Sabtu, 01 September 2018

KEUANGAN NEGARA NGERI-NGERI SEDAP

Ketika tahun 2014 mencalonkan dirinya sebagai presiden Indonesia tentulah Jokowi merasa dirinya mampu atau sanggup mengemudikan Indonesia ke terminal kemakmuran atau Indonesia yang lebih baik. Tentu artinya adalah siap memperbaiki kekurangan-kekurangan dari presiden masa lalu. Kekurangan-kekurangan dari presiden masa lalu itulah yang menjadi PR - Pekerjaan Rumah bagi Jokowi yang sekarang ini memegang kekuasaan. Bukannya berusaha mencuci tangan dengan membuat pemisahan antara pekerjaan presiden SBY dengan pekerjaan dirinya. Jika ada yang nggak beres dibilang sebagai pekerjaan presiden terdahulu sedangkan jika bagus dibilang sebagai pekerjaannya. Itu bukan orang yang bertanggungjawab namanya. Sebab rakyat tahunya kenegaraan ini terbagi dalam 2 golongan, yaitu pemerintah dan rakyat. Rakyat hanya melihat pada pejabatnya bukan melihat nama-nama pejabatnya. Entah itu Soekarno, Soeharto, Megawati, Gus Dur, SBY atau Jokowi, semuanya adalah pihak pemerintahan. Maksudnya, "sesama bus kota jangan saling mendahului". Sesama presiden jangan saling menjatuhkan, tapi buktikan bahwa pemerintahan yang sekarang sudah memperbaiki.

Kepahlawanan Jokowi takkan hilang jika berkata: "Luka yang dibuat oleh presiden SBY sekarang sudah saya sembuhkan". Utang-utang di zaman presiden SBY yang sebesar Rp. 2.700 trilyun itu sekarang sudah dilunaskan oleh Jokowi. Itu hebat namanya. Tapi jangan malah berkilah dengan membuat perbandingan utang SBY Rp. 2.700 trilyun, sedangkan dirinya hanya berutang Rp. 2.300 trilyun. Sebab, baik negara pemberi utang maupun rakyat Indonesia tahunya pada jumlahnya yang Rp. 5.000 trilyun, bukan tentang siapa-siapanya yang berutang. Presiden masa depan pasti akan mencak-mencak dan pusing tujuh keliling melihat angkanya yang sebesar itu.

Kalaupun presiden masa lalu yaitu si SBY ada dosa, bukankah ada KPK dan jalur hukum yang bisa ditempuh selain dari menuding-nuding saja?! Sebab masalah utang ini larinya adalah menggerogoti kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mau tak mau melalui perpajakanlah sumber keuangan utama negara dan itu pasti merupakan beban rakyat. Rakyat miskin membeli barang bikinannya orang kaya dengan harga mahal oleh sebab perpajakannya berat. Maka rakyat miskin sekalipun dibantu dengan ini-itu hidupnya sama seperti kuda. Dikasih makan kenyang tapi juga dicambuki. Rakyat kecillah yang tertindas, bukan konglomeratnya.

Berapapun sumbangan pemerintah untuk fakir-miskin tetap saja tak ada artinya jika biaya hidup semakin berat. Dan sekalipun Jokowi berhati emas 24 karat terhadap fakir miskin serta jujur, tidak korupsi, namun jika tidak bijaksana dalam pengelolaan uang negara, negara ini bisa hancur, sama seperti keuangan sebuah perusahaan atau sebuah keluarga, jika lebih besar pasak daripada tiang, jika lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, maka akan bangkrut. Perekonomian yang memburuk bisa menjadi penyebab kehancuran rumahtangga.

Tanda-tanda memburuknya perekonomian negara sudah bisa kita lihat bersama. Maraknya dan sadisnya begal-begal di berbagai daerah adalah tanda-tanda yang riil, yang juga diakui oleh kepolisian bahwa kondisi perekonomian berpengaruh besar terhadap maraknya kejahatan. Masyarakat lapisan bawah ketika sudah tidak tahan dengan kemiskinannya dia akan memberontak menjadi nekat.

Jokowi ketika membutuhkan uang dilihatnya ada belanja APBN yang besar di subsidi BBM yang dibuat oleh presiden Soeharto, baru seminggu pemerintahannya sudah langsung mencabut subsidi BBM itu sehingga muncullah berbagai demo yang menentang kenaikan harga BBM itu. Nah, bagaimana kelak presiden masa depan ketika melihat belanja APBN untuk subsidi fakir miskin yang mencapai Rp. 41 trilyun sedangkan belanja pegawai negeri, polisi dan TNI yang gajinya dinaikkan berlipat menjadi Rp. 270 trilyun di tahun 2017 yang lalu?! Apa akibatnya jika keadaan memaksa untuk memangkas anggaran itu?! Bukankah bikin ribut negara?!

Para atlit yang berlaga di Asian Games seharusnya hanya mentargetkan medali emas dan namanya terkenal, kini oleh presiden Jokowi dimanjakan dengan bonus Rp. 1,5 milyar belum termasuk para pelatihnya. Bagaimana jika kelak nilai itu dianggap berlebihan dan kemudian dipangkas? Anggaran untuk mengharumkan nama Indonesia di even Asian Games sebesar Rp. 6,5 trilyun. Sekalipun acaranya memang "waah" tapi anggarannya juga keren. Dengan uang kita memang bisa memindahkan planet Mars ke sini. Apakah kita akan memindahkan planet Mars ke sini?!

Dari target penerimaan negara yang sekitar Rp. 2.000 trilyun, yang Rp. 500 trilyun adalah untuk cicilan utang. Sementara itu infrastruktur-infrastruktur yang dibangun dan dibanggakan oleh Jokowi, bukankah semakin banyak aset juga semakin membengkak biaya perawatan dan pemeliharaannya?! Lalu, bagaimana pula jika di setiap tahunnya pemerintah terdesak dan terpaksa harus berutang?! Bagaimana jika negara terjebak pada gali lobang tutup lobang?! Bagaimana jika negara kita terjebak pada jebakan "jalur sutera" Tiongkok, yaitu iming-iming utang untuk menguasai aset negara?! RRC dalam 5 tahun ini setiap tahunnya menyiapkan anggaran gila-gilaan sebesar Rp. 2.000 trilyun untuk dipinjam-pinjamkan ke berbagai negara dan sudah 8 negara yang terjebak, yaitu: Pakistan, Maladewa, Montenegro, Laos, Mongolia, Djibouti, Kyrgyzstan, dan Tajikistan.

Dari tahun 2014 sejak Jokowi menjadi presiden, 4 tahun memerintah sudah 4 kali mengganti jabatan direktur jendral pajak. Setiap tahun dibuat bongkar pasang untuk jabatan sebagai penggali sumber keuangan negara dari perpajakan. Mereka ditekan dengan target yang berat untuk memenuhi ambisi Jokowi. Ibaratnya, tangan kanan Jokowi membelai-belai fakir miskin sedangkan tangan kanannya menempeleng Dirjen Pajak. Maka akibatnya mabuklah Dirjen Pajaknya. Jalan-jalan toll dikenai pajak. Rumah-rumah kost dikenai pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).

Ken Dwijugiasteadi adalah Dirjen Pajak yang ke-3 di zaman Jokowi. Di bulan Mei 2017 di depan DPR menyatakan keberatan dibebani kenaikan 13%. "Kenaikan itu memberatkan, kuatirnya akan ngawur dan memeras rakyat", maka di bulan Desember dia harus menyerahkan jabatannya kepada Robert Pakpahan sebagai Dirjen Pajak yang ke-4.

Jokowi memang tidak korupsi. Itu sih, baik. Tapi jika anggaran belanja negara diboros-boroskan dan mengedepankan jalan pintas utang dan menekan perpajakan, kepala rakyat juga pusing tujuh keliling sekalipun bukan dipukul dengan pentungan kayu. Lihat saja, di jalanan dan di kampung-kampung sekarang ini sudah semakin banyak orang yang stress dan dipukul penyakit stroke.

Ambisius yang besar jika 2 tangan mengerjakan 10 pekerjaan secara bersamaan. APBN dibuat terkaget-kaget oleh BPJS kesehatan yang tekor Rp. 20 trilyun, pembangunan infrastruktur yang besar-besaran, biaya keluyuran ke sana ke mari, pemberian hadiah atlit, penyelenggaraan Asian Games yang keren, bencana alam di berbagai tempat, Dana Desa yang sebesar Rp. 70 trilyun pertahun, kenaikan bantuan fakir miskin, gaji pegawai negeri, polisi, TNI dan pensiunan, plus pembentukan lembaga-lembaga baru hingga menggaji Megawati sebesar Rp. 100 juta perbulannya.

"Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai". Keringat fakir miskin janganlah dipakai untuk menjadi Sinterklas, untuk menaikkan elektabilitas.

Penerimaan Pajak Diminta Naik 13 Persen, Dirjen Pajak: Nanti Saya Ngawur, Meras

http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/05/31/penerimaan-pajak-diminta-naik-13-persen-dirjen-pajak-nanti-saya-ngawur-meras

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandangan 10 fraksi partai politik saat Rapat Paripurna di DPR, menyimpulkan penerimaan pajak harus meningkat 13 persen tahun depan.
Adapun asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen di 2018

Terkait itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan target penerimaan pajak 13 persen di 2018 tidak mungkin dilakukan.

Jika hal tersebut ditetapkan, Ken takut Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pemerasan kepada masyarakat.
"Kalau tax ratio 13 persen, nanti saya ngawur, meres (rakyat)," ujar Ken di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (30/5/2017).
Ken menjelaskan jika penerimaan pajak 13 persen, maka harus disertai dengan pertumbuhan ekonomi.
Jika mengacu pada target pemerintah pertumbuhan 5,2 persen tahun depan, Ken menilai penerimaan pajak tidak bisa dicapai pada angka 13 persen.
"Kalau 13 persen, harusnya pertumbuhan tidak segitu dong, kan cuma 5,2 persen," ungkap Ken.
Ken menambahkan jika pertumbuhan ekonomi di 2018 sebesar 5,2 persen, maka penerimaan pajak maksimal yang didapatkan hanya mencapai 11 persen.
"Kalau mau cari pertumbuhan tax ratio ya itu narik pajaknya tidak sembarangan. Yang benar itu ya tax ratio 11 persenan itu," kata Ken.

Hasil gambar untuk gambar orang memanggulbeban berat

Posting Komentar