Minggu, 06 Agustus 2017

MASIH LEBIH BERMUTU PIMPINAN KPK

Saya tidak mengatakan pimpinan KPK itu malaikat yang tak bisa berbuat salah. Tapi melihat dari cara penyeleksiannya terhadap calon pimpinan KPK yang begitu ketat, jelas, kwalitas pimpinan KPK lebih berkwalitas dari kwalitas seorang presiden, gubernur, walikota, bupati, DPR, DPRD, bahkan para menteri. Para pejabat itu semuanya dilahirkan dari kepentingan politik, sedangkan kata orang politik itu kotor, maka jelas sekali kwalitas para pejabat itu adalah kwalitas sampah!

Jika seumpama air, para pejabat itu seumpama air sumur yang tidak jelas kesehatannya, sedangkan KPK itu seperti air yang difilter, seperti AQUA.

Jika kita tahu demikian, sampai kapan kita hendak memilih sampah untuk dijadikan pemimpin kita?

Hasil gambar untuk gambar depot air mineral


13 Syarat Bagi Calon Pimpinan KPK

http://www.antikorupsi.org/id/content/13-syarat-bagi-calon-pimpinan-kpk

Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan 13 syarat yang harus dipenuhi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Panitia Seleksi Pimpinan KPK diminta selektif menjaring calon pimpinan lembaga antikorupsi.
Panitia Seleksi yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dinilai memiliki peran strategis untuk memilih calon pimpinan KPK sebelum diajukan ke Presiden dan kemudian ke DPR untuk menjalani proses fit and proper test. Pansel bisa menyelamatkan KPK dengan memilih calon-calon terbaik. Namun sebaliknya, Pansel dapat semakin melemahkan KPK ketika tidak memilih orang-orang yang tepat.
Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Febri Diansyah mengatakan, Pansel dapat bekerjasama dengan lembaga lain untuk memaksimalkan perannya memilih calon pimpinan KPK yang berintegritas baik. "Menilai integritas seseorang, salah satunya bisa dilihat dari jumlah kekayaan yang wajar. Pansel dapat bekerjasama dengan PPATK untuk melacak aset dan rekening para calon," kata Febri dalam pertemuan antara Koalisi Masyarakat Sipil dengan Pansel KPK di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (16/6/2011).
Sebelumnya, Ketua PPATK Yunus Husein dalam pertemuan dengan ICW pada 9 Juni 2011 lalu, telah menawarkan bantuannya untuk melakukan pelacakan harta kekayaan para calon pimpinan KPK jika diberi kewenangan. PPATK dapat mulai bekerja ketika telah diberikan subtitusi kuasa oleh Pansel.
Anggota pansel Imam Prasojo menyetujui usulan itu. Menurutnya, pansel akan menghubungi DPR, KPK dan PPATK untuk keperluan seleksi calon pimpinan KPK. "kami akan upayakan yang terbaik," ujar Imam.
Imam menuturkan, Pansel membutuhkan dukungan dari banyak pihak, baik dari lembaga pemerintah maupun masyarakat sipil. Dukungan itu dapat berupa data penelusuran rekam jejak dan harta kekayaan para calon, maupun dukungan untuk menggandeng lebih banyak calon potensial untuk mendaftar seleksi. Sebab, hingga dua hari menjelang penutupan, pelamar yang masuk baru mencapai 93 orang. "Sangat berbeda dibandingkan seleksi pada 2009 lalu, Pansel menerima sekurangnya 300 berkas lamaran," ujarnya.
Pansel meminta Koalisi membujuk orang-orang yang dinilai potensial untuk mendaftar menjadi calon pimpinan KPK. "Bukan berarti ada preferensi tertentu. Tetapi, semakin banyak orang yang mendaftar, semakin banyak pula menu yang bisa dipilih," tukas Imam.
Proses pendaftaran calon pimpinan KPK akan berakhir pada senin (20/6/2011). Selanjutnya, dilaksanakan seleksi administrasi pada 21 Juni-24 Juni. Setelah itu, Pansel akan membuka pintu untuk mendengar pendapat masyarakat selama sebulan penuh, hingga 24 Juli 2011. Proses selanjutnya, nama calon yang terpilih akan diserahkan kepada Presiden.
Adapun 13 syarat yang harus dipenuhi calon pimpinan KPK adalah:
  1. Berintegritas, dibuktikan dengan kesesuaian kekayaan dengan profil. Integritas juga mensyaratkan yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi sanksi hukum signifikan yang akan berpengaruh besar terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi. Khusus untuk kalangan polisi dan jaksa, tidak pernah dijatuhi sanksi atas perkara yang ditanganinya.
  2. Memiliki kredibilitas tinggi di mata masyarakat.
  3. Sebagai pemimpin, harus mampu membuat perencanaan strategis dan kelembagaan. Calon pimpinan KPK harus terbukti mampu menjadi pemimpin selama berkarier.
  4. Memprioritaskan penindakan kasus-kasus korupsi struktural, sekaligus mengawal pencegahan korupsi.
  5. Bersikap imparsial dan independen.
  6. Memiliki daya tahan dari tekanan kerja dan serangan balik koruptor.
  7. Berani mengambil risiko, yang salah satunya diukur dari keberanian, kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan.
  8. Punya skala prioritas dalam menangani kasus korupsi.
  9. Punya komitmen untuk melakukan fungsi koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum, dan berani mengambil-alih kasus korupsi yang mandek ditangani Kepolisian dan Kejaksaan.
  10. Bebas dari konflik kepentingan; bukan anggota parpol, tidak pernah bekerja di perusahaan yang bernah berkasus di KPK.
  11. Khusus untuk pelamar dari kalangan advokat: tidak pernah membela kasus korupsi.
  12. Mengusai substansi dan teknis pemberantasan korupsi, memahami dengan baik masalah pencucian uang.
  13. Memiliki konsep yang jelas untuk merealisasikan agenda pemiskinan koruptor.

Ini Syarat Jadi Capres dan Cawapres

http://nasional.kompas.com/read/2014/05/16/2057481/Ini.Syarat.Jadi.Capres.dan.Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk mendaftar ke KPU. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah dukungan parpol maupun jumlah kursi di DPR dengan kriteria tertentu.
"Yang harus dipenuhi sejak awal adalah dukungan parpol atau gabungan parpol yang memperoleh minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah pada pileg lalu, serta sejumlah berkas administrasi. Itu syarat mutlak," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam sosialisasi pencalonan capres-cawapres di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2014).
Adapun syarat yang melekat pada pribadi calon adalah tidak pernah mengkhianati negara dan tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lain. Husni mengatakan, capres dan cawapres juga tidak boleh sedang berutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Selain itu, katanya, calon juga tidak boleh sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
Seorang capres dan cawapres, kata Husni, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena tindak pidana dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, yang telah berkekuatan hukum tetap.
Syarat menjadi capres dan cawapres sebagaimana diatur Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014 adalah sebagai berikut.
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
3. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wapres.
5. Bertempat tinggal di wilayah NKRI.
6. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
7. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
8. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
10. Terdaftar sebagai pemilih.
11. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
12. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wapres selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
13. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
14. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
15. Berusia minimal 35 tahun.
16. Berpendidikan paling rendah tamat SMA atau bentuk lain yang sederajat.
17. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.
18. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan.

AIR SUMUR

Hasil gambar untuk gambar presiden dan wakil presiden

Tidak ada komentar: