Selasa, 01 Agustus 2017

BUDI DAN WASESO = BUWAS

Di kepolisian ada 2 Budi, yang satu: Budi Gunawan, sedangkan satunya: Budi Waseso. Sebenarnya sih banyak Budi, tapi saya akan mengajak anda melihat keunikan kedua Budi tersebut. Kita kembali ke zaman "cicak vs buaya" di mana ketika Budi Gunawan dicalonkan sebagai Kapolri, diveto oleh KPK karena diduga ada yang tidak beres dengan rekening banknya, si Budi Waseso yang uring-uringan. Budi Waseso marah besar pada KPK karena seniornya diperlakukan seperti itu, dan tercatat dalam sejarah kita bahwa dialah yang mengomandani penumbangan para pimpinan KPK, seperti Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Novel Baswedan. Bahkan pernah melontarkan ancaman terhadap pimpinan KPK yang sekarang ini, jika macam-macam terhadap polisi, maka mereka juga akan ditelanjangi sama seperti era Abraham Samad.

Ketika itu Budi Gunawan sebagai Wakapolri sedangkan Budi Waseso sebagai Kabareskrim. Kedua Budi ini bisa kita baca sebagai "duri dalam daging" atau "api dalam sekam" dalam tubuh kepolisian, membuat tidak nyaman Kapolri yang pro Jokowi. Antikorupsi vs pelindung korupsi. Untunglah Jokowi mengerti masalah ini sehingga kedua orang tersebut dikeluarkan dari Mabes Polri, Budi Gunawan dijadikan kepala BIN; Badan Intelijen Negara, sedangkan Budi Waseso dijadikan kepala BNN; Badan Narkotika Nasional.

Mari kita lihat dulu keindahannya;

>> Budi Gunawan - BIN

>> Budi Waseso - BNN

Sama-sama "Budi"-nya, dan sama-sama memiliki kandungan "B" dan "N"-nya. Apakah BN atau NB itu? Baswedan Novel atau Novel Baswedan????

Novel Baswedan, tanggal lahir: 22-6-1977 = 2 + 2 + 6 + 1 + 9 + 7 + 7 = 34 = 3 + 4 = 7.

Tanggal disiram air keras:  11-4-2017 = 1 + 1 + 4 + 2 + 1 + 7 = 16 = 1 + 6 = 7.

Jadi, Novel Baswedan mempunyai kode angka: 7.

Budi Gunawan, tanggal lahir:  11-12-1959 = 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 9 + 5 + 9 = 29 = 2 + 9 = 11.

Budi Waseso, tanggal lahir: 19-2-1961 = 1 + 9 + 2 + 1 + 9 + 6 + 1 = 29 = 2 + 9 = 11.

Kita mendapati ada 5 angka 11;

1. Tanggal lahir Novel Baswedan; 22 = 2 x 11.

2. Tanggal penyiraman air keras; 11.

3. Tanggal lahir Budi Gunawan; 11.

4. Jumlah kelahiran Budi Gunawan; 11.

5. Jumlah kelahiran Budi Waseso; 11.

Cantik sekali, bukan?! Siapa tahu permainan angka ini bisa menyibakkan misteri penyiraman air keras Novel Baswedan?

Di Balik Ancaman Budi Waseso kepada Pansel Calon Pimpinan KPK

http://www.kompasiana.com/danielht/di-balik-ancaman-budi-waseso-kepada-pansel-calon-pimpinan-kpk_55df46f22f93736e0c220476

Di Balik Ancaman Budi Waseso kepada Pansel Calon Pimpinan KPK

Inti dari artikel ini adalah meragukan komitmen Polri bahwa mereka tidak akan mengusut kasus-kasus masa lalu yang mungkin saja ada pada mereka yang lolos dari seleksi calon pimpinan KPK. Tergantung dari kepentingan pejabat tinggi Polri dan pihak-pihak tertentu yang didukung oleh pejabat tinggi Polri itu. Jika mereka ini, salah satu atau dua-duanya merasa terusik, maka kasus masa lalu pimpinan KPK kemungkinan besar akan dibuka kembali, diusut, disidik, sebagaimana dialami oleh Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
Sekarang, apa yang saya ulas itu menunjukkan indikasi kebenarannya yang kuat, menyusul dari pernyataan Kabareskrim Polri Budi Waseso bahwa (bilamana perlu) Polri akan mengusut kasus-kasus lama yang ada pada calon-calon pimpinan KPK tertentu yang dinyatakan lulus seleksi oleh Pansel Pimpinan KPK yang terdiri dari sembilan orang “srikandi” itu.
Padahal, pada 31 Juli lalu, seusai melakukan pertemuan dengan Pansel Calon Pimpinan KPK, Budi menyatakan jaminnya bahwa Polri tidak akan mengusut kasus lama calon pimpinan KPK yang terpilih.
"Jaminan dari Polri, pimpinan KPK nantinya itu aman dan nyaman dalam bekerja," ujar Budi dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/8/2015), demikian arsip berita dari Kompas.com.
Namun, pada Selasa 25 Agustus 2015, Budi melontarkan pernyataan yang sebaliknya. Ia mengatakan Polri akan tetap mengusut kasus calon pimpinan terpilih yang telah "distabilo merah" oleh Polri, tetapi diloloskan Pansel.
"Saya sudah bilang dari awal, jika nanti kami menegakkan hukum terhadap mereka (capim KPK yang dapat catatan merah dari Polri), ya jangan dianggap kriminalisasi, rekayasa, catat itu," ujar Budi.
Saat ditanya soal dua pernyataannya yang bertolak belakang, Budi membantahnya. Menurut dia, tak ada yang berubah dari apa yang disampaikannya selama ini.
"Kalau yang dalam penelisikan kita enggak ada apa-apa (tindak pidana), ya enggak ada apa-apa. Itu yang saya bilang jaminan terhadap mereka di kala menjabat sebagai ketua KPK nanti," ujar Budi.
"Tapi, terhadap orang yang ada catatannya dan fakta dalam penelusuran kita, itu yang harus dipertimbangkan. Kita penyelidikan dan akan naik ke penyidikan dengan data dan fakta A sampai Z," ujar dia.
Budi juga mengatakan, Polri akan menanyakan kepada Pansel jika meloloskan calon yang sudah "distabilo merah".
Bukan hanya itu, kata dia, Polri juga akan membuka ke publik catatan polisi tentang hasil penelusuran pihaknya jika ada calon yang mendapat catatan Bareskrim, tetapi dinyatakan lolos oleh Pansel.
“Jika nanti ada yang diloloskan, akan saya perlihatkan, kita buka ke masyarat (hasil penelusuran polisi atas rekam jejak capim KPK). Masyarakat harus tahu atas dasar kejujuran,” tegas Budi.
Ia menekankan, Polri tak mau hasil penelusuran yang dilakukan hanya dianggap formalitas. Catatan penelusuran Bareskrim harus menjadi rujukan bagi Pansel dalam memilih calon Pimpinan KPK.
“Kami akan meminta pertanggungjawaban dari Pansel, apa pertimbangannya kok dia diloloskan. Kami (Bareskrim) ini kerjanya resmi loh, enggak main-main, datanya otentik, tapi kok enggak dianggap. Kami mau jangan sekedar formalitas,” katanya.
Meskipun pernyataannya itu  nyata-nyata bernada ancaman dan merupakan suatu intervensi kepada Pansel, Budi Waseso membantah bahwa apa yang dinyatakan itu adalah suatu ancaman maupun intervensi.
Sikap Budi Waseso ini sendiri sebenarnya merupakan suatu  kontradiksi mengingat dirinya sendiri pernah secara tegas menolak mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sampai sekarang Budi belum melaporkan LHKPN-nya ke KPK sebagaimana diwajibkan Undang-Undang.
Meskipun berkali-kali diingatkan tentang kewajibannya itu sebagai seorang pejabat penyelenggara negara Budi tetap menolak. Sikap Budi ini mendapat dukungan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, dengan alasan dirinya tahu Budi adalah seorang pejabat yang jujur dan bersih, seolah-olah persepsinya itu merupakan suatu patokan hukum, hal yang semakin menambah “aneh tapi nyata” kisah pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini.
Bagaimana bisa di Polri sendiri saja ada Kabareskrim yang menolak melaporkan LHKPN-nya, padahal laporan itu sangat diperlukan untuk mengetahui apakah harta kekayaan yang diperolehnya itu sah ataukah tidak.
Namun, bersamaan dengan itu dia bisa menyatakan dengan tegas bahwa demi hukum dan kejujuran Bareskrim Polri akan tegas terhadap hasil pemeriksaan rekam jejak para calon pimpinan KPK itu.
Belakangan setelah mendapat kecaman dari berbagai pihak, Budi Waseso membantah telah menyatakan menolak melaporkan harta kekayaannya itu. Dia menyalahkan media, yang katanya telah membolak-balik pernyataannya. Padahal dari semula, katanya,  dia sudah bilang akan melaporkan LHPKN-nya itu. Dia menegaskan akan melaporkan LHKPN-nya itu ke KPK, hanya kapan waktunya belum bisa ditentukan.
Tentu timbul pertanyaan, kenapa tiba-tiba Kabareskrim Polri Budi Waseso ini mengeluarkan pernyataan ancaman seperti ini kepada pansel Calon Pimpinan KPK?
Pada artikel saya yang berjudul Penelusuran Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK Tak Menjamin Tak Bakal Ada Lagi Kriminalisasi terhadap KPK, yang saya sebutkan di awal tulisan ini, sudah saya sebutkan bahwa bisa jadi, jika ada pihak perwira tinggi Polri dan/atau pihak tertentu yang merasa terusik, mereka pun akan bereaksi terhadap pimpinan KPK, dengan cara mengusut kembali kasus-kasus lama yang mungkin ada.
Apakah sekarang ini hal itulah yang terjadi, sehingga membuat Budi Waseso tiba-tiba bereaksi mengancam secara tak langsung Pansel Calon Pimpinan KPK itu?
Jika memang dari hasil pemeriksaan Bareskrim Polri bahwa ada calon pimpinan KPK yang terindikasi pernah melakukan tindak pidana, mengapa tidak langsung mulai diusut saja, bukan hanya sekadar di-“stabilo merah”?
Ini menimbulkan kesan, seolah-olah Polri sengaja membiarkan lolos calon pimpinan KPK yang terindikasi pernah melakukan tindak pidana, sebagai “sandera”, agar jika ia terpilih sebagai pimpinan KPK, maka jangan berani-beraninya ia mengusik perwira Polri, jika tak mau bernasib sama dengan Abraham Samad dan Bambang Widjajanto, yang dibuka kembali kasus lama mereka untuk dikriminalisasikan.
Apakah Budi menyatakan ancamannya itu dikarenakan mulai adanya tanda-tanda calon pimpinan KPK dari Polri, yang konon juga direkomendasikan oleh Wakapolri Budi Gunawan, yaitu mantan Kapolda Papua Irjen Yotje Mende mulai “diusik”?
Memasuki tahapan wawancara, yang telah berakhir pada 26 Agustus lalu itu, mulai tersebar berita tentang harta kekayaan Yotje yang cukup besar, dan sejak 2007 ia belum memperbaharaui LHKPN-nya, sampai sekarang.
Saat menjalani tahapan wawancara, pada Selasa, 26 Agustus, di Gedung Setneg itu, kepada Pansel Calon Pimpinan KPK, Yotje mengaku dia tak pernah melaporkan LHPN-nya setelah 2007, karena selama 7 tahun ini dia lupa melakukannya.
Terhadap “kelupaannya” ini, beberapa anggota Pansel, seperti Harkristuti Harkrisnowo danYenti Ganarsih, terus mengejarnya dengan berbagai pertanyaan menyangkut harta kekayaan Yotje itu. Yotje pun berusaha menjelaskannya.
‎Katanya, saat ini (2007) total harta kekayaannya mencapai Rp 6 miliar. Harta tersebut didapatnya bukan dari gaji bulanan saja, melainkan juga pendapatan dari 2 bisnis yang dimiliki.
"Usaha jasa sewa mobil di Gorontalo dikelola anak dari kakak saya yang pertama. Itu melalui CV sudah dibawa semua. Kedua, join dengan saudara sepupu saya di Sorong, Sky Mart di Sorong dan cukup menghasilkan. Itu semua sudah disiapkan dan halal," terang dia.
Harkristuti pun bertanya lagi mengapa ada banyak transaksi di rekening Yotje pada 2013‎. Mantan Kapolda Kepri itu menjelaskan kedua usahanya berbuah banyak pada tahun tersebut.
"Itu namanya rezeki. Sky Mart saja dalam 1 tahun bisa 600 juta. Kemudian sewa mobil dan usaha kepulan, modal dari saya bisa dapat 300-400 juta," jelas Yotje.
Anggota Pansel KPK lainnya, Yenti Ganarsih meminta klarifikasi apakah ada aliran dana dari Aiptu Labora Sitorus yang diketahui memiliki rekening gendut. Yotje pun membantah hal tersebut.
Kemudian, Yenti yang juga pakar pencucian uang menantang Yotje untuk membuktikan hal tersebut. "Bapak bawa bukti-bukti? Bolehdong diperiksa. Enggak salah kan polisi diperiksa sama saya," ujar Yenti.
‎Setelah selesai proses wawancara capim KPK, Yotje enggan meladeni pertanyaan media. Ia hanya berjalan dan mengucapkan permohonan maaf. "Maaf saya di sini untuk diuji, bukan memberikan komentar," tandas Yotje sambil lalu (liputan6.com).
Jadi, apakah memang ada kaitannya antara  ancaman Budi Waseso itu kepada Pansel Calon Pimpinan KPK itu  dengan mulai dipermasalahkannya harta kekayaan Yotje Mede itu?
Di balik itu, tersimpan pesan tersembunyi kepada Pansel Calon Pimpinan KPK: “Jika sampai Pansel tidak meloloskan Yotje Mede sebagai calon pimpinan KPK, maka terhadap calon-calon lain yang diloloskan Pansel, akan dibuka kembali kasus-kasus lamanya!”
Benarkah seperti itu?
Artikel ini hanya sebuah analisa.

"Pernyataan Budi Waseso Itu Ancaman Nyata..."

http://nasional.kompas.com/read/2015/08/27/14163531/.Pernyataan.Budi.Waseso.Itu.Ancaman.Nyata.?utm_campaign=popread&utm_medium=bp&utm_source=news

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti LBH Jakarta Isnur menilai, pernyataan Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso soal seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sebuah ancaman. Pernyataan Budi Waseso dianggap berbahaya bagi masa depan KPK.
"Pernyataan Buwas (Budi Waseso) itu menurut kami ancaman nyata untuk Pansel. Jelas, ini bahaya," ujar Isnur di sekretariat Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Menurut Isnur, pernyataan Buwas itu adalah bentuk dari intervensi terhadap proses pemilihan komisioner KPK. Isnur meminta pansel tidak menanggapi pernyataan tersebut dan bekerja sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan.
Isnur menambahkan, jika memang Budi Waseso mengetahui ada calon pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak buruk terkait tindak pidana, seharusnya Polisi melakukan proses hukum terhadap mereka, bukannya malah menebar ancaman di media massa.
"Kenapa enggak diseret saja langsung ke proses penyelidikan dan penyidikan? Ini namanya sudah bibit-bibit ini," ujar Isnur.
Budi Waseo sebelumnya mengatakan, Polri akan membuka ke publik hasil penelusuran pihaknya jika ada calon yang mendapat catatan Bareskrim, tetapi dinyatakan lolos oleh Pansel. 

“Jika nanti ada yang diloloskan, akan saya perlihatkan, kita buka ke masyarat (hasil penelusuran polisi atas rekam jejak capim KPK). Masyarakat harus tahu atas dasar kejujuran,” ujar Budi, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Ia menekankan, Polri tak mau hasil penelusuran yang dilakukan hanya dianggap formalitas. Catatan penelusuran Bareskrim harus menjadi rujukan bagi Pansel dalam memilih calon Pimpinan KPK.

Mengungkap Drama Pencopotan Buwas, Siapa Menghentikan Langkah Sang Buldozer?

http://www.kompasiana.com/alaindonesia/mengungkap-drama-pencopotan-buwas-siapa-menghentikan-langkah-sang-buldozer_55e944bc167b610618ea4b17

Mengungkap Drama Pencopotan Buwas, Siapa Menghentikan Langkah Sang Buldozer?

Drama pencopotan Buwas dari jabatan Kabareskrim, membuat saya semakin paham mengapa Jokowi sangat menyayangi Buwas. Ya, melalui drama menegangkan yang melibatkan 4 kekuatan politik tersembunyi, Buwas akhirnya lengser dari posisinya sebagai Kabareskrim.
Artikel berseri ini mencoba mengulas kisah dibalik layar lengsernya Buwas “Sang Buldozer”…
Jejak Langkah Sang Buldozer
Nama Buwas muncul pertama kali ke publik ketika berani “mencokok” mantan Kabareskrim Susno Duadji di Bandara Soekarno-Hatta. Saat itu Susno Duadji hendak pergi ke Singapura. Sejak itu karirnya terus melesat hingga diangkat menjadi Kapolda Gorontalo.
Hingga akhirnya kisruh Budi Gunawan kembali mengangkat namanya. Saat itu Budi Waseso ditelpon langsung oleh Jokowi untuk menggantikan posisi Suhardi Alius sebagai Kabareskrim. Pengangkatannya menjadi kontroversi publik karena Suhardi Alius sangat dekat dengan KPK dan bintangnya sedang bersinar terang. Kontroversi makin liar, apalagi upacara serah terima jabatan dari Suhardi ALius ke Buwas dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Publik pun kompak menuding Buwas sebagai orangnya Budi Gunawan. Artinya, Buwas memulai jabatannya sebagai Kabareskrim dari titik negative.
Ditambah lagi pernyataan pertama Buwas usai dilantik yang mengatakan “ada pengkhianat ditubuh Polri”. Sorotan pada Buwas makin intens ketika Suhardi Alius diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri terkait kebocoran informasi di internal Bareskrim kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Buwas Dalam Lingkaran Badai
Gebrakan Buwas makin menggila ketika berani menangkap pimpinan KPK, Bambang Widjojanto layaknya seorang teroris. Buwas pun nekad menjadikan Ketua KPK, Abraham Samad sebagai tersangka kasus “ecek-ecek” pemalsuan dokumen dan pertemuan politik. Ditambah lagi, penyidik terbaik KPK, Novel Baswedan pun dibuat pesakitan oleh Buwas dalam kasus lawas yang hampir kadaluwarsa. Akibat ulahnya “melemahkan KPK’ banyak tokoh-tokoh nasional seperti Buya Syafii Maarif dan Jimly Assidiqi beserta aktivis anti korupsi meminta kepada Jokowi agar Buwas dicopot. Netizen pun tak mau ketinggalan dengan membuat petisi pencopotan Buwas.
Meskipun diterjang badai dari segala penjuru, Buwas tak memiliki rasa takut sedikitpun. Bahkan Buwas semakin dekat dengan wartawan. Karena kebuasannya, para wartawan kemudian menyingkat nama Budi Waseso menjadi Buwas. Sebuah panggilan yang menandai betapa buasnya perangai Kabareskrim yang tanpa tedeng aling-aling dan tanpa rasa takut sedikitpun layaknya “Sang Buldozer”.
Seiring kebuasan seorang Buwas, secara perlahan wajah Bareskrim pun ikut berubah. Ambisius dan menyasar kasus-kasus korupsi besar, termasuk berani mengobrak-abrik jaringan mafia yang selama ini tak tersentuh sama sekali.
Dibawah komando Buwas, pasukan penyidik Bareskrim makin disegani dan ditakuti. Penggeledahan terjadi di sana-sini. Gaduh. Bareskrim kini lebih ditakuti dibandingkan KPK. Kasus mafia migas yang tak disentuh KPK, disikat habis oleh Buwas.
Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait kondensat yang bermula dari penggeledahan Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), berhasil menyelamatkan uang negara hingga ratusan triliun rupiah. Setelah sukses menyasar TPPI, bersama Victor, Buwas tak gentar menyasar kasus-kasus di ranah ekonomi yang melibatkan berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya termasuk Pelindo dan Pertamina.
Akhirnya, kebuasan Buwas mengobrak-abrik jaringan mafia di BUMN harus terhenti di kasus Pelindo II. RJ Lino sebagai Dirut Pelindo II tidak terima dengan ulah penggeledahan Buwas dan melaporkannya pada Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil. RJ Lino mengancam akan berhenti dari jabatannya jika Presiden jokowi tidak bisa “membereskan” Buwas.
Buwas pun akhirnya ditelpon langsung oleh JK agar tidak membawa kasus Pelindo ke ranah pidana. Enathlah, mungkin karena berani menolak permintaan JK, maka Buwas pun harus lengser dari Kabareskrim. Buwas sendiri mempertanyakan cara berpikir JK yang meminta kasus Pelindo II tidak boleh diusut.
Drama Lengsernya Buwas yang melibatkan 4 kekuatan besar ternyata sangat menegangkan hingga memaksa RI-1 dan RI-2 turun tangan langsung…tunggu kelanjutan kisahnya...

Tidak ada komentar: