Senin, 03 September 2018

MURAI BATU MENGANCAM PULUHAN RIBU ORANG

Fakir miskin semakin banyak, pengangguran semakin banyak, perekonomianpun bukannya semakin baik. Nilai Rupiah terus-menerus ditenggelamkan oleh dolarnya Donald Trump dan harga-harga kebutuhan hiduppun semakin meningkat. Namun demikian pemerintah tak pernah kapok, tak pernah merasa bersalah untuk terus-menerus meneror kehidupan rakyatnya dengan seabreg peraturan. Sekalipun barusan saja seorang menterinya, menteri sosial pula; Idrus Marham ditahan KPK. Menteri yang mengurusi fakir miskinpun mentalnya korupsi. Lalu bagaimana dengan nasib bantuan-bantuan untuk bencana alam Lombok?! Memangnya dari APBN-nya dianggarkan berapa, lalu diterimakan para pengungsinya berapa? Apakah KPK masih mempunyai waktu untuk meneliti keuangan bencana Lombok ini?!

Harga telor, harga ayam, harga cabe, harga LPG diberitakan pernah melambung tinggi. Ketika harga melambung tinggi maka datanglah sang Sinterklas yang berlabel: "Operasi Pasar" untuk menurunkan harga. Khasiat  "Operasi Pasar" memang terasa sekali seperti segelas air panas yang dimasuki es batu, langsung dingin. Tapi seturun-turunnya harga ya masih tetap saja lebih tinggi dari harga sebelumnya. Misalnya: harga semula Rp. 18.000,- lalu tiba-tiba naik menjadi Rp. 50.000,- setelah pemerintah turun tangan harganya diredakan di posisi Rp. 20.000,- Apakah itu bukan "politik" namanya?!

Menunggu pemerintah membuka lowongan kerja? Sampai kiamatpun tak mungkin semua pengangguran tertampung. Maka masyarakatpun berusaha menciptakan lapangan kerja sendiri. Ada yang menjadi tukang becak, ada yang membuka warung, ada yang menjadi pedagang kakilima, ada yang menjadi pedagang asongan, ada yang menjadi pengamen, ada yang jualan koran, ada yang menjadi pemulung, dan lain-lainnya. Namun oleh pemerintah mereka diuber-uber dan diobrak-abrik mengatasnamakan ketertiban.

Mulai dari zaman Orde Baru, masuklah supermarket-supermarket yang meresahkan para pengusaha toko dan pasar-pasar tradisional. Gulungtikarlah ribuan toko dan pasar-pasarpun menjadi berkurang pengunjungnya. Menjadi kaya melalui usaha toko menjadi mustahil karena kalah bersaing dengan supermarket-supermarket modern. Belum puas dengan langkah pemiskinan ribuan orang, masuk pulalah Alfamart dan Indomaret. Maka tumbanglah ratusan ribu toko-toko tradisional. Jika dulu mencari kios atau toko rokok begitu gampangnya, kini sangat sulit sekali menemukan kios atau toko rokok. Yang ada di mana-mana adalah Alfamart dan Indomart. Dulu sih harga di Alfamart dan Indomart memang lebih murah dibanding dengan toko-toko biasa. Tapi setelah semua toko mampus, kini harga barang di kedua toko itu sungguh-sungguh sangat mahal. Yah, namanya juga "politik", siapa bodoh akan mati, siapa pinter akan survive.

Kini masuk lagi gerombolan modernisasi di bidang transportasi, yaitu ojek-ojek system online; ada GOJEK, ada GRAB, dan lain-lainnya, yang menawarkan ongkos lebih murah untuk membumihanguskan ojek-ojek tradisional dan angkutan umum. Angkutan umum dan ojek-ojek tradisional benar-benar dibuat gigit jari. Padahal amanah undang-undang adalah supaya pemerintah membawa masyarakat pada adil dan makmur, bukannya mengamanahkan supaya menjadi negara yang modern. Lebih baik tidak modern tapi makmur daripada modern tapi banyak masyarakat yang kelaparan. Tapi nyatanya pemerintah lebih suka Indonesia terkenal di even Asian Games sebagai penyelenggara yang mewah, tak mau kalah dengan negara-negara kaya, sekalipun ada musibah bencana alam Lombok.

Sekalipun propinsi Nusa Tenggara Barat diluluhlantakkan oleh gempa bumi ribuan kali, namun anggaran yang disiapkan pemerintah hanya Rp. 4 trilyun. Masih lebih kecil dibandingkan dengan Asian Games yang Rp. 6,5 trilyun. Jika dijumlahkan artinya pemerintah memiliki kekuatan Rp. 10,5 trilyun. Bagaimana dengan anggaran untuk fakir miskin yang Rp. 270 trilyun dibandingkan dengan untuk infrastruktur yang Rp. 409 trilyun? Padahal yang diamanahkan undang-undang adalah fakir miskin, bukan memfasilitasi orang-orang kaya.

Sudah lelahkah dalam kejahatannya? Ternyata masih belum lelah! Koran Jawa Pos hari ini dalam head lines-nya memberitakan: "KETIKA MURAI BATU, CUCAK HIJAU DAN JALAK SUREN MASUK SATWA DILINDUNGI".

Rupanya pemerintah barusan mengeluarkan peraturan baru tentang hewan peliharaan, bahwa Murai Batu, Cucak Hijau dan Jalak dimasukkan sebagai satwa yang dilindungi. Peraturan itu dibuat berdasarkan hasil penelitian LIPI - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bahwa burung-burung itu telah terjadi penurunan populasinya sebesar 50%.

Misal saja, di sebuah hutan semula didapati ada 1.000 ekor Murai Batu, kini tinggal 500 ekor saja. Lalu LIPI menyimpulkan bahwa burung itu telah punah 500 ekor. Apa analisa LIPI itu benar? Saya pikir analisa LIPI itu kurang teliti dan kurang cerdas. Sebab burung-burung itu diburu dari hutan bukan untuk disembelih, bukan untuk dimakan, tapi untuk dipelihara. Kalau diburu untuk dimakan memang akan musnah, akan habis, maka pemerintah perlu mengambil langkah melindunginya. Tapi burung-burung itu diburu justru dimaksudkan supaya hidup selama-lamanya.

Burung-burung itu diperjualbelikan dengan harga mahal untuk didengarkan suara merdunya. Semua orang yang memiliki burung itu pinginnya burung itu sehat, makan cukup gizi, dijaga pikirannya supaya jangan sampai stress, bisa berkembangbiak dan bisa awet hidup. Orang memburu dari hutan berharap burung itu bisa tetap hidup dan ketika dijual laku mahal, uangnya untuk makan sekeluarga. Maka jika dilihatnya burung itu kelaparan ketika ditangkap, pemburu itu pasti akan membelikannya pakan yang cocok buatnya. Jika sakit dicarikannya obat. Pemburu itu baru lega setelah burung itu berpindah tangan, terjual.

Pecinta burung yang berpikiran bisnis, otaknya berpikir keras untuk memperbanyak stok dengan cara mengembangbiakkannya. Dia tidak mungkin membawa burungnya ke kantor Keluarga Berencana untuk dipasang alat kontrasepsi, tapi justru disuntik hormon-hormon yang menyuburkan supaya bertelur banyak. Semakin banyak burungnya semakin kaya. Bertentangan dengan analisa LIPI yang berpikir bahwa burung itu semakin musnah. Burung-burung itu dijamin justru semakin banyak. Bukannya punah tapi berpindah alamatnya.

Sekalipun burung-burung itu tidak lagi merdeka di hutan, melainkan terkurung dalam sangkar, namun nasib burung-burung itu masih jauh lebih baik dari nasibnya fakir miskin yang ditangkap SATPOL PP lalu dimasukkan ke Panti Sosial. Burung-burung itu lebih terhargai daripada fakir miskin yang dianggap sampah masyarakat. Burung-burung itu diburu untuk dimanjakan, bukan seperti SATPOL PP yang memburu pedagang untuk mengobrak-abrikkan dagangan orang. Burung-burung itu dihidupkan, bukannya seperti burung Garuda yang dipatungkan.

Di saat pemerintah tak sanggup memberikan lapangan pekerjaan, burung-burung itu membuka lowongan pekerjaan. Ada banyak bidangnya: ada bagian pemburu, peternak, pedagang burung, perajin kurungan, pedagang kurungan, calo-calo, pabrik pakan, pedagang pakan, dokter burung, panitya perlombaan, warung-warung makanan yang berada di sekitar pasar burung, dan lain-lainnya.

Jika di setiap pasar ada pasar burungnya, maka ada berapa pasar burung di seluruh Indonesia? Kalikan dengan jumlah orang yang terlibat diperburungan. Berapa juta orang itu dan meliputi berapa nyawa di keluarganya? Hati setan manakah yang tega mengobrak-abrik mata pencaharian orang? Lagi-lagi orang yang bekerja mencari makan yang diteror!

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Bahwa burung-burung itu sekalipun punah adalah untuk menghidupi bangsa Indonesia sendiri, bandingkan dengan tambang emas PT. Freeport di Papua. Jika tambang itu habis, untuk siapakah hasilnya?


Pernah Ditawar Jokowi Rp 600 Juta, Murai Batu Kini Dilindungi

https://news.detik.com/berita/4144177/pernah-ditawar-jokowi-rp-600-juta-murai-batu-kini-dilindungi

Jakarta - Sejumlah burung kicau kini masuk daftar satwa yang dilindungi menurut Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018. Salah satu burung kicau yang termasuk dilindungi adalah murai batu.

Murai batu memiliki nama lain kucica hutan (Kittacincla malabarica). Jenis burung itu masuk daftar satwa dilindungi mulai tahun ini.

Murai batu termasuk dalam famili Turdidae atau burung pengicau. Banyak pencinta burung kicau yang memelihara murai batu.

Presiden Jokowi bahkan pernah naksir burung jenis tersebut. Namun sang pemilik menolaknya waktu itu.

Jokowi menggelar kontes burung kicau di Istana Bogor pada 11 Maret 2018. Waktu itu juaranya adalah burung murai batu milik warga Brebes, Muhammad Nur Alamsyah. Sedangkan burung Jokowi kalah.

"Kalah, gimana lagi? Berarti jurinya jujur," kata Jokowi waktu itu.

Setelah perlombaan, Jokowi berniat membeli burung bersuara merdu itu. Namun tawarannya ditolak.

"Sudah (menawar), tapi pemiliknya ngomong nggak dijual," ujar Jokowi.

Murai batu yang membuat Jokowi jatuh hati itu bernama Kitaro. Jokowi menawar dengan harga Rp 600 juta.

"Melalui sekpri Presiden menawar Rp 600 juta, tapi saya tidak mau melepasnya. Saya akan rawat sendiri dan rencana nanti bila tidak ikut kontes akan dibudidayakan," ungkap Nur Alamsyah atau yang akrab disapa Dede saat ditemui di kediamannya, Selasa, 13 Maret 2018.

Membudidayakan burung kualitas bagus, tambah dia, memiliki nilai ekonomis yang tinggi daripada harus menjualnya seharga Rp 600 juta. Kitaro akan dikawinkan untuk menghasilkan keturunan berkualitas tinggi.

Kitaro dibeli Dede pada 2016. Murai batu ini berasal dari Lampung yang dibelinya seharga Rp 200 juta.

"Memang Kitaro ini bagus dan sudah sering menjadi juara. Mentalnya sudah mental juara, jadi harganya mahal," ungkap dia.
(bag/tor)


Kitaro, burung murai batu yang bikin Jokowi jatuh hati.

Posting Komentar