Jumat, 11 Agustus 2017

INILAH YANG MENGANCAM MEGAWATI DAN SBY

Oleh gertakan Abraham Samad, ketua KPK yang terdahulu, bahwa KPK akan menyeret "penyelenggara negara" sebagai tersangka kasus korupsi BLBI, dan "penyelenggara negara" yang dimaksud tentu saja mengarah ke presiden masa lalu, yakni Megawati dan SBY, maka terjadilah serangan besar-besaran ke diri para pimpinan KPK oleh Budi Waseso, Kabareskrim, sehubungan dengan digugurkannya Budi Gunawan menjadi Kapolri oleh sebab masalah rekening gendutnya.

"KPK sudah pernah periksa JK mantan Wapres. Boediono saat masih Wapres kita juga periksa dalam kasus lain (Century). Apalagi Mega, dia kan sudah mantan (presiden)‎," kata Abraham seraya mengatakan tidak takut terhadap Ketua Umum PDIP tersebut.

"Jadi begini, posisi KPK itu menyamakan semua orang di depan hukum. Kami tidak peduli apakah itu Megawati, atau presiden, tidak ada urusan bagi KPK," kata Abraham Rabu, 27 Agustus 2014.

Abraham mengatakan KPK belum memanggil Megawati karena masih mendalami kasus BLBI. "Saya harus menerima konfirmasi dari satgas terlebih dahulu agar masyarakat tidak perlu khawatir petinggi negara lolos dari pemeriksaan. "Tidak usah meragukan keberanian KPK untuk memanggil pejabat. Anda semua, kan, sudah lihat bagaimana Pak Boediono diperiksa di depan persidangan," kata Abraham.

Akibat perseteruan KPK-Polisi yang begitu sengit waktu itu, maka diistirahatkanlah pendalaman kasus BLBI tersebut hingga pimpinan KPK berganti ke yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Agus Raharjo, yang dilantik pada tanggal 15 Desember 2015.

Diam-diam, tanpa pemberitaan ke publik, tanggal 21 Maret 2017, KPK mengeluarkan pencegahan ke luar negeri terhadap Syafruddin Temenggung, mantan kepala BPPN, salah seorang aktor BLBI. Pertanyaan logisnya: kira-kira berita tersebut menyebar ke orang-orang yang terlibat, nggak?! Megawati dan SBY dengar atau nggak?! Kalau masih punya telinga pasti mendengar. Sebab cuma masalah ketak-ketik di HP, lalu "klik", maka dalam hitungan detik semua tokoh yang terlibat pasti tahu itu, bahwa KPK mulai bikin gara-gara. Mereka kebakaran jenggot, nggak?! Mabuk, nggak?! Mata gelap, nggak?! Kerasukan setan, nggak?!

Nah, kalau setannya sudah datang, bikin atraksi, nggak?! Asal nggak idiot saja pasti bisa menalarkan itu.

Antara tanggal 21 Maret ke tanggal 11 April, Novel Baswedan disiram asam solpat, ada 21 hari, ada 3 minggu. Rasanya suatu waktu yang cukup untuk membuat perencanaan yang matang. Dan Novel Baswedan mencurigai seorang yang pernah datang ke rumahnya, yang pura-pura membeli gamis, kira-kira seminggu sebelum tanggal kejadian penyiraman air keras itu. Maka tersusunlah sebuah kronologis;

>> 21 Maret 2017: Syafruddin Temenggung dicegah ke luar negeri.

>> Kira-kira tanggal 4 April 2017 ada orang mencurigakan mendatangi rumah Novel Baswedan. Informasinya orang tersebut bernama: Ahmad Lestaluhu.

>> Tanggal 11 April 2017 subuh, Novel Baswedan menjerit kesakitan.

>> Tanggal 26 April 2017 KPK baru mempublikasikan acaranya membongkar kembali kasus BLBI.

http://www.gemarakyat.id/wawancara-ekslusif-novel-baswedan-saya-tunggu-janji-kapolri-ini-tamparan-buat-negara/

Kepada Gadi Makitan dari Tempo, Novel menceritakan hari-harinya di Singapura, upayanya menyelidiki pelaku penyiraman saat sakit, teror sebelum penyiraman, hingga keheranannya terhadap penyidikan oleh polisi yang mandek. Novel juga menceritakan bagaimana mendapat foto Ahmad Lestaluhu, yang tertangkap kamera pengawas rumahnya hendak memesan gamis kepada istri Novel dan berkeliaran di kompleks perumahan beberapa hari menjelang penyiraman.
Ahmad Lestaluhu sempat ditangkap polisi, tapi dilepas kembali karena beralibi sedang menonton televisi saat Novel disiram air keras. Polisi percaya dan tak berusaha mengorek lebih jauh pengakuan itu seperti umumnya penyelidikan perkara kriminal. Hampir dua bulan lebih, polisi tak berkutik mengungkap penyiraman kepada Novel itu. Berikut ini penjelasan Novel melalui telepon milik adiknya saat menjenguk ke Singapura.
Bagaimana Anda mendapatkan foto Ahmad Lestaluhu?
Saya mendapat foto itu dari salah satu perwira menengah di Densus 88 (Detasemen Khusus 88 Antiteror) sekitar sepekan setelah kejadian. Jadi bukan tiba-tiba saya memberikan foto itu kepada penyidik di Kepolisian Daerah Metro Jakarta.
Anda tanya bagaimana perwira itu mendapat foto Lestaluhu?
Saya tanya bagaimana ia mendapatkan foto itu. Mereka melakukan metodologi dalam praktik penyelidikan sebagaimana mereka mencari pelaku teroris. Nah, mereka mendapatkan foto-foto. Salah satunya foto yang ada dia itu. Saya konfirmasikan foto-foto itu kepada tetangga di sekitar rumah. Betulkah ini pelakunya? Semuanya mengatakan, ya, benar. Tetangga yang mengetahui kejadian itu banyak.
Mengapa perwira Densus itu mencari foto penyiram Anda? Apakah itu tugas dia?
Saya tanya seperti itu juga. Dia mengatakan mendapat tugas dari Kepala Polri secara langsung untuk mencari pelakunya.

Pria yang Sempat Ingin Beli Gamis di Rumah Novel Diburu

http://m.viva.co.id/berita/metro/941834-pria-yang-sempat-ingin-beli-gamis-di-rumah-novel-diburu

VIVA.co.id – Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.
Kepala Bidang HumasPolda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, setelah membuat dua sketsa terduga pelaku, polisi akan mencari seseorang yang enam hari sebelum penyerangan sempat menyambangi rumah Novel untuk membeli baju gamis.
"Ada kemarin H-6 ada (seseorang) ke rumah korban, menanyakan baju gamis laki-laki," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Selasa, 1 Agustus 2017.
Nantinya, jika orang tersebut diketahui keberadaannya, penyidik akan menanyakan alibi orang tersebut dan alasan membeli gamis di rumah Novel.
"Nah itu juga kita cek, nanti kira-kira siapa itu, nanti kita tanyakan alibinya seperti apa, kenapa dia tanya-tanya. Semuanya pasti kita tanya-tanya," ujarnya.
Dari rekaman CCTV yang tersebar, terlihat seseorang dengan memakai topi berhenti di depan rumah Novel dan tak lama akhirnya masuk ke rumah korban. Rekaman tersebut memperlihatkan seorang itu bertanya kepada pembantu rumah tangga Novel mengenai gamis laki-laki.
Namun, pembantu rumah tangga tersebut menjelaskan tidak menjual baju gamis laki-laki. Orang itu pun lantas meninggalkan rumah korban dengan menggunakan sepeda motor.

Mantan Kepala BPPN Dicegah ke Luar Negeri

http://nasional.kompas.com/read/2017/04/26/22515531/mantan.kepala.bppn.dicegah.ke.luar.negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengenakan status cegah terhadap mantan Kepala BPPN, Syafruddin Temenggung.
Ia merupakan tersangka dalam kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI).
Ia dicegah bepergian ke luar negeri sejak bulan lalu.
"Dicegah sejak 21 Maret 2017 untuk enam bulan," ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/4/2017) malam.
Pencegahan dilakukan agar saat keterangannya dibutuhkan, Syafruddin tidak berada di luar negeri.
Syafruddin ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan SKL untuk Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada tahun 2004.

KPK Bongkar Lagi "Kubur" Kasus BLBI. Ini Laporan Lengkapnya

https://www.harianbernas.com/38824-kpk-bongkar-lagi-kubur-kasus-blbi-ini-laporan-lengkapnya.html

Dikonfirmasi soal pemeriksaan Kwik, Jubir KPK mengakui ada pemeriksaan Kwik, namun soal agenda pemeriksaan, Febri mengaku belum mengetahui informasi lengkapnya.
"Memang KPK pernah melakukan pencarian informasi di tingkat penyelidikan beberapa waktu yang lalu untuk kasus terkait BLBI. Nanti kami akan cek lagi, dan ketika sudah lengkap informasinya kita akan sampaikan," ujar Febri.
Dia memastikan KPK tak menghentikan kasus SKL BLBI ini. Namun, hingga kini kasus ini masih mentok di tahap penyelidikan. "Tentu kita akan cek lagi kelanjutannya sejauh mana proses yang pernah dilakukan sebelumnya," tandasnya.
Febri Diansyah menjelaskan dalam proses penyelidikan tersebut, pihaknya menjadwalkan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang relevan terkait kasus yang mencuat pada era Presiden kelima Megawati Soekarnoputri.
"Memang ada proses lanjutan sejak 2014 terkati BLBI," ungkap Febri.
Lebih jauh Febri mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya bakal menyampaikan perkembangan penelusuran kasus dugaan korupsi yang telah merugikan negara sebesar Rp 138,442 triliun dari Rp 144,536 triliun BLBI yang disalurkan.
KPK menyadari masyarakat tetap menunggu penuntasan kasus tersebut. Oleh karena itu, KPK tengah berkonsentrasi untuk melakukan penyelidikan.
"Kami akan pastikan kemungkinan lebih lanjut, apakah ada pemeriksaan yang lain dan proesnya sudah sampai mana. Ini salah satu perkara penting yang juga ditunggu banyak pihak dan ditanyakan banyak pihak. Kami cukup concern karena perkara ini diperhatikan publik," pungkasnya.
KPK sendiri pernah menegaskan belum menghentikan kasus itu. Komisi antirasuah menyebut, butuh waktu untuk mengusutnya.
"Belum ada penghentian dari dua kasus itu," tegas Wakil Ketua KPK Laode M Syarief.
Kenapa terkesan pengusutannya jalan di tempat? Syarief bilang, KPK mempertimbangkan sejumlah hal. Di antaranya, belum adanya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka terkait kedua kasus itu. Kendalanya, kasus ini sudah terjadi cukup lama sehingga harus memperhatikan dengan seksama.
"Sebetulnya yang paling utama itu kecukupan bukti-bukti ya. Karena itu memang sudah agak lama jadi memang harus diperhatikan dengan seksama, dipelajari dengan lebih teliti," bebernya.
Di awal menjabat Ketua KPK, Agus Rahardjo juga sempat menghembuskan angin segar soal kelanjutan pengusutan kasus dugaan korupsi dalam penerbitan SKL BLBI. Menurut dia, jika ditemukan cukup bukti maka penyelidikan kasus ini akan ditingkatkan.
"Kalau alat buktinya cukup, ya kemungikinan diteruskan akan selalu ada. Kita tidak mungkin bergerak kalau belum ada datanya," kata Agus.
Saat buronan BLBI Samadikun Hartono ditangkap April 2016, harapan itu kembali dibuncahkan. Kali ini oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.
"Nanti kita lihat dulu, bagaimana SH (Samadikun Hartono) ini bisa dijadikan pintu masuk mengusut lebih lanjut kasus BLBI. Karena yang bersangkutan kan sudah jelas posisi kasus dan vonisnya. Cuma dia lari waktu mau dieksekusi," ujar Saut kala itu.
Toh, hingga hari ini, kasus tersebut mangkrak. Lamanya KPK mengusut kedua kasus inilah yang akhirnya menimbulkan dugaan kedua kasus itu sudah "tutup buku".
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membuka lagi skandal besar Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

KPK Dalami Informasi Soal Kasus Korupsi BLBI

https://tirto.id/kpk-dalami-informasi-soal-kasus-korupsi-blbi-cnXs?gclid=EAIaIQobChMI6prMnZLP1QIVQouPCh24TgFZEAMYASAAEgJ1wfD_BwE

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/5/2017) kemarin menyatakan KPK ingin mendalami informasi soal pengambilan kebijakan dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi pemberian surat keterangan lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim dengan tersangka Syafruddin Arsyad Tumenggung.

"Dilakukan berdasarkan aturan apa, kemudian kronologis pengambilan kebijakannya seperti apa dan jika dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya obligor masih memiliki kewajiban namun kemudian diterbitkan SKL itu diduga melanggar apa," kata Febri.

Seperti diwartakan Antara, pemberian SKL tersebut senilai Rp4,8 triliun sehingga merugikan negara Rp3,7 triliun. KPK ingin mendalami apa yang terjadi pada rentang waktu tersebut dan juga informasi-informasi tentang apakah pengambilan kebijakan tersebut sesuai dengan prosedur saat itu.

"Jadi, pemeriksaan-pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui dalam rentang waktu tersebut setidaknya antara 2002-2004 untuk kasus yang kami dalami saat ini dan juga proses sebelumnya itu seperti apa," ucap Febri.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK pada Selasa (2/5/2017) lalu memeriksa Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli.

Rizal Ramli seusai diperiksa KPK menyatakan bahwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tidak bisa dilepaskan peranannya dari tekanan IMF kepada Indonesia.

"Seperti diketahui di Asia pada 1997-1998 mengalami krisis, negara-negara tetangga kena krisis dan Indonesia juga kena. Kalau kita undang IMF ekonomi Indonesia tetap kena krisis dan anjlok sekitar enam persen, dua persen bahkan nol persen," kata Rizal.

Namun, menurut Rizal , Menteri Perekonomian pada waktu itu mengundang IMF akibatnya ekonomi Indonesia malah anjlok ke minus 13 persen.

"Sebelum Managing Director IMF Michael Camdessus ketemu Pak Harto pada Oktober 1997, saya diundang dengan beberapa ekonom, saya satu-satunya ekonom yang menolak IMF datang ke Indonesia karena pengalaman di Amerika Latin, IMF malah bikin lebih rusak daripada lebih bikin bagus," katanya.

Pada saat itu, kata Rizal, IMF menyarankan agar tingkat bunga bank dinaikkan dari 18 persen menjadi 80 persen sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang sehat menjadi bangkrut dengan bunga 80 persen tersebut.

"IMF memerintahkan supaya ditutup 16 bank kecil-kecil tahun 1998 tetapi begitu bank kecil ditutup rakyat tidak percaya dengan semua bank Indonesia apalagi bank swasta pada mau narik uangnya seperti BCA dan Danamon. Bank-bank ini nyaris bangkrut, akhirnya pemerintah terpaksa menyuntik BLBI pada mata uang dolar AS pada waktu itu 80 miliar dolar AS," tuturnya.

Selanjutnya, Rizal juga menjelaskan soal IMF pada waktu saat itu yang memaksa pemerintah Indonesia untuk menaikkan harga BBM pada 1 Mei 1998.

"Dua hari sebelum kenaikan itu saya diundang oleh Managing Director IMF Asia di Hotel Grand Hyatt dia bilang Pak Ramli kami mau minta pemerintah Indonesia naikkan harga BBM 74 persen saya bilang hati-hati ini suasananya sudah "panas" kalau kamu paksakan ini bisa terjadi sesuatu," kata Rizal.

Pada 1 Mei 1998, kata Rizal, Pemerintahan Soeharto akhirnya menyetujui untuk menaikkan harga BBM sebesar 74 persen.

"Kemudian terjadi demo besar-besaran di Makassar, Medan, Solo, dan Jakarta. Ribuan orang luka-luka ratusan meninggal, Rupiah anjlok dari Rp2.300 menjadi Rp15.000, ini apa yang dikenal dalam literatur sebagai kerusuhan yang diakibatkan oleh kebijakan IMF. Jadi akibat tiga kebijakan ini, terjadi lah kasus BLBI yang besar," ucap Rizal.

Ia juga menceritakan bahwa pada waktu itu pemilik-pemilik bank yang dibantu kredit BLBI pada dasarnya akan dibantu dengan uang tunai.

"Jadi minjam tunai jadi harus dikembalikan dengan tunai tetapi pada Pemerintahan Habibie dilobi diganti tidak usah bayar tunai tetapi asal menyerahkan aset saham, tanah, dan bangunan perusahaan. Kalau obligornya itu benar dia serahkan aset yang bagus yang sesuai dengan nilainya tapi juga ada kasus-kasus di mana dia menyerahkan aset "busuk" yang nilainya itu tidak sepadan," kata Rizal.

Rizal mengaku dirinya dipanggil KPK kapasitasnya sebagai mantan Menko Perekenomian dan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) pada saat itu.

"Tetapi kejadian yang diselidiki oleh KPK ini terjadi setelah saya tidak lagi jadi Ketua KKSK dan tidak lagi jadi menteri tetapi oleh Menko yang baru di pemerintahan setelah Gus Dur. Saya dimintai keterangan karena saya ketahui prosedur proses dalam pengambilan keputusan masalah-masalah yang ada di BPPN. Sebelumnya, KPK juga sudah memanggil Kwik Kian Gie yang jadi Menko sebelum saya menjabat untuk mengetahui proses dalam prosedur yang terjadi," tuturnya.

Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT) selaku Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan perekonomian negara dalam penerbitan SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada tahun 2004.

Atas penerbitan SKL itu diduga kerugian negara sekurang-kurangnya Rp3,7 triliun. Terhadap SAT disangkakan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

BLBI adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas saat krisis moneter 1998. Skema untuk mengatasi masalah krisis ini atas dasar perjanjian Indonesia dengan IMF.

Bank Indonesia sudah mengucurkan dana hingga lebih dari Rp144,5 triliun untuk 48 bank yang bermasalah agar dapat mengatasi krisis tersebut. Namun, penggunaan pinjaman ternyata tidak sesuai dengan ketentuan sehingga negara dinyatakan merugi hingga sebesar Rp138,4 triliun karena dana yang dipinjamkan tidak dikembalikan.

Terkait dengan dugaan penyimpangan dana tersebut, sejumlah debitur diproses secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Akan tetapi, Kejaksaan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kepada para debitur dengan dasar SKL yang diterbitkan oleh BPPN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS).

Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden RI Megawati yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Berdasar Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Dalam penyelidikan kasus ini, KPK sudah memeriksa sejumlah pejabat pada Kabinet Gotong Royong 2001 s.d. 2004, yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2001 s.d. 2004 Laksamana Sukardi, Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001 s.d. 2004 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000 s.d. 2001 Rizal Ramli, Menteri Keuangan 1998 s.d. 1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999 s.d. 2000 dan Kepala Bappenas 2001 s.d. 2004 Kwik Kian Gie.



Hasil gambar untuk gambar gedung kpk
Posting Komentar