Rabu, 16 Agustus 2017

TIDAK KORUPSI TAPI MENGHAMBURKAN UANG

Jokowi tidak korupsi? Itu bagus, tapi jangan hambur-hamburkan uang negara, donk. Menaikkan gaji pegawai negeri, polisi dan TNI, bikin acara kartu-kartu sakti yang salah sasaran, membagikan dana desa Rp. 1 milyar pertahun ke 70.000 desa, dan lain-lainnya. Belum lagi bikin proyek-proyek yang dananya ngutang-ngutang. Antara bikin proyek dengan anggaran kenaikan gaji itu beda akibatnya di masa depan. Jika anggaran untuk proyek bisa distop setiap waktu, jika tak ada anggaran proyek bisa dihentikan. Tapi untuk anggaran-anggaran yang mempunyai sifat tetap, seperti gaji, itu kelak akan menjadi persoalan rumit jika suatu saat negara krisis keuangan. Sebab orang-orang yang gajinya dipotong atau dikurangi pasti akan ngamuk, pasti akan demo! Bisa pusing presiden yang akan datang.

Ketika kampanye terlalu banyak mengobral janji; bikin proyek ini-itu, akan menaikkan gaji, dan lain-lainnya. Ketika menjabat, setelah semuanya dikalkulasi ternyata untuk mengakomodasikan semua janji-janji kampanye itu membutuhkan dana yang sangat besar. Maka diangkatlah Sigit Priadi Pramudito, sebagai dirjen pajak yang baru dengan target penerimaan sebesar Rp. 1.295 trilyun. Di saat kondisi ekonomi menurun, target pajak digenjot naik 32%. Tahun 2014 target pajak presiden SBY Rp. 1.072 trilyun, terealisasi 91,5%-nya. Tentu saja sangat tidak masuk akal, sangat tidak realistis! Jokowi mimpi! Itu sebabnya Jokowi sampai terpaksa ngutang, sebab target sebesar itu tak mungkin bisa dicapai.

Kata Sri Mulyani, menteri keuangan, seperempat APBN dipakai untuk gaji dan tunjangan pegawai negeri, polisi dan TNI. Sekalipun tak ada kenaikan gaji namun mereka mendapatkan THR atau gaji ke-14 yang tentu saja memberatkan keuangan negara, mengingat situasi ekonomi yang seperti ini. Sri Mulyani mengingatkan bahwa APBN itu untuk melayani masyarakat bukan untuk melayani birokrat. APBN itu untuk rakyat, bukan untuk pegawai negeri, polisi dan TNI.

Dana desa. Ada 70.000 desa masing-masing desa dikasih Rp. 1 milyar pertahun, total menghabiskan dana Rp. 60 trilyun. Rencananya tahun depan akan dinaikkan menjadi Rp. 120 trilyun atau Rp. 1,6 milyar perdesa pertahun. Tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat desa supaya mengurangi arus urbanisasi, supaya orang desa betah tinggal di desanya karena desanya maju. Tapi sayang, dana desa yang sedianya untuk masyarakat, ratusan jutanya dipakai pak lurahnya untuk membangun rumah, membeli mobil dan menambah istri simpanan.

Dana desa tak karu-karuan jelunterungannya. Puluhan lurah dilaporkan ke polisi dan ratusan lainnya diduga terjadi penyelewengan. Program sudah terlanjur digulirkan, bagaimana jika kelak ada presiden yang ingin menganulir program tersebut. Apakah pak lurahnya tidak mogok kerja semuanya? Jokowi makan buah mentah, gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Jokowi membuat acara, presiden kemudian akan kena getahnya. Sama seperti Soeharto memberikan subsidi BBM, membikin pusing Jokowi yang ingin menghentikan subsidi itu, bukan?!

BPJS kesehatan. Apa kabar BPJS kesehatan? Diprediksi merugi Rp. 10 trilyun dan siap-siap kolaps. Bagaimana dengan acara Tax Amnesty atau pengampunan pajak? Dari perkiraan dana yang terparkir di luar negeri sebesar Rp. 3.676 trilyun, yang kembali hanya Rp. 147 trilyun. Itu menyatakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi dengan menteri keuangannya Sri Mulyani, kurang meyakinkan. Mungkin masyarakat menilai kedua orang tersebut sebagai orang-orang yang gegabah, yang konsep pemikirannya tak jelas, "pagi kedelai sore tempe" - pagi masih berupa kedelai, sore sudah menjadi tempe. Plin-plan!

Sebab Sri Mulyani yang sekalipun pernah duduk sebagai direktur pelaksana Bank Dunia, namun cara berpikirnya sangat sederhana dan primitif sekali. "Kalau tak boleh utang, ya pajak harus dinaikkan", begitu katanya. Jika cara penyelesaiannya macam begitu, buat apa kamu sekolah tinggi-tinggi, bu?!

Bagaimana dengan Kartu Indonesia Pintar(KIP)? Anak direktur rumahsakit bisa dapat KIP, sementara fakir miskin dan rakyat terlantar tak ada yang mendapatkannya. Mendikbud menarik 5% KIP salah sasaran. Ada 94.000 KIP salah sasaran. Di kota Rembang saja ada ribuan KIP yang salah sasaran. Itu baru sebuah kota saja dari 500 kota di Indonesia. Bagaimana sih administrasinya?

Begitu pula dengan Kartu Indonesia Sehat(KIS), ratusan ribu KIS salah sasaran. Jadi, bagaimana yang kaya tidak semakin kaya, sedangkan yang miskin tidak semakin miskin? Dan telinga saya sendiri mendengar tentang beberapa fakir miskin yang mengajukan kartu-kartu itu tapi tak dilayani oleh pak lurahnya.

Wouh, masih berapa kilometer lagikah kita sampai di kota Makmur?

Hasil gambar untuk gambar papan petunjuk jarak


Kejar Target Rp 1.295 Triliun, Dirjen Pajak: Tahun Ini Berat

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2958460/kejar-target-rp-1295-triliun-dirjen-pajak-tahun-ini-berat

Jakarta - Tahun ini, target pajak ditetapkan Rp 1.295 triliun. Kondisi ekonomi yang menurun di tahun ini, membuat target pajak tersebut sulit untuk dicapai.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito, saat rapat dengan Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

"Khusus pajak, tahun ini tahun berat harus tumbuh 32%, sementara kondisi ekonomi tidak mendukung, biasanya alamiah pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi, wajarnya 11%, kami lakukan reinvesting policy, saya coba menagih kepada wajib pajak yang menunggak 5 tahun ke belakang," tutur Sigit.

Menurut perkiraannya, realisasi pajak sampai akhir tahun ini hanya 91% dari pajak. "Itu yang paling maksimal," jelas Sigit.

Penerimaan Pajak 2014 Meleset Rp 90 Triliun

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150105184140-78-22529/penerimaan-pajak-2014-meleset-rp-90-triliun/

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya mampu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 981,9 triliun atau 91,5 persen dari target Rp 1.072 triliun di APBNP 2014. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan shortfall pajak Rp 90 triliun disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi, pelemahan impor, dan penurunan harga minyak sawit (CPO) di pasar internasional.

"Hampir semua jenis penerimaan perpajakan lebih rendah dari tergetnya. Hal ini terutama disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan," jelas Bambang dalam jumpa pers di kantornya, Senin (5/1).


Sri Mulyani: Seperempat APBN Dipakai untuk Gaji dan Tunjangan PNS

https://ekbis.sindonews.com/read/1204110/33/sri-mulyani-seperempat-apbn-dipakai-untuk-gaji-dan-tunjangan-pns-1494406532

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap Aparat Sipil Negara (ASN) semakin meningkatkan pelayanan di semua lapisan. Hal ini seiring alokasi anggaran yang cukup besar untuk gaji pegawai negeri hingga tunjangan.

Bahkan, seperempat anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), digelontorkan untuk memfasilitasi gaji dan tunjangan mereka yang duduk di kursi birokrat. Dia menambahkan dalam APBN 2017, belanja pegawai mencakup 26,1% dari total anggaran belanja pemerintah pusat.

Dari total anggaran yang dibelanjakan sebesar Rp2.080 triliun, belanja pemerintah yang menyangkut belanja pegawai dan operasional yakni Rp1.315 triliun. "Kalau dari sisi neraca pemerintah pusat belanja pegawai 26,1% dari total belanja pemerintah pusat atau seperempat anggaran dipakai untuk bayar gaji dan tunjangam bagi para birokrat," kata dia di JCC, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, besaran tersebut belum seberapa. Di daerah kabupaten dan kota bahkan presentase belanjanya lebih dari 50%. Kondisi tersebut terjadi di 131 daerah di Indonesia.

"131 daerah, kabupaten dan kota, memiliki rasio belanja pegawai dan tunjangan terhadap total belanja daerah di atas 50%. Jadi APBD nya hanya untuk belanja pegawai saja," paparnya.

Kemudian dia melanjutkan, muncul pertanyaan di masyarakat, apakah mereka telah melayani masyarakat dengan baik? Apakah tidak ada cara lebih baik bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pembelanjaan APBD.

"Jangan lupa APBD untuk memuaskan masyarakat bukan birokrat. Apa kemudian fungsi dan masuknya faktor teknologi dalam desain belanja kami? Dengan adanya teknologi kami harap birokrat dan anggaran yang sama semestinya kami bisa melayani dengan baik, terutama dalam kecepatan, ketepatan, predictibilitas dan akuntabilitas. Dan seharusnya juga teknologi mampu memperbaiki kinerja birokrasi," pungkasnya.

Mendes: Tahun Depan Alokasi Dana Naik, Tiap Desa Bisa Dapat Rp 2 M

https://news.detik.com/berita/d-3487085/mendes-tahun-depan-alokasi-dana-naik-tiap-desa-bisa-dapat-rp-2-m

Cirebon - Sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menggelontorkan uang triliunan sebagai dana desa yang bisa dimanfaatkan langsung. Dari tahun ke tahun dana tersebut terus meningkat.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, Jokowi telah menginstruksikan agar dan desa tahun 2018 dinaikkan dari semula (2017) Rp 60 triliun menjadi Rp 120 triliun.

"Dana desa dinilai efektif dalam memberdayakan masyarakat desa baik dari segi infrastruktur dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa," jelas Eko usai acara pertemuan dengan bidan dan warga di Kantor Desa Pabedilan Kaler, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jumat (28/4/2017).

Eko membeberkan, dari dana desa yang disalurkan tahun ini rata-rata desa mendapatkan uang Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk. Sementara jika tahun depan dinaikkan menjadi Rp 120 triliun maka setiap desa bisa mendapatkan uang Rp 1,6 miliar.

"Kalau sekarang (2017) rata-rata kan dapat Rp 800 juta ditambah dari kabupaten dan provinsi rata-rata Rp 1,35 miliar. Sedangkan tahun depan dari pusat saja bisa Rp 1,6 miliar. Sehinga saya minta Pak Bupati dan Pak Gubernur juga ikut menaikkan juga, jadi setiap desa bisa Rp 2 miliar," tuturnya.

Namun Eko menegaskan tahun depan tidak akan memberikan dana segar tambahan pada desa-desa yang pada tahun ini tidak ada kemajuan. Salah satu syarat untuk mendapatkan dana tersebut setiap desa harus memampangkan baliho berisi transparansi dana desa.

"Tidak akan saya naikkan (dana desa) kalau tidak pasang baliho dan menjalankan empat program unggulan," tegas politikus PKB ini.

Dalam kesempatan itu Eko membeberkan, dari tahun ke tahun serapan dana desa terus meningkat bahkan tahun kemarin nyaris menyentuh angka 100 %. Sehingga tahun ini dan tahun-tahun ke depan dipastikan dana desa dapat terserap seluruhnya.

Dari kucuran dana desa itu, kata Eko, tak kurang dari 60 ribu KM jalan desa telah dibangun, 60 ribu MCK, 40 ribu saluran irigas, 15 ribu Polindes, 20 ribu sarana air bersih, 1.800 pasar desa, dan masih banyak lagi.
(err/try)

Gawat, Penyelewengan Dana Desa Makin Berjibun

https://www.tempo.co/read/fokus/2017/08/09/3543/gawat-penyelewengan-dana-desa-makin-berjibun

TEMPO.CO, Jakarta -  Satuan Tugas Dana Desa terus menerima aduan masyarakat soal dugaan penyelewengan dana desa dari penjuru Tanah Air. Sampai saat ini tercatat sudah 932 laporan yang masuk ke Sargas Dana Desa pimpinan Bibit Samad Rianto tersebut.
“Kami berharap masyarakat terus mengadukan informasi sekecil apa pun tentang penyelewengan dana desa. Kami akan menyelidikinya,” kata Ketua Satuan Tugas Dana Desa Bibit Samad Rianto kepada Tempo, Selasa 8 Agustus 2017.
Terbongkarnya kasus suap berlatar belakang korupsi dana desa di Kabupaten Pamekasan mengungkap tabir praktik lancung sejenis di sejumlah daerah. Penyelewengan dana desa di Kabupaten Pamekasan terungkap setelah KPK menangkap Inspektur Inspektorat Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Noer Solehhoddin, dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya pada Rabu pekan lalu.

Diduga, Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi, hendak menyetor duit Rp 250 juta agar kejaksaan menghentikan penyelidikan dugaan korupsi dana desa di desanya. 
KPK menetapkan Agus Mulyadi, Sutjipto Utomo, Noer Solehhoddin, dan Rudy Indra Prasetya sebagai tersangka. Status yang sama disematkan kepada Bupati Pamekasan Achmad Syafii karena diduga menganjurkan penyuapan. Kemarin, lembaga antirasuah memeriksa tiga tersangka Agus, Sutjipto, dan Noer Solehhoddin untuk melengkapi berkas perkara kasus dana desa ini.

Menurut Bibit, korupsi dana desa di Desa Dassok diduga berkaitan dengan pembangunan gorong-gorong. Laporan sementara dari tim Satgas Dana Desa di Dassok, puluhan juta—dari jumlah total Rp 400 juta dana yang diperoleh Desa Dassok—untuk proyek itu hanya berwujud 100 meter gorong-gorong. “Ini masih laporan sementara. Tim kami sedang melakukan pendampingan di sana,” ujar dia.

Saat ini Satgas Dana Desa sedang memverifikasi 600-an aduan masyarakat yang diterima sejak Januari hingga Juli 2017 tentang penyelewengan dana desa. Sepanjang tahun lalu, Satgas menerima 932 laporan, sebanyak 10 aduan di antaranya diteruskan ke KPK karena diduga kuat memenuhi unsur korupsi oleh penyelenggara desa.

Banyaknya laporan dugaan korupsi dana desa ini menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Senin lalu, Jokowi memerintahkan agar setiap perkara, sekecil apa pun nilainya, ditindak secara hukum agar memberikan efek jera. Jokowi juga meminta agar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengevaluasi efektivitas penyaluran dana desa sejak 2015 hingga tahun ini yang jumlah totalnya mencapai Rp 127 triliun.

Dari Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (Mata) kemarin mengungkapkan telah mengidentifikasi sedikitnya 13 proyek dana desa yang diduga kuat dikorupsi sepanjang 2017. Dari kasus itu, baru satu yang diproses ke pengadilan, yakni korupsi di Desa Keude, Aceh Timur. “Masih banyak kasus lain yang tidak terdeteksi,” kata Koordinator Bidang Hukum dan Politik Mata, Baihaqi.

Korupsi Dana Desa, 362 Laporan Masuk ke KPK
https://www.tempo.co/read/fokus/2017/08/04/3538/korupsi-dana-desa-362-laporan-masuk-ke-kpk

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan tingginya potensi korupsi penyaluran dana desa. Jika tidak dievaluasi tata kelolanya dan tata cara penyalurannya, program pemerintah untuk pembangunan masyarakat desa ini bakal gagal di tengah jalan. Saat ini sudah masuk sedikitnya 362 laporan mengenai penyalahgunaan dana desa.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi seluruh tahap penyaluran dana desa. Evaluasi perlu dilakukan karena besarnya potensi korupsi dalam program tersebut. “Tata kelolanya perlu diperbaiki. Perlu ada partisipasi publik untuk pengawasan. Transparansi sangat penting,” kata Agus, Kamis, 3 Agustus 2017.

BPJS Kesehatan Terancam Bangkrut

https://www.edunews.id/news/bpjs-kesehatan-terancam-bangkrut/

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Menyusul anggaran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang terus defisit dari tahun ke tahun, maka lembaga penyelenggara jaminan kesehatan nasional (JKN) ini terancam collapse. Tren pengelolaan keuangannya selalu negatif.
Menurut, Anggota Komisi IX DPR RI Andi Fauziah Pujiwatie Hatta defisit ini bisa jadi bom waktu dan mempengaruhi layanan kesehatan bagi masyarakat. Seperti diketahui, BPJS mengalami defisit mencapai Rp 6,23 triliun pada 2015. Sementara pada 2016 sekitar Rp 8,6 triliun. Bahkan, pada 2018 diprediksi defisitnya mencapai Rp 10,05 triliun.
“Negara masih terus membantu menambal defisit dana yang tersedia di DJS (dana jaminan sosial). Seperti bom waktu, pada saatnya nanti dana di DJS tidak mencukupi lagi untuk menambal defisit yang ada,” kata Ichi sapaan akrabnya, Selasa (30/5/2017).

Ketika negara, lanjut politisi Golkar itu, tak lagi memberi bantuan, barulah akan terlihat BPJS kewalahan membiayai kebutuhan layanan kesehatan. Pemerintah diimbaunya segera memberi perhatian pada persoalan defisit tersebut.
“Kalau tidak segera dilakukan antisipasi yang menyeluruh, BPJS bisa collaps dalam perjalanan mencapai universal health coverage (UHC),” tutup Ichi.

Apakah Tujuan Program "Tax Amnesty" Tercapai?


JAKARTA, KOMPAS.com - Program pengampunan pajak atau tax amnesty yang berjalan sembilan bulan sejak 1 Juli 2016 sudah berakhir, tepat 31 Maret 2017.

Jumlah deklarasi harta dalam negeri tercatat sebesar Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri sebesar Rp 1.031 triliun. Repatriasi atau pengalihan harta tercatat mencapai Rp 147 triliun, sedangkan total uang tebusan yang masuk kas negara mencapai Rp 114 trilun, pembayaran tunggakan Rp 18,6 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun.

Jika melihat tujuannya, ada tiga tujuan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pertama, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.

Kedua, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi. Ketiga, meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Dengan melihat realisasi pencapaian di akhir Maret itu, apakah tujuan program ini bisa dikatakan tercapai, gagal, atau berhasil namun kurang maksimal? Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati menilai, tujuan pertama program pengampunan pajak ini tidak tercapai.

"Kenapa kita katakan gagal? Kalau repatriasi hanya Rp 147 triliun kan akhirnya kita tidak melihat indikasi penurunan suku bunga signifikan. Investasi yang tercermin dari PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) kemarin turun lagi. Nilai tukar kita masih sangat rentan terhadap berbagai persoalan eksternal," tutur Enny di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Menurut Enny, rendahnya repatriasi ini bukan dikarenakan instrumen yang disiapkan kurang. Kunci utama yang menjadi pertimbangan seseorang untuk menempatkan dana atau berinvestasi adalah kepercayaan (trust).

"Kalau orang sudah percaya, dia tidak akan ragu membawa masuk uang ke Indonesia. Uang itu kan mencari keuntungan. Agamanya uang adalah keuntungan. Mereka butuh percaya bahwa mereka aman menempatkan uang di sini," kata Enny.

Sementara itu, untuk tujuan kedua, Enny melihat cukup berhasil. Dia bilang, masih ada harapan perluasan basis pajak meskipun penambahan wajib pajak baru dari adanya program tax amnesty ini jauh dari potensi 45 juta yang belum memiliki Nomor Pojok Wajib Pajak (NPWP).

"Tetapi dari Rp 4.855 triliun itu, bisa dilakukan profiling oleh Direktorat Jenderal Pajak, bisa jadi perluasan. Kalau tadinya mereka tidak memasukkan SPT secara keseluruhan, ini akan ada tambahan," ucap Enny.

Hal tersebut berkaitan dengan tujuan ketiga yaitu peningkatan penerimaan pajak. Namun, Enny menyoroti sebetulnya peningkatan penerimaan pajak ini tidak bisa selesai hanya dengan program pengampunan pajak.

Masalah utama dari rendahnya tax ratio adalah kepatuhan pembayaran pajak. Menurut Enny, kepatuhan rendah dikarenakan data kependudukan yang masih amburadul. Ia pun berharap Indonesia segera memiliki sistem identitas tunggal ( single identity) sehingga bisa menekan penghindaran pajak.

"Kalau single identity, mau ngurus apapun kan basisnya KTP. Misal bikin NPWP, bikin SIM. Itu akan berdampak pada peningkatan kepatuhan," kata Enny.

Utang Tembus Rp 3.600 Triliun, Sri Mulyani: Kalau Ingin Kurangi, Maka Pajak Harus Dinaikkan

http://www.opinibangsa.id/2017/07/utang-tembus-rp-3600-triliun-sri.html

Opini Bangsa - Utang negara per Mei 2017 tembus Rp 3.672,33 triliun. Meski utang sudah menggunung, pemerintah sering sekali menyampaikan bahwa utang negara masih aman. Rakyat diminta tak khawatir dengan kondisi ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak ingin besarnya utang pemerintah bikin masyarakat ketakutan.
Per Mei 2017, pemerintah mencatat nilai utang sebesar Rp 3.672,33 triliun. Angka ini naik Rp 4,92 triliun dibanding bulan sebelumnya yang sebesar Rp 3.667,41 triliun. Ini juga naik Rp 201 triliun dibandingkan posisi Desember 2016.
"Kami akan tetap menjaga ekonomi Indonesia dan pengelolaan utang secara hati-hati, transparan. Kami terus jaga secara hati-hati. Kalau ingin kurangi utang maka penerimaan pajak harus dinaikkan. Itu kami lakukan dengan reform perpajakan," ungkap Sri Mul di Kantor Kementerian Kuangan, kemarin.
Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menilai, besaran utang pemerintah masih relatif terjaga. Angkanya masih di bawah 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Posisi Indonesia juga jauh lebih baik dari negara berkembang lain. Ada beberapa negara justru memiliki rasio utang terhadap PDB mencapai 100 sampai 200 persen.
Dari sisi defisit anggaran negara, Sri Mul menilai masih lebih baik ketimbang negara berkembang seperti Brazil, Meksiko dan Argentina, bahkan India sekalipun. "Defisit kita juga dibatasi undang-undang di bawah 3 persen. Kalau dibanding negara lain yang dianggap negaranya perform seperti India, defisit kita jauh lebih kecil," jelasnya.
Menurutnya, pemerintah kerap berutang untuk menutup defisit belanja di APBN. Ini dilakukan karena penerimaan negara belum optimal sehingga target tidak tercapai. Padahal program pembangunan sudah dicanangkan di APBN dan perlu dana untuk menjalankan. Kalau kurang pembiayaan, program pembangunan tersendat.
Sri Mul juga mengatakan, pemerintah lebih berhati-hati lagi melakukan spending atau belanja. Kehati-hatian yang dimaksud adalah memastikan efisiensi belanja pemerintah dan mengatur kembali skala prioritas agar mengalir ke sektor produktif. Adapun jenis belanja 'kritis' yang mau tak mau terus diupayakan pemerintah yakni belanja untuk pendidikan, kesehatan dan belanja yang kaitannya untuk bantuan sosial.
"Itu semua tidak bisa ditunda. Jadi sedapat mungkin penerimaan pajak kita dapat memenuhi kebutuhan dasar itu. Kalaupun berutang sedapat mungkin untuk belanja modal dan menghasilkan produktivitas dan tingkat pengembalian bisa terbayarkan kembali. Ini masyarakat perlu tahu. Sehingga memahami dan melihat pilihannya kenapa dan untuk apa kita berutang, bagaimana mengelolanya. Jadi tidak menjadi cerita yang terlalu mengkhawatirkan bagi masyarakat," paparnya. [opinibangsa.id / rmol]

Defisit APBN 2017 Bengkak, Pemerintah Rencana Tambah Utang

http://www.suara.com/bisnis/2017/06/22/114307/defisit-apbn-2017-bengkak-pemerintah-rencana-tambah-utang

Suara.com - Kementerian Keuangan berencana menambah utang untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2017 yang diperkirakan membengkak mencapai Rp40 triliun.
Direktur Strategis dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Scenaider Siahaan mengatakan akan meminjam dari lembaga keuangan multilateral, seperti Asian Development Bank,Bank Dunia, dan KFW Jerman.
"Iya, pinjaman kami usulkan naik. Bisa Pinjaman luar negeri, bisa SBN untuk isi (nanti) sebagian dari ADB juga ada. Saya lupa persisnya, yang teridentifikasi sekarang sekitar 500 juta dollar AS, tapi nanti kami coba cari sampai 1 miliar dollar AS," kata Scenaider, Kamis (22/6/2017).
Jika jumlahnya masih kurang, Scenaider mengatakan sudah ada beberapa calon pemberi pinjaman atau lender yang siap membantu, di antaranya World Bank, Agence Française de Développement, dan bank pembangunan asal Jerman, KfW Bank.
"Kami akan lihat dulu. Siapa yang bisa," ujarnya.
Scenaider mengatakan tentu saja rencana penambahan pinjaman akan terlebih dahulu diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2017. Sesuai jadwal, APBN Perubahan rencananya akan diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada pertengahan Juli mendatang.
Kementerian Keuangan memperkirakan defisit anggaran akan tembus 2,6 persen atau melebar dari asumsi awal sebesar 2,41 persen. Adapun secara nominal, defisit anggaran diperkirakan membengkak dari sekitar Rp330 triliun menjadi sekitar Rp367 triliun hingga Rp370 triliun.

Hasil gambar untuk gambar jokowi sri mulyani

Tidak ada komentar: