karena cara pandang kita dalam penegakan hukum ada yang salah. Orang banyak menganggap penegakan hukum itu selesai setelah orang diadili. Pemahamannya masih seperti itu.

Padahal, penegakan hukum itu, seharusnya sampai orang itu selesai menjalankan hukumannya dan kembali ke masyarakat. Itulah penegakan hukum. Perhatian sampai di situ saja penegakan hukum kita. Anggaran untuk polisi dan jaksa bisa sampai triliunan, tapi di pemasyarakatan rendah sekali.

Benarkah kondisi LP sekarang ini lebih buruk dari zaman Belanda?
Menurut saya, Belanda itu merancang LP untuk sekian tahun mendatang. Contoh LP anak di Tangerang, LP Cipinang di Jakarta, dan LP Suka Miskin di Bandung, itu semua bangunan Belanda. LP Suka Miskin yang dibangun 1817, jumlah kamarnya sekitar 500 kamar. Tapi, sampai hari ini Bandung tidak ada menambah LP, jumlah kamarnya masih itu-itu juga. Dari segi makanan juga masih seperti itu, yaitu 225 kalori terdiri atas dua kali makan daging dalam seminggu, dua butir telur, ikan asin, sayur, dan buah.

Apa sesunggunguhnya tujuan pemasyarakatan?
Seseorang untuk menjadi baik itu tidak perlu waktu lama. Pada saat orang melakukan pembunuhan dan emosinya telah menurun, pasti dia menjadi orang normal. Setelah ditangkap, pasti muncul rasa penyesalannya. Kalau memang tujuannya agar orang itu menjadi baik, maka tidak perlu waktu yang lama. Hukuman kan untuk memenuhi rasa keadilan pada masyarakat.

Kalau koruptor, itu pintar-pintar, perlu waktu berapa lama mereka menjadi baik. Jika dihukum dua tahun, apa perlu waktu dua tahun untuk mereka menjadi baik kembali. Tujuan pemasyarakatan untuk kembali menjadi baik. Untuk membuat mereka bisa kembali ke masyarakat, tidak perlu waktu lama. Banyak sekali orang yang tanpa dimasukkan ke LP, sudah bisa kembali berinteraksi ke masyarakat, kalau memang itu tujuannya.

Diperlukan waktu lama penahanan, kalau memang kejahatannnya sudah menjadi profesi. Sebaliknya mereka yang akan menjadi lebih buruk, karena menghadapi berbagai keterbatasan yang ada di dalam LP sendiri.

Apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya?
Penahanan terhadap orang dikurangi. Yang tidak perlu ditahan, tidak usah ditahan. Anak mencuri sandal di masjid tidaklah perlu ditahan. Kalau ini tidak dilakukan, maka penjara akan sesak. Dan kalau kondisi ini dibiarkan, maka telah terjadi pelanggaran HAM terstruktur. Secara sistematis hak-hak mereka di dalam LP sudah terampas.

Riwayat Hidup

Nama : Mashudi
Tempat/tgl lahir: Ngawi, 5 Juni 1952

Pendidikan:
Sarjana Muda, Akademi Ilmu Pemasyarakatan, 1977.
S1 STIA LAN, 1996
S2 STIA LAN, 2006
Sespati Polri, 2008.

Pekerjaan
1997 Kalapas Abepura
2000 Kalapas Padang
2002 Kalapas Cirebon
2004 Kalapas Bandung
2006 Inspektur Pemasyarakatan
2007 Direktur Bina Bimbingan Kemasyarakatan, Ditjen Pemasyarakatan
2009 Kakanwil Depkumham Sumatra Utara

Hasil gambar untuk gambar ahok di penjara

Tidak ada komentar: