Jumat, 05 Oktober 2018

BENANG MERAH BERAS DENGAN BANTUAN ASING

Tanggal 28 September 2018 terjadi gempa dan tsunami Palu-Donggala, tanggal 1 Oktober presiden Jokowi menyatakan membuka diri bagi bantuan asing dan ada 18 negara siap membantu. Tapi setelah tanggal 2 Oktober mengangkat wakil presiden Jusuf Kalla sebagai komandan penanganan bencana Palu-Donggala, Jusuf Kalla menyatakan APBN masih mampu mengatasinya dan tidak perlu bantuan asing.

Pernyataan Jusuf Kalla yang bertentangan dengan Jokowi jelas menimbulkan tanda tanya. Sebab yang jelas kita ini berkali-kali didera bencana besar. Belum beres bencana di Lombok, sudah menyusul bencana di Palu yang lebih dahsyat. Kerugian ditaksir mencapai puluhan trilyun, yang untuk menutup defisitnya BPJS Kesehatan saja masih belum klop. Beban APBN dari tahun ke tahun semakin berat oleh sebab keborosan Jokowi. Jangan sampai karena kekurangan uang lalu menambah utang lagi, lalu menjadikan bencana alam sebagai alasannya. Karena itu keputusan Jokowi untuk menerima bantuan asing itu saya pikir yang sudah tepat supaya mengurangi beban APBN. Tapi Jusuf Kalla menyatakan kalau negara kolaps baru akan menerima bantuan asing. Sadis sekali?!

Mengapa Jusuf Kalla ingin melihat negara ini kolaps? Mengapa Jusuf Kalla tidak melihat pada kemampuan APBN? Adakah ini merupakan jurus balas dendam oleh sebab agendanya mengimport beras dipertentangkan dan ditolak mentah-mentahan oleh Kabulog; Budi Waseso? Rasanya itulah konflik yang paling keras dalam tubuh pemerintahan Jokowi yang paling terbaru, sampai-sampai Budi Waseso mengeluarkan kata-kata yang paling kasar terhadap menteri perdagangan; "matamu", "pengkhianat bangsa", "memangnya berasnya akan ditaruh di rumahmu?", dan lain-lainnya.

Kata iklan ricecooker: "Ingat beras, ingat Cosmos", maka ketika saya ingat import beras, saya menjadi teringat pada Jusuf Kalla, si saudagar itu yang membekengi cukong-cukong. Apa benar Jusuf Kalla masih bermain di import beras? Maka saya cari jawabannya di Google dan ternyata ketemu, bahwa menteri perdagangan mengaku diarahkan oleh Jusuf Kalla untuk mengimpor beras sekalipun stok beras masih numpuk. Kata Jusuf Kalla lebih baik kelebihan beras daripada kekurangan beras. Memangnya nggak rusak menyimpan beras terlalu lama? Memangnya nggak menghancurkan harga beras dalam negeri? Di mana jiwa nasionalismenya Jusuf Kalla? Pantaslah kalau dituding pengkhianat bangsa jika otaknya melulu keuntungan yang dipikirkannya. Sudah tua mau mampus, mbok tobat!

Dan bukan hanya saya saja yang bercuriga Jusuf Kalla dibalik ini semua. Ternyata mantan menteri maritim dan sumber daya; Rizal Ramli juga menuding Jusuf Kalla masih bermain beras.

Kita harus berterimakasih pada Budi Waseso sebagai Kabulog yang nekat. Sebab menurut aturannya, Bulog itu hanya pelaksana tugas saja, bukan pembuat keputusan. Yang memutuskan import atau tidak adalah rapat koordinator terbatas. Apapun hasilnya harus dilaksanakan oleh Bulog. Tapi Budi Waseso memberontak. Dia berani menentang atasan terhadap fenomena yang tidak wajar. Gudang Bulog sudah penuh bahkan sampai meminjam gudangnya TNI. Stok masih mencukupi hingga Juni 2019. Ngapain dipaksa import? Memangnya sewa gudang nggak bayar? Memangnya semakin lama sewa gudang nggak semakin membengkak menyulut kenaikan harga beras? Oh, keterlaluan sekali si tua itu! Mari kita doain cepat mati saja biar harga beras nggak makin mahal.

>> Jika dalam referensi berita ini disebutkan Kabulog ikut dalam rapat koordinator terbatas menteri keuangan, itu bukanlah Budi Waseso, melainkan Kabulog yang sebelumnya; Djarot Kusumayakti itulah yang dimaki pengkhianat bangsa oleh Budi Waseso.

>> Jokowi kesalahan memilih menteri pertanian; Amran Sulaiman, pengusaha pestisida yang dekat dengan pebisnis pertanian, sehingga propaganda kampanyenya di tahun 2014 untuk swasembada beras menjadi berita hoaks. Para petani dirugikan karena telah memberikan suaranya kepada Jokowi, yang ternyata bohong. 

Cerita Enggar soal Peran JK di Balik Impor Beras

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180919104002-92-331326/cerita-enggar-soal-peran-jk-di-balik-impor-beras

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan izin impor beras bukan kewenangannya sendiri. Izin tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil rapat bersama antar kementerian dan lembaga yang berwenang di bawah koordinasi kantor Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

Saat berkunjung ke kantor Transmedia, pekan lalu, ia menjelaskan detik-detik keluarnya izin impor beras yang dipersoalkan banyak pihak.

Menurut Enggar, perdebatan soal kebutuhan impor beras di tingkat pemerintah sebenarnya sudah menyeruak sejak Juli 2017. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ketika itu sudah mengingatkannya untuk mengimpor beras, lantaran membaca situasi kemungkinan kekurangan stok beras di gudang Bulog.


"Waktu itu saya bilang ke Pak JK, masih oke pak (tak perlu impor). Sampai saya ceritakan berulang-ulang, Agustus saya masih bertahan. Kemudian, Pak JK bilang 'Eh Enggar, saya itu dulu Menperindag dan Kabulog, kamu percaya sama saya'," ungkap Enggar.


Akhirnya, menurut dia, dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, diambil keputusan terkait parameter impor Bulog.

"Ada pak Menko, ada Mentan (Menteri Pertanian), dan Bulog. Parameternya, kalau stok Bulog di bawah satu juta ton dan kenaikan di atas 10 persen, maka impor. Kami tak mau ambil risiko," terang dia.

Menurut Enggar, stok beras Bulog sejak Oktober turun tajam. Stok beras pemerintah di gudang Bulog bahkan sempat minus. Saat ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan beras sejahtera (rastra) bagi masyarakat kurang mampu.

"Ada dua pilihan. Kalau impor pasti di bully, kalau tidak impor siapa pun pemerintahnya akan jatuh dengan chaos. Itu konsekuensi politik yang ada. Dan kita lihat, Januari sebenarnya minus jika tidak impor," jelas dia.


Akhirnya pada 15 Januari 2018, menurut Enggar, diputuskan impor beras 500 ribu ton pada rakor di kantor Menteri Koordiantor Perekonomian. Kemudian, ia menulis surat kepada Bulog untuk melaksanakan keputusan rakor dengan mengimpor beras.

"Bulog melakukan tender terbuka dan itu bisa dilihat di websitenya. Tender terbuka dan pada Januari-Februari, kalau belum masuk 250 ribu ton dari impor itu, maka kita defisit 100 ribu ton karena ada kewajiban rastra 350 ribu ton, stok dalam negeri hanya 250 ribu ton. Tidak ada keputusan impor yang saya ambil tanpa rakor," imbuh dia.

Kemudian, menurut Enggar, masih ada tren penurunan produksi beras. Pemerintah, kemudian pada 19 Maret 2018 kembali melakukan rakor dengan keputusan impor 500 ribu ton dengan mekanisme yang sama, termasuk dengan tender terbuka.

Setelah itu, lanjut Enggar, pemerintah pada April membuat analisis di kantor Menko Perekonomian dan membuat keputusan tambahan 1 juta ton.


"Dengan demikian total 2 juta ton, keputusan Rakor (Rapat Koordinasi Menko Perekonomian), prosesnya sama. Tapi karena prosesnya panjang, Dirut Bulog meminta perpanjangan izin impor. Kami perpanjang. Lalu mereka minta perpanjangan kedua," kata dia.

Ia menyebut Bulog yang sudah berganti kepemimpinan ke tangan Budi Waseso dua kali meminta izin perpanjangan impor beras. Surat perpanjangan diajukan pada 13 Juli 2018 dan 23 Agustus 2019.

"Pak Buwas sendiri menandatangani permohonan perpanjangan izin impor (tambahan impor beras satu juta ton)," tandasnya.


JK Di Balik Impor Beras, Rizal Ramli Bilang Itu Bahayanya Peng-Peng

https://politik.rmol.co/read/2018/01/19/323157/JK-Di-Balik-Impor-Beras,-Rizal-Ramli-Bilang-Itu-Bahayanya-Peng-Peng-

RMOL. Pengakuan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, tentang kebijakan impor beras memperkuat dugaan bahwa kebijakan pemerintah sudah didominasi kepentingan pengusaha.

Menteri Enggar mengakui impor beras 500 ribu ton bermula dari arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Diungkapkan Enggar, arahan JK terdengar dalam Rapat Koordinasi Terbatas pada 9 Januari 2018. Saat itu Wapres mengatakan, impor beras dapat dilakukan jika Cadangan Beras Pemerintah atau stok beras Badan Urusan Logistik (Bulog) di bawah 1 juta ton.

Merespons berita itu, ekonom senior yang juga mantan Kepala Bulog, Rizal Ramli, mengingatkan lagi istilah Peng-Peng yang diperkenalkannya semasa masih menjabat Menteri Kabinet Kerja.

"Itulah bahayanya Peng-Peng, penguasa sekaligus pengusaha," kata Rizal menyindir JK yang memiliki latar belakang saudagar besar.

Istilah Peng-Peng diperkenalkan Rizal ke publik pada akhir tahun 2015 lalu, untuk menunjuk kelompok politisi yang menjadi penguasa dan pengusaha di saat bersamaan.

Dwifungsi pengpeng, itulah istilah yang digunakan Rizal yang kala itu menjabat Menko Maritim dan Sumber Daya. Istilah tersebut mulai ia gunakan setelah media massa mengendus permainan bisnis Wapres JK dan kaitannya dengan sejumlah kasus, termasuk kasus Pelindo II dengan tersangka RJ Lino.

"Di negara lain ada UU untuk mencegah conflict of interest sehingga tidak merugikan rakyat dan negara," tambah Rizal menanggapi pengakuan Menteri Perdagangan soal impor beras.

Masih terkait isu impor beras, beberapa hari lalu Rizal mengatakan bahwa seharusnya Bulog memiliki cadangan stok beras sebanyak 2 sampai 2,5 juta ton yang bisa digelontorkan untuk mengatasi kenaikan harga beras di daerah-daerah. Artinya, Bulog bisa mengintervensi dengan melakukan operasi pasar sehingga menekan harga.

Rizal menyayangkan Bulog yang saat ini tidak aktif. Ia mencontohkan, Bulog hanya membeli 58 persen atau sekitar 1 juta ton beras dari petani pada tahun 2017. Ia pertanyakan mengapa Bulog tidak membeli 2 sampai 2,5 juta ton beras untuk stok dalam negeri.

"Karena kalau beli dari rakyat 2,5 juta ton jadi enggak ada kebutuhan untuk impor. Perlu kalian pertanyakan kenapa Bulog tidak beli sesuai target, apa alasannya, sengaja? Kalau sengaja, saya kasihan sekali. Pemerintahan Jokowi dikerjain nih," ungkap dia. [ald]

Disebut Budi Waseso sebagai Pengkhianat, Ini Kata Bekas Bos Bulog

TEMPO.CO, Jakarta - Djarot Kusumayakti angkat bicara soal impor beras setelah secara tidak langsung disebut-sebut Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab menyetujui impor beras. Djarot Kusumayakti tercatat sebagai bos Bulog sebelum Budi Waseso selama kurun waktu Juni 2015 hingga April 2018.

Cerita Djarot sekaligus untuk mengomentari Direktur Utama Perum Bulog saat ini, Budi Waseso yang mengatakan impor beras saat ini belum dibutuhkan. Ia juga menyayangkan ada mantan bos Bulog yang menyarankan untuk tetap impor. "Banyak yang menyampaikan Bulog tetap impor dan mesti impor, sayang yang menyampaikan ini mantan Dirut Bulog," ujar dia saat konferensi pers di gedung Bulog, Rabu siang, 19 September 2018.
Menurut Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas ini, impor beras yang dilakukan harus melalui perhitungan yang benar. Ia meminta agar mantan bos Bulog tersebut tidak menjadi pengkhianat bangsa. "Jangan jadi pengkhianat bangsa ini. Dari mana hitungan dia, kayak orang yang paling pinter aja," ujar Budi.
Berikut tanya jawab reporter Tempo dengan Djarot Kusumayakti melalui sambungan telepon yang dilakukan pada Rabu malam kemarin.
Tanya (T) : Apakah Anda saat menjabat sebagai Direktur Utama Bulog menyarankan untuk tetap ada impor beras?
Jawab (J): Sejauh yang saya pahami, saat itu Bulog pada dasarnya adalah operator yang tugasnya adalah melaksanakan perintah regulator (rapat koordinasi terbatas bidang perekonomian).
T : Bisa diceritakan mengenai keputusan saat itu, apa saja yang menjadi pertimbangan?
J : Dalam setiap rapat pada prinsipnya kami hanya mendengarkan argumen-argumen atau pertimbangan pertimbangan yang disampaikan oleh regulator tanpa hak mencampuri apa yang diputuskan oleh regulator.
T : Berarti Bulog menyetujui hasil Rakortas bidang perekonomian tersebut?
J : Saya kira bukan menyetujui, namun melaksanakan hasil keputusan.
T : Melaksanakan hasil keputusan Rakortas. Saat itu pertimbangannya apa?
W: Kalau pertimbangan perlu atau tidaknya impor itu domain regulator. Sedang kami selaku operator tidak memiliki hal ke sana.
T : Tadi Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyebut mantan bos Bulog jangan mengkhianati bangsa karena menyarankan atau setuju melaksanakan hasil keputusan impor beras itu. Bagaimana Anda melihat komentar tersebut?
J: Waduh kalau untuk masalah itu saya tidak tahu dan mohon maaf untuk hal tersebut saya tidak berkomentar.

Target Kedaulatan Pangan Jokowi yang Gagal Dicapai

https://tirto.id/target-kedaulatan-pangan-jokowi-yang-gagal-dicapai-csuG

Presiden Joko Widodo mencantumkan kedaulatan pangan sebagai salah satu program prioritas dalam Nawacita. Tahun 2014, saat baru menjabat sebagai presiden, Jokowi menargetkan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, kedelai, dan gula bisa terlaksana dalam tiga tahun.

Program Jokowi ini berbeda dari program ketahanan pangan di era Soeharto. Dalam konsep ketahanan pangan, seluruh kebutuhan makanan masyarakat Indonesia harus terpenuhi, tak peduli dari mana sumbernya.

Target Jokowi lebih jauh dari itu. Kedaulatan pangan berarti memenuhi kebutuhan pangan dari produksi negeri sendiri. Dengan kata lain, tak ada impor beras, jagung, gula, kedelai, atau bahkan daging.

Visi tentang kedaulatan pangan sudah digembar-gemborkan Jokowi sejak masa kampanye. Ia bahkan mendapat dukungan dari Serikat Petani Indonesia (SPI)—organisasi petani yang mengampanyekan kedaulatan pangan.

Setelah dilantik menjadi presiden, Jokowi menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian. Keputusan ini sempat membuat sejumlah pihak meragukan visi kedaulatan pangan bisa tercapai. Amran adalah pemilik perusahaan pestisida dan dekat dengan pebisnis di sektor pertanian. Dalam sebuah konferensi pers pada Oktober 2014, Koordinator Advokasi dan Jaringan Bina Desa Ahmad Yaqub menyatakan hal itu bertentangan dengan upaya petani kecil selama ini. Sebelum di Bina Desa, Yaqub aktif di SPI.

Selama ini, lanjut Yaqub, para petani kecil berjuang untuk keluar dari lingkaran racun pestisida (insektisida, herbisida, rodhentisida, fungisida, dan akarisida). Teknologi penggunaan racun pestisida bukan mengatasi masalah tetapi justru menimbulkan masalah ledakan hama dan masalah-masalah baru meliputi lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia.

Pada 2014 itu anggaran untuk program kedaulatan pangan mencapai Rp67,3 triliun. Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan. Dana itu dialokasikan lewat empat komponen, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, subsidi pupuk, dan subsidi benih.

Tahun ini, anggaran kedaulatan pangan untuk empat komponen itu melonjak hingga 53,2 persen menjadi Rp103,1 triliun. Tahun ini pula seharusnya swasembada sejumlah kebutuhan pangan sudah tercapai. Bagaimana realisasinya?

Impor beberapa komoditas berhasil ditekan, salah satunya jagung. Tahun lalu, pemerintah memang berhasil menekan impor jagung dari 3,6 juta ton pada 2015 menjadi hanya 900 ribu ton pada 2016. Namun, berkurangnya impor jagung ternyata memunculkan masalah-masalah lain.

Menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), penghentian impor jagung ternyata memberikan dampak negatif lain. Sebanyak 483.185 ton jagung impor tertahan di pelabuhan. Harga pakan ternak pun melonjak hampir 20 persen. Data dari Kadin menunjukkan harga jagung saat panen raya pada bulan Maret naik dari Rp4.000 per kilogram menjadi Rp4.500 per kilogram.

Akan tetapi, kenaikan itu bukan semata-mata karena ditutupnya keran impor. Ketua Dewan Jagung Nasional, Tony J. Kristianto, menyebutkan naiknya harga jagung beberapa bulan lalu dipengaruhi oleh beban biaya logistik. Hal itu karena banyak produksi jagung di luar Jawa sedangkan banyak pengusaha yang membeli jagung dari pulau Jawa.

Berkurangnya impor itu memang bisa ditutup dari kenaikan produksi. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi jagung naik 18,11 persen dari 2015 menjadi 23,16 juta ton pada 2016.

Selama tiga tahun ini pula, Pemerintahan Jokowi-JK menyatakan telah berhasil menghentikan impor beras medium, cabai, dan bawang merah.

Data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Ditjen Bea Cukai menunjukkan impor beras pada 2016 sekitar 1,3 juta ton, dan sepanjang Januari hingga Mei 2017, Indonesia masih mengimpor beras 94 ribu ton. Kementerian Pertanian menyatakan impor beras yang cukup besar pada 2016 adalah sisa dari kontrak impor tahun 2015.

Terhitung sejak 2016 lalu, impor beras medium sudah dihentikan. Beras medium adalah beras yang dimakan oleh masyarakat sehari-hari. Ada pula jenis beras khusus yang tidak bisa diproduksi petani dalam negeri—beras yang digunakan dalam nasi biryani di restoran-restoran India, misalnya. Untuk jenis beras khusus ini, Indonesia tentu tidak bisa berhenti mengimpor.

Meski impor sejumlah komoditas berhasil ditekan, tetapi ada juga impor komoditas lain yang masih tinggi. Salah satunya adalah gandum. Menurut data BPS, impor gandum pada periode Januari-November 2016 tercatat sebesar 9,79 juta ton. Angka ini naik signifikan dari 6,77 juta ton tahun sebelumnya.

Indonesia memang tidak bisa menghasilkan gandum dan tak mungkin menghentikan impor gandum. Yang mungkin bisa dilakukan pemerintah adalah menekan konsumsi produk olahan gandum agar Indonesia tak bergantung pada bahan pangan yang tak bisa diproduksi sendiri.

Beberapa bahan pangan pun belum bisa ditingkatkan produksinya untuk menekan impor. Kedelai dan kacang tanah adalah dua di antaranya. Sebagai negara pembuat tempe, Indonesia membutuhkan sekitar 2 juta ton kedelai setiap tahun. Sayangnya, produksi dalam negeri menurut BPS masih kurang dari satu juta ton. Tahun 2014, total produksi kedelai di Indonesia hanya 954.997 ton. Setahun kemudian, angkanya naik, tetapi tak signifikan, hanya 963.183 ton. Tahun 2016, produksi malah turun ke angka 890.000 ton. Tahun ini diprediksi turun lagi menjadi hanya 750.000 ton.

Swasembada kedelai telah dicanangkan sejak 2014, tetapi sampai 2017 ini masih jauh panggang dari api. Setiap tahun, Indonesia lebih banyak mengimpor kedelai dari yang bisa diproduksi. Ini ironi lain di negara produsen tempe. Tahun lalu, misalnya, impor kedelai mencapai 2,3 juta ton. Sampai akhir tahun ini, angka impor kedelai diperkirakan naik menjadi 2,53 juta ton.

Produksi kacang tanah lebih menyedihkan dibanding kedelai. Kalau produksi kedelai sempat naik tipis pada 2015, produksi kacang tanah malah menurun. Tahun 2013, produksi kacang tanah Indonesia bisa menyentuh angka 701.680 ton. Tahun 2014, pada masa awal pemerintahan Jokowi-JK, angkanya turun menjadi 638.896 ton. Tahun 2015, total produksi turun lagi menjadi 605.449 ton.

Padahal kebutuhan kacang tanah menurut Kementerian Pertanian sekitar 700 ribu ton pada 2016. Alhasil, Indonesia masih harus mengimpor kacang tanah. Sepanjang 2014, volume impor kacang tanah tercatat sebesar 253.236 ton. Tahun 2015, meski produksi menurun, tetapi volume impor juga turun tipis menjadi hanya 194.430 ton.

Lahan Petani Minim

Persoalan lain yang masih harus dibenahi adalah ketimpangan dan kepemilikan lahan pertanian, meski problem ini warisan pemerintahan sebelum Jokowi.

Menurut laporan INDEF, Rasio Gini lahan mencapai 0,64 pada 2013, naik dari 0,54 pada 1973. Akibatnya, berdasarkan sensus pertanian tahun 2013, sekitar 56,03 persen petani Indonesia adalah petani gurem yang penguasaan lahannya kurang dari 0,5 hektar.

Ketimpangan lahan berdampak pada rendahnya produktivitas dan kesejahteraan petani. Usaha tani juga tidak memenuhi skala ekonomi. Agar memenuhi skala ekonomi, luas lahan padi, jagung, dan kedelai yang ideal adalah satu hektare. Namun, rata-rata luas lahan yang dikuasai petani hanya 0,8 hektare. Di negara-negara tetangga, pemilikan lahan rata-rata petani lebih besar dari itu. Di Thailand, rata-rata sekitar 3,2 hektare, sedangkan di Filipina 2 hektare.

Tingkat kesejahteraan petani yang rendah menjadikan sektor pertanian tidak menarik bagi para angkatan kerja muda. Pada 2012, penduduk yang bekerja di sektor pertanian hanya 35,19 persen dari total tenaga kerja. Tahun lalu, porsinya hanya 31,74 persen. Ketika kebutuhan pangan meningkat, persentase pekerja di sektor pertanian malah menurun.

Pemerintahan Jokowi menargetkan pencetakan lahan baru rata-rata 100 ribu hektare per tahun. Namun, apa yang dicapai kurang dari setengahnya.

INDEF menilai program reformasi agraria pun masih isapan jempol belaka. Ambisi Presiden Jokowi untuk melakukan redistribusi lahan seluas 9 juta hektare sama sekali belum menunjukkan hasil.

“Kebijakan reforma agraria justru disimpangkan menjadi sekadar sertifikasi tanah gratis,” ujar Bhima Yudhistira, ekonom INDEF. Menurutnya, hakikat sertifikasi bukanlah bertujuan mengurangi ketimpangan struktur kepemilikan lahan. Ia justru berpotensi memperparah ketimpangan lahan jika sertifikasi tak tepat sasaran.

Januari tahun ini, dalam Rapat Kerja Nasional, Jokowi kembali menyinggung soal kedaulatan pangan. Ia meminta Kementerian Pertanian "terus bersinergi" dengan kementerian dan lembaga lain untuk mewujudkan salah satu agenda Nawacita: kedaulatan dan kemandirian pangan.

Jokowi meminta Kementerian Pertanian bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar memanfaatkan potensi lahan tadah hujan seluas 4 juta hektare dengan membangun embung dan sumber air lain sehingga produksi bisa meningkat.

Jokowi juga mengamanatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar segera melakukan rehabilitasi dan normalisasi sungai untuk irigasi seluas 3 juta hektare. Kementerian BUMN pun diminta untuk terus menggerakkan perbankan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat bagi petani untuk perluasan usaha, hilirisasi produk, serta pengembangan karet, kopi, sawit, kakao, dan ternak sapi. Kementerian Perdagangan dan Badan Urusan Logistik juga diperintahkan untuk menyerap produk petani dan secara ketat melakukan stabilisasi harga pangan.


Jokowi tampak masih akan berusaha untuk mencapai kedaulatan pangan. Usaha ini tentu saja sebuah kabar baik bagi Indonesia. Tetapi masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-JK agar Indonesia bisa mandiri dan berdaulat dalam perkara pangan.

Infografik Menakar kebijakan pangan jokowi


Posting Komentar