Selasa, 15 Agustus 2017

MASIH BANYAK KASUS YANG BELUM DIMERDEKAKAN

Bulan ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-72 tahun. Namun saya tidak mengajak anda memperingati perang-perang kemerdekaan yang sudah berlangsung terlalu lama, yaitu tahun 1945, melainkan mengajak anda memperingati kasus-kasus besar yang terjadi di dekadean ini yang masih terpenjarakan di tangan pemerintahan yang sekarang ini.

1. Kasus pembantaian PKI yang terjadi antara tahun 1965-1966; 500.000 orang yang diduga PKI dibunuh dan lebih dari 1 juta orang yang dipenjarakan. Tentu saja ada pertanyaan dari keluarga para korban, sebagai sama-sama warga Indonesianya, mereka juga mempunyai tuntutan ditegakkannya keadilan yang seadil-adilnya. Jangan sampai karena hanya 1 jiwa lalu dihargai sebagai kambing yang diabaikan hak-haknya. Selama rupa mereka masih rupa manusia, belum berubah ke rupa monyet, ya wajib dilayani sebagai sama-sama manusianya di hadapan hukum.

Sebab faktanya semenjak kejatuhan rezim Soeharto di tahun 1998, pelajaran sejarah Indonesia yang berkenaan dengan masalah PKI dihapuskan. Begitu pula dengan film G-30S-PKI yang tadinya setiap murid sekolah diwajibkan menonton, semenjak itu dihentikan pemutarannya. Ada apa? Kenapa? Kaum Muslimin, habib Rizieq Shihab, menuntut supaya sejarah itu dimasukkan kurikulum kembali. Kenapa? Kenapa pemerintah meniadakan sedangkan para ulama menuntut dikembalikan.

Yah, kita perlu tahu keganasan TNI dan kaum Muslim yang terlibat dalam perpolitikan, sehingga mengabaikan sendi-sendi keagamaan dan perikemanusiaan. Itu adalah aib besar TNI dan Islam sehingga kebenaran peristiwa itu harus ditutup-tutupi dengan mendiskreditkan PKI sebagai musuh yang harus dihabisi. Sejarah dan film fitnah yang dikendalikan oleh Soeharto, yang menyembunyikan pemalsuan dokumen Supersemar, surat perintah sebelas Maret 1966.

Dalam ambisinya merebut kedudukan Soekarno sebagai presiden, Soeharto membuat surat seolah-olah dirinya ditunjuk oleh Soekarno untuk menggantikan dirinya sebagai presiden dengan amanah menumpas PKI, oleh sebab PKI telah membunuhi para jendral. Padahal pembunuhan para jendral itu adalah atas order Soeharto yang memakai tangan PKI. Besar dugaan bahwa Soeharto adalah dalang peristiwa G-30S-PKI.

Ada kisah Soeharto ketika masih berdinas tentara berjualan pentil dan ban, ditangkap oleh jendral Achmad Yani. Diduga itu juga menjadi penyebab Soeharto sakit hati pada Achmad Yani, yang tidak mengijinkan tentara berdagang.

Untuk menutupi pengkhianatannya terhadap PKI itulah PKI dihabisi. Padahal PKI adalah partai politik biasa yang tak pernah dianggap haram oleh Soekarno. Aneh, mengapa ada partai politik yang diharamkan, seolah-olah partai-partai yang lainnya lebih baik?! Mengapa tidak cukup dibubarkan saja, tapi perlu ditangkapi dan dipenjarakan. Bahkan di zaman Soeharto setiap orang harus dinyatakan bersih dari PKI oleh Koramil setempat. Mengapa sampai harus begitu suci dari PKI?

Fakta: sejarah Indonesia tentang PKI dihilangkan dari sekolah-sekolah. Why? Why? Why?

Berita tanggal 20 April 2016 menyebutkan bahwa presiden Jokowi sedang mempertimbangkan pemerintah meminta maaf kepada keluarga korban PKI. Tanggal 25 April 2016 presiden Jokowi memerintahkan Luhut Binsar Panjaitan, menteri koordinator hukum dan keamanan, untuk mencari kuburan massal pembantaian PKI.

Tanggal 18-19 April 2016 ada Simposium Tragedi 1965 yang merekomendasikan keterlibatan negara dalam peristiwa 1965-1966 tersebut. Tanggal 2 Juni 2016 Ryamizard Ryacudu, menteri pertahanan menolak rencana pemerintah mengungkit-ungkit kuburan masal PKI.

2. Kasus pembantaian Talangsari, Lampung, 7 Februari 1989, yang melibatkan AM. Hendropriyono, yang ketika itu menjabat Danrem 043 Garuda Hitam Lampung. Ada 246 orang tewas dan 173 orang ditangkap.

Tahun 1985 Soeharto, melalui UU Nomor 3/1985, mengharuskan semua partai politik berasas tunggal Pancasila. Agama tidak boleh dijadikan landasan berdirinya partai politik. Agama diganti dengan Pancasila?

Keluarga korban tentunya tidak menuntut dibangkitkannya para korban pembantaian itu. Tapi yang mereka pertanyakan adalah apakah tindakan AM. Hendropriyono itu sudah benar? Tidak menyalahi aturan hukum dan undang-undang? Jangan sampai korban pembantaian itu disebut melanggar undang-undang, sementara cara penanganan yang melanggar undang-undang dibiarkan. Masakan kejahatan dibalas dengan kejahatan pula?!

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kontras menyebut Presiden telah melakukan "tebang pilih".
"Jokowi bicara kasus Lapindo, tetapi tidak bicara soal kasus Talangsari," kata Koordinator Kontras, Haris Azhar, dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (14/12/2014).
Menurut Haris, Jokowi hanya memilih kasus pelanggaran HAM yang sesuai kepentingan politik kelompoknya. Jokowi, kata dia, secara tegas mempermasalahkan kasus yang diduga melibatkan lawan politiknya, tetapi mengabaikan kasus yang diduga melibatkan orang dekatnya.
"Ini dipilih-pilih saja sesuai kemauan mereka," ujarnya.
Untuk diketahui, kasus luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo melibatkan perusahaan milik Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie. Adapun kasus pelanggaran HAM di Talangsari, Lampung, yang terjadi pada tahun 1989, diduga Kontras melibatkan orang dekat Jokowi, yakni mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono.
"Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa kepada orang terdekatnya," ucap Haris.

3. Kasus pembunuhan Munir, ketua presidium Kontras - Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan, yang terbunuh pada tanggal 7 September 2004, yang diduga juga melibatkan AM. Hendropriyono, yang kala itu kepala BIN - Badan Intelijen Negara.

Diduga pembunuhan itu berdasarkan rapat BIN yang dipimpin oleh AM. Hendropriyono. Berita tanggal 14 Oktober 2016 menyebutkan presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung menemukan dokumen Munir dan membuka kembali kasus itu. Namun nyatanya hingga kini masih belum ada kabar beritanya lagi, tenggelam oleh isu-isu yang selalu baru yang menumpuki isu-isu lama.

Namun, jangankan memintai keterangan AM. Hendropriyono, malahan anaknya, Diaz Hendropriyono dianugerahi jabatan sebagai staff khusus presiden Jokowi, plus sebagai komisaris PT. Telkomsel, sementara menantunya; Mayjen. Andika Perkasa dijadikan Pangdam Tanjungpura, Kalimantan Barat. Tentunya semakin berat harapan keadilan bagi keluarga para korban kebrutalannya.

4. Kasus penyiraman air keras Novel Baswedan, 11 April 2017 yang hingga kini masih gelap gulita.

Haruskah kita kecewa telah memilih Jokowi menjadi presiden kita oleh sebab ketidaksanggupannya menyajikan keadilan di negeri ini?

Presiden Joko Widodo: Permintaan maaf kasus 1965 belum diputuskan

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160419_indonesia_jokowi_maaf_1965

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan apakah akan meminta maaf kepada para korban kasus 1965.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam acara temu warga Indonesia, di sela-sela kunjungan resmi ke Inggris, 18-20 April.
“Sekarang menuju penyelesaian … belum ada keputusan. Kita ingin ini selesai, jangan menjadi beban masa depan,” kata Presiden Jokowi, Selasa (19/04) malam atau Rabu dini WIB, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Mohamad Susilo.

Jokowi perintahkan pencarian kuburan massal korban peristiwa 1965

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160425_indonesia_luhut_pki

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Presiden Joko Widodo memerintahkannya untuk mencari kuburan massal korban peristiwa 1965 dan lanjutannya.
"Presiden tadi memberitahu bahwa memang disuruh cari aja kalau ada kuburan massalnya,” ungkap Luhut kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/04).
Sebelumnya, di Kantor Kemenko Polhukam, Luhut menegaskan pemerintah “baru bisa meminta maaf” kepada korban peristiwa 1965, “jika ditemukan mass grave atau kuburan massalnya”.

Ryamizard Tetap Menolak Penggalian Kuburan Korban 1965  

https://m.tempo.co/read/news/2016/06/02/078776235/ryamizard-tetap-menolak-penggalian-kuburan-korban-1965

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tetap menolak rencana pemerintah mencari dan menggali kuburan masal korban tragedi 1965. Rencana ini sudah dicanangkan Presiden Joko Widodo.

"Kami tak bongkar-bongkar kuburan. Ada tulisan 'Beristirahat dengan Tenang', ya sudah, biarkan tenang," kata Ryamizard saat menghadiri Simposium Anti-PKI di Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 2 Juni 2016.

Ryamizard mengatakan sekarang seharusnya pembangunan menjadi hal utama diperhatikan, bukan lagi membahas masa lalu yang justru menimbulkan keributan. "Sudahlah, kita membangun ke depan, jangan lihat ke belakang terus. Tidak ada kerjaan," ujarnya.

Untuk menguatkan pernyataannya tersebut, Ryamizard mengungkit lagi kedatangan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama ke Jepang, pekan lalu. Dalam kunjungan tersebut, kata Ryamizard, Obama tidak meminta maaf kepada korban serangan bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II. "Kita lihat contoh, Obama ke sana, dia tak minta maaf. Jernihkan pikiran kita. Kalau kotor terus, tak akan terbangun bangsa ini," ucapnya.

Pernyataan Ryamizard ini bertolak belakang dengan keinginan Presiden Jokowi. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyikapi rencana pemerintah tersebut dengan rencana pembentukan tim pencari kuburan masal, yang terdiri atas pemerintah dan ahli. Sesuai dengan catatan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 yang diserahkan kepada pemerintah, ada 122 titik kuburan masal tragedi 1965.

Menurut Luhut, pencarian makam bisa membuktikan jumlah korban perburuan orang-orang PKI pada 1965-1966, yang digembar-gemborkan masyarakat, tidak benar. Dia juga tak mempersoalkan beberapa pensiunan jenderal yang menentang rencana tersebut. "Kalau dia (Menhan) tak mau, artinya dia setuju dengan jumlah 400 korban yang disebut itu. Kalau saya tak setuju, jadi ingin membuktikan," kata Luhut, Jumat, 20 Mei lalu.

Simposium 1965: Negara terlibat dalam peristiwa 1965

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160419_indonesia_hasil_simposium1965

Simposium tragedi 1965, yang telah berakhir Selasa (19/04) malam, menyimpulkan adanya keterlibatan negara dalam peristiwa kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh anggota atau simpatisan PKI pada pasca September 1965.
"Kita mengakui aksi horizontal dalam tragedi 1965, namun demikian kita harus mengakui keterlibatan negara," kata Sidarto Danusubroto, penasihat panitia simposium 1965 yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden, saat membacakan refleksi hasil simposium, Selasa malam.

Setelah ditutup secara resmi, peserta dan panitia simposium tragedi 1965 menyanyikan lagu Padamu Negeri. Sebagian dari mereka terlihat terharu, terutama setelah mendengarkan pidato penutupan Sidarto tersebut.

Dalam pidatonya, Sidarto lantas mengharap agar semua pihak berbesar jiwa dalam memandang adanya praktik pelanggaran HAM yang melibatkan negara.
Menurutnya, tragedi 1965 telah menyebabkan pembunuhan dalam jumlah besar, belasan ribu orang dipenjara, dibuang, disiksa, tanpa proses pengadilan atau diberi kesempatan pembelaan diri.

Soeharto & Tragedi Umat Islam

Mengenang Pembantaian Umat di Talangsari

https://tirto.id/mengenang-pembantaian-umat-di-talangsari-ckrJ

Gerakan Usroh di Jawa Tengah diganyang KODAM Diponegoro, lalu terjadi pelarian ke Lampung. Disana sebuah gerakan baru muncul. Aparat pemerintah lalu muncul, dan kerusuhan pun terjadi.

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui usulan Pemerintah Orde Baru untuk memberlakukan UU Nomor 3/1985 pada 19 Februari 1985. Undang-undang itu mengharuskan semua partai politik di Indonesia untuk berasa tunggal pancasila. Undang-undang itu menggantikan UU Nomor 3/1975 yang membolehkan partai mengusung azas lain selain pancasila.

Selain Pancasila, azas lain adalah haram sejak 19 Februari 1985. Tidak hanya partai politik, seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia juga diwajibkan mengusung Pancasila sebagai azas tunggal. Keharusan itu didasarkan pada keluarnya Undang-undang Nomor 8/1985 pada 17 Juni 1985 (Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila, hal. 206-207).

Ormas besar dan berpengaruh macam Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU) juga diharuskan mendukung dua UU yang disahkan tahun 1985 itu. NU, sebelum UU tadi disahkan, juga telah menyatakan diri menerima Pancasila secara resmi pada Muktamar NU ke-27 yang berlangsung pada Desember 1984.

Muhammadiyah baru menerima Pancasila pada Desember 1985 dalam muktamar 1985. Ketua Muhammadiyah waktu itu, A.R Fachrudin, mengibaratkan Pancasila sebagai "helm yang harus dipakai supaya Muhammadiyah bisa tetap berjalan dan berdakwah secara aman ketika berhadapan dengan pemerintah." (Abdul Munir Mulkhan, 1 Abad Muhammadiyah. Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan, 2010)

Pemerintahan Soeharto, yang mulai memperkuat diri sejak 1970an, berusaha memperkuat kekuasaannya dengan berbagai cara. Termasuk dengan mewajibkan Pancasila pada semua golongan. Bagi Orde Baru, semua harus serba Pancasila. Artinya, semua orang dipaksa untuk jadi orang yang berpancasila. Lain tidak boleh.

Basis agama pun tidak mampu menjadi kekuatan politik lagi seperti di zaman Sukarno. Partai-partai Islam telah disatukan dalam satu partai bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Agama sebagai basis ideologi mulai dihancurkan pemerintah Orde Baru. 

Pembunuhan Munir: Rapat BIN yang Memutuskan

http://www.muslimdaily.net/berita/pembunuhan-munir-rapat-bin-yang-memutuskan.html

Pengamat intelejen yang juga anggota DPR Fraksi Partai Keadilan sejahtera, PKS, Soeripto, tidak menutup kemungkinan pembunuhan Munir dipakai untuk menggolkan salah satu Capres dalam Pilpres tahun 2004. Namun dalam tradisi intelejen sejak Orde Baru, Kepala Negara, sebagai “single user” atau pemakai tunggal intelejen negara, tidak dilapori oleh lembaga intelejennya.
Seolah membantah pernyataan Kapolri Jenderal Soetanto bahwa kasus Munir tidak menyangkut institusi Badan Intelejen Negara, BIN, Soeripto menunjuk, pembunuhan Munir diputuskan dalam rapat lima petinggi BIN yang dipimpin Kepala BIN Jenderal A.M. Hendropriyono.
Perencanaannya di tangan Deputy II Manunggal Maladi, dan pelaksanaannya pada Deputy V Muchdi Purwoprandjono. Meski mengaku sumber informasinya “seorang profesional di bidang intelejen yang layak dipercaya”, namun Soeripto menekankan perlu verifikasi dan pendalaman informasi tsb. Berikut wawancara dengan Soeripto.
Soeripto: Pertama keterangan-keterangan dari mas media itu bukan data. Bukan berdasarkan dokumen. Tapi adalah informasi. Informasi yang saya terima yang kategorinya adalah C3. Artinya perlu check dan re-check, perlu cross-check dan diterima dari seseorang yang menurut saya cukup dan layak dipercaya sumbernya. Informasinya itu biasanya layak dipercaya.
Radio Nederland Wereldmroep [RNW]: Jadi ini mengenai rapat lima petinggi BIN ya, jadi pak Hendro Priyono, pak Muchdi, Manunggal Maladi, kemudian Nurhadi Djazuli yang duta besar di Kenya itu, dan satu lagi pak Asad?
Soeripto: Andaikata toh mau di cross-check bisa juga melalui pak Nurhadi, sebagai notulisnya. Tapi sebetulnya dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Ucok.
RNW: Ucok ini seorang pegawai BIN juga ya, yang sudah diperiksa dalam kasus Munir?
Soeripto: Ya, atau melalui Budi Santoso.
RNW: Yang di Pakistan kan?
Rencana pembunuhan
Soeripto: Ya, di Pakistan. Keterangan-keterangan itu memperkuat bahwa ada perencanaan yang dikoordinir tentu oleh Deputi II. Bidang tugasnya adalah perencanaan Manunggal Maladin. Sedangkan Muchdi itu Deputi IV. Itu yang bertanggungjawab dalam rangka eksekusi. Di dalam melaksanakan hasil keputusan rapat.
Disampaikan bahwa pembunuhan Munir itu adalah satu rencana dan rencana itu kemudian dirapatkan di dalam satu rapat yang diselenggarakan di BIN di Kalibata. Disebutkan nama-nama orang yang ikut di dalam rapat itu.
RNW: Lima pejabat tadi ya?
Soeripto: Kemudian disebutkan peran masing-masing, perencanaan dan eksekusi kan. Perencanaan Manunggal Maladi.
RNW: Bosnya, pak Hendropriyono sebagai apa?
Soeripto: Ya, ketua lah.
RNW: Ketua rapat saja? Hanya memimpin rapat?
Soeripto: Ya, kan rapat musti ambil keputusan.
RNW: Lalu sumber tadi mengatakan pelaksanaan diserahkan pada Muchdi ya, Deputi IV. Nurhadi notulisnya, Asad
Membantah
Soeripto: Sudah membantah dan dia katakan berani sumpah saya nggak hadir di dalam rapat.
RNW: Rapat itu kapan terjadinya?
Soeripto: Agustus mungkin.
RNW: Awal?
Soeripto: Ya, saya nggak tau persis ya, karena nggak disebutkan.
RNW: Agendanya kasus Munir saja?
Soeripto: Yang dibicarakan soal itu saja.
RNW: Tapi juga disebut-sebutkan bahwa dia termasuk kategori G yang mengganggu jadi tidak perlu dibunuh. Rapat itu perencanaan atau apa?
Soeripto: Rapat evaluasi. Evaluasi dari kawan yang memberikan informasi saya. Bahwa sebetulnya tidak masuk kategori ancaman.
RNW: Ketika itu kampanye yang dilakukan banyak ramai waktu itu. Ini kan zaman pilpres ialah anti militarisme. Banyak sekali anti militerisme. Artinya apa ini? Waktu itu calonnya adalah Megawati dan SBY akhirnya?
Isu politik
Soeripto: Ya, namanya juga kalau isu politik tergantung pada agenda masing-masing partai. Dalam rangka menggolkan calon-calonnya.
RNW: Capresnya tinggal dua, Megawati dan SBY. SBY yang militer. Artinya ini seperti kampanye anti SBY ya?
Soeripto: Ya, kelompok yang ingin memenangkan calonnya mencari isu-isu yang paling bisa menjatuhkan lawan politiknya.
RNW: Kasus Munir bisa dipakai untuk itu? Kita bicara 2004 nih?
Soeripto: Ya, 2004 belum.
RNW: Bukan pembunuhan Munir itu kan mengguncang?
Soeripto: Betul.
RNW: Makanya ketika itu calon presiden SBY dari militer dan ketika itu Munir dibunuh, guncang, ramai di luar negeri dan di dalam negeri dan yang disudutkan adalah militer?
Soeripto: Ya, itu saya kira dari lawan-lawan politik, sudah pasti itu akan digunakan.
RNW: Berarti lawan SBY menggunakan ini?
Megawati
Soeripto: Ya, saya kira begitu.
RNW: PDIP Megawati itu?
Soeripto: Ya, saya kira.
RNW: Jadi kemungkinan PDIP Megawati mengetahui kasus ini dong?
Soeripto: Belum tentu itu dilaporkan. Artinya Megawati sebagai presiden, itu belum tentu bahwa hal ini dilaporkan.
RNW: Jadi menurut Anda, layak Megawati sebagai mantan presiden memberikan keterangan kan?
Soeripto: Ya, menurut saya untuk memperjelas persoalan, saya kira lebih baik memang presiden menjelaskan bahwa tidak pernah ada pengarahan dan tidak pernah dilaporkan.
RNW: Ada anggota Kopassus juga yang memberikan konfirmasi pada pernyataan Anda, bahwa ada perencanaan, bahwa ini ada rapat tentang itu. Dia tahu itu lama sebelum pembunuhan Munir terjadi?
Soeripto: Saya nggak tahu.

Jokowi Perintahkan Jaksa Agung Temukan Dokumen Munir  
https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/14/078812271/jokowi-perintahkan-jaksa-agung-temukan-dokumen-munir

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kejaksaan Agung mencari dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) terkait dengan pembunuhan Munir. Dia meminta masyarakat menunggu.

"Ya kita tunggu aja, karena ada tuntutan bahwa supaya dipelajari kembali temuan-temuan dari TPF," ujar Wiranto, di kantor Kementerian Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2016.

Wiranto meyakini Jaksa Agung mampu menemukan dokumen Munir. Karena itu, ia tak perlu mendesak Jaksa Agung menjalankan tugas tersebut. "Jaksa Agung itu punya kaki, punya kendaraan, enggak usah didorong-dorong. Sudah tahu tugasnya," kata Wiranto.

Komisi Informasi Pusat (KIP) sebelumnya memenangkan gugatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang meminta Kementerian Sekretariat Negara membuka dokumen TPF atas kematian Munir.

KIP memutuskan pemerintah harus membuka hasil temuan TPF sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sekretariat Negara dengan menjalankan putusan itu karena mengklaim tidak pernah memegang dokumen tersebut.

Hasil gambar untuk gambar hak asasi manusia



Posting Komentar