Senin, 10 September 2018

SUMBER KEJAHATAN ITU PEMERINTAH

Pemerintah yang terdiri dari pegawai negeri sipil, polisi dan tentara itu adalah anak-anak kita yang mendurhaka. Sebab kalau dari antara kita sekalipun kita tahu bapak kita maling atau jambret atau penipu atau pembunuh atau pemabuk, tak mungkin kita akan menangkap bapak kita ataupun memenjarakannya. Tapi si Udin, anak kita yang pertama, yang tadinya pengangguran lalu aktif di partai politik, mencalonkan diri sebagai calon presiden dan akhirnya terpilih, kini lagaknya adalah sebagai penegak hukum yang menegakkan hukum secara tidak pandang bulu. Semenjak jadi presiden memposisikan dirinya sebagai pengatur masyarakat. Bapak ibunya dibuatkan aturan-aturan dengan sanksi hukuman yang berat-berat.

Si Umar, anak kita yang nomor dua, mendaftar di kepolisian dan diterima, kini menjadi jendral, bapak-ibu, paman dan bibinya ditangkapi dan dimasukkan penjara semuanya. Menganggap dirinya sebagai malaikat dan dicari-carilah kesalahan masyarakat yang adalah nenek-moyangnya. Begitu pula dengan si Ali, yang mendaftar di ketentaraan, diterima, kini menjadi jendral juga. Semua anak-anak kita itu kini menjadi kelompok masyarakat yang asing, yang merasa dirinya lebih baik dan berada di atas masyarakat derajatnya.

Setiap hari yang mereka kerjakan adalah mencari-cari kesalahan. Melalui operasi Yustisi dicarilah orang yang tak mempunyai KTP. Melalui razia polisi dicarilah orang-orang yang melanggar aturan lalulintas. Dicarilah pemabuk, preman, jambret, copet, narkoba, dan lain-lainnya. Dan yang diobok-obok adalah masyarakat, seolah-olah masyarakat ini adalah sumbernya kesalahan atau tong dosa.

Kita bukannya tidak senang dengan tindakan polisi atau pemerintah menertibkan masyarakat. Justru kita dukung polisi memburu para bandit yang meresahkan masyarakat. Tapi pihak pemerintah janganlah menjadi mesin pencipta bandit-bandit baru. Pemerintah jangan menjerumuskan orang menjadi bandit baru atau justru menjadi guru bandit, lalu setelah orang berhasil dibanditkan ditembak mati. Itu sama seperti ibu kejam yang melahirkan anak, setelah lahir anaknya dicekik.

Sebab kalau soal dosa, memangnya orang-orang di pemerintahan tidak ada yang maling, menipu, merampok, narkoba, korupsi, Pungli dan teroris? Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Namun semua pejabatnya terlibat korupsi dan ditahan KPK. Baik walikotanya hingga seluruh anggota DPRD-nya sehingga kota tersebut menjadi kota yang lumpuh. Kota yang tak berpejabat atau tak berpemerintahan. Dan jika perkataan sang ketua MPR; Zulkifli Hasan benar bahwa jika KPK terus-menerus menangkapi pejabat, maka Indonesia akan kehabisan pejabat, bukankah para pejabat ini merupakan guru-gurunya masyarakat?

Sebuah peribahasa mengatakan: "guru kencing berdiri murid kencing berlari" dan peribahasa itu terkenal di antara kita, maka bukankah kita sudah bisa menebak apa jadinya dengan masyarakat ini. Menjadi apakah masyarakat yang setiap 17 Agustus berlomba balapan karung ini jika semua gurunya adalah koruptor? Apa tidak wajar jika para muridnya adalah jambret dan maling motor? Jika demikian mengapa polisi masih memburui maling yang dilahirkan oleh para koruptor itu?!

Di antara para polisi, sekalipun di mana-mana dipasangi kamera pengawasan CCTV, memangnya para polisi tidak mempunyai akal untuk memakai warung-warung untuk melakukan transaksi tilangan kendaraan bermotor? Rasanya pembicaraan di tengah masyarakat tentang perilaku polisi yang tidak terpuji ini masih ada saja. Bahkan barusan saja tim Sapu bersih (SABER PUNGLI) MABES POLRI berhasil membongkar kasus Pungli di POLRES Kediri yang melibatkan Kapolresnya. Memangnya hanya di POLRES Kediri saja yang kotor? Nah, jika penegak hukumnya masih seperti ini bagaimana polisi begitu getolnya mengubek-ubek masyarakat? Masak bandit makan bandit? - "Sesama buskota dilarang saling mendahului".

Saya senang dengan tekad Kapolri yang sekarang melakukan bersih-bersih di internal Kepolisian. Tapi ini 'kan masih suatu proses yang belum usai? Yah, jangan galak-galaklah terhadap masyarakat. Sesuaikanlah kegalakan polisi dengan tingkat pencapaiannya. Jika kebersihan polisi meningkat 10% tingkatkan kegalakannya 10% juga, biar kelihatan adil dan objektif. Sebab saya harus menyampaikan keberatan jika masyarakat hanya dijadikan bulan-bulanan kesalahan saja. Masyarakat yang harus dilindungi, diayomi dan dibina ini jangan dijadikan musuh. Berikanlah contoh, bukannya menghukum saja.

Saya mau tanya; seandainya anda menganggur, tak punya uang tapi kebutuhan dan tanggungjawab keluarga seabreg, maka apakah yang akan anda perbuat? Jika anda berpikir untuk merampok, maka mengapakah anda menangkapi para perampok? Saya mendukung polisi menangkapi para pelaku kejahatan. Tapi polisi perlu mencegah munculnya penjahat-penjahat baru juga yang melakukan kejahatannya oleh alasan ekonomi. Tuntaskan masalah pengangguran dan masalah perekonomian yang diduga ikut andil dalam menambah kejahatan di negeri ini.

Polisi menangkapi penjahat dan memasukkan mereka ke penjara. Dulu namanya penjara, artinya tempat untuk menyimpan para pelaku kejahatan. Tapi kini istilah penjara sudah diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan, artinya sebagai tempat memasyarakatkan orang. Negara bertanggungjawab untuk membina para penjahat supaya ketika mereka bebas, mereka bisa menjadi masyarakat yang baik. Tapi nyatanya Lembaga Pemasyarakatan justru membuat penjahat semakin jahat, semakin profesional dalam kejahatannya.

Akibat para petugas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak beres sehingga di dalam penjarapun orang bisa tetap melakukan berbagai kejahatannya. Para bandar narkoba masih bisa begitu leluasanya sebagai bandar narkoba, bahkan secara besar-besaran pula. Dan itu terjadi di semua penjara. Ini adalah kegagalan pihak pemerintah sehingga kwantitas dan kwalitas kejahatan semakin meningkat terus. Pemerintah bukan saja gagal dalam keteladanan, lapangan kerja dan perekonomian, namun gagal pula di dalam membina narapidana.

Di saat ini disebut sebagai tahun-tahun politik sebab di tahun 2018 dan 2019 ada acara Pilkada, Pilpres dan Pileg; Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Bermunculanlah calon-calon kepala daerah, calon presiden dan calon anggota DPR. Ketiga pilar pemerintahan ini bukannya memunculkan suasana yang kondusif, yang memamerkan kebagusan, tapi justru memunculkan permusuhan dan fitnah-fitnah keji yang menimbulkan perpecahan masyarakat. Mereka bukannya mempertontonkan kelayakan untuk dipilih sebagai pimpinan, justru mempertontonkan hal-hal yang tidak patut dipertontonkan. Bagaimana kita harus memilih di antara tikus, kecoa dan cacing tanah untuk menjadi pemimpin kita?!

Kalau bangsa yang setiap tahun mengadakan lomba makan kerupuk ini ternyata hanya terdiri dari tikus, kecoa dan cacing tanah, bagaimana akan muncul kelinci, kupu-kupu dan ular kobra? Bagaimana pemerintah hendak menuntut masyarakatnya baik?

ELOHIM YESHUA memprotes ketidakadilan itu;

Mat. 7:3Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?

Mat. 7:5Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu."

Bagaimana bapak maling hendak menghukum anaknya yang maling? Bagaimana pemerintahan yang jahat ini hendak menghukum para penjahat?

Yoh. 8:7Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-Nya, Iapun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka: "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu."

Bukankah Al Kitab mengakui keberadaan pemerintah sebagai hamba TUHAN yang harus kita taati? Benar! Tapi Al Kitab juga menyampaikan kritikan-kritikan terhadap ketidakbenaran pemerintah.

Rm. 13:4Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat.

Kalau kita jahat, takutlah pada pemerintah. Tapi kalau kita benar, kita berhak mengecam pemerintah sebagaimana nabi-nabi menegor para raja.

Sakit perut jangan dikasih obat mata. Pemerintah perlu melihat kebutuhan mendesak bangsa ini yaitu moral, maka janganlah pemerintah membanggakan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah selalu salah obat. Balapan karung dipakai sebagai obat kerukunan warga. Padahal kerukunan warga akan terjadi kalau utang tetangga dibayar tepat waktu, tidak menggosipkan tetangga, tidak membuat omongan yang menyinggung perasaan tetangga, tidak menabrak mobil tetangga dan tidak mencuri HP tetangganya.

Begitu pula dengan lomba makan kerupuk tidak akan merukunkan warga kalau yang satu pro Jokowi sedangkan satunya pro Prabowo. Yang bisa merukunkan adalah jika semua penduduk Indonesia memilih Jokowi........ Hua..ha..ha..........

Hasil gambar untuk gambar neraca keadilan

Posting Komentar