Senin, 08 Oktober 2018

GADUH + GADUH, BUKAN GADO-GADO

Lagi-lagi berita memprihatinkan yang kita dengar dari negeri ini. Setelah kita dikejutkan dengan terjadinya pergolakan di internal KPK - Komisi Pemberantasan Korupsi, yang pertama ketidakpuasan pegawai KPK terhadap kebijaksanaan pimpinan yang melakukan rotasi terhadap 14 jabatan yang dinilai tidak sesuai aturannya, yang dikuatirkan melunturkan kekritisan dan profesionalitas KPK. Tentang ini pegawai KPK melayangkan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara(PTUN). Artinya, di dalam tubuh KPK sedang terjadi permasalahan yang patut diwaspadai. Sang pendekar sedang digerogoti penyakit usus?

Yang kedua ketika pimpinan KPK menghadiri undangan pesta perkawinan pimpinan DPR-RI; Bambang Soesatyo, yang sedang diselidiki keterlibatannya di korupsi E-KTP. Peristiwa ini dianggap menyalahi etika di KPK. Para mantan pimpinan KPK menyesalkan kemerosotan-kemerosotan yang sedang terjadi di tubuh KPK, era kepemimpinan Agus Rahardjo ini.

Yang terkini adalah tentang 2 penyidik KPK yang berasal dari kepolisian, yang sedang diusut internal KPK karena ketahuan dari CCTV merusakkan alat bukti korupsi Basuki Hariman, mendadak ditarik kembali ke markas polisi sehingga KPK tidak kuasa mengusutnya lagi. Inilah Cicak yang lari dikejar Buaya. KPK hendak diterkam polisi karena keberatan anggotanya dimakan KPK. KPK nggak berdaya????

Konon di dalam alat bukti kasus Basuki Hariman itu ada catatan tentang aliran dana ke-68 pejabat Polri, yang salah satunya adalah Tito Karnavian. Oh, gitu toh?!

Menyedihkan sekali jika mengingat begitu perkasanya polisi ketika menangani kasus hoaks Ratna Sarumpaet, bahkan hendak menjangkau 17 politisi kubu Prabowo yang diduga ikut menyebarkan hoaks Ratna Sarumpaet, seolah-olah itu keadilan. Tapi di sisi yang lain polisi menjadi pelindung bagi anggotanya yang ketahuan merusakkan alat bukti korupsi.

Ratna Sarumpaet bikin gaduh, polisi menambah gaduh. Gaduh + gaduh, tapi bukan gado-gado. Sebab kalau gado-gado, ya enak.

Mengapa Rotasi 14 Pejabat KPK Disebut Tak Transparan?

https://tirto.id/mengapa-rotasi-14-pejabat-kpk-disebut-tak-transparan-cSHL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergolak menyusul wacana rotasi terhadap 14 pejabat eselon II dan eselon III. Resistensi ini muncul dari internal komisi antirasuah yang tergabung dalam Wadah Pegawai (WP) KPK. Mereka menilai proses mutasi itu dilakukan secara tidak transparan sehingga berpotensi merusak independensi KPK.

“Rotasi dan mutasi merupakan hal lumrah dalam proses berorganisasi. Menjadi persoalan ketika proses mutasi dan rotasi dilakukan tanpa adanya kriteria, transparansi, dan tata cara yang jelas sehingga berpotensi merusak independensi KPK,” kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap lewat keterangan tertulisnya, Rabu (15/8/2018).

Yudi mengkhawatirkan proses rotasi yang dilakukan sepihak ini akan mengakibatkan lunturnya kekritisan dan profesionalitas KPK. Menurut dia, rotasi tanpa proses sistem yang benar, akan berpotensi menyebabkan kemunduran dari pengelolaan manajemen sumber daya manusia KPK.

Selain itu, kata Yudi, proses rotasi yang dilakukan sepihak tanpa kriteria yang jelas berpotensi dapat menjadi sarana untuk menyingkirkan orang-orang yang berupaya untuk tetap kritis dalam menjalankan roda organisasi.

Kritik serupa juga diungkapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia melihat upaya rotasi yang dilakukan oleh kelima pimpinan KPK ini sebagai lanjutan dari taktik “Kuda Troya” untuk melemahkan komisi antirasuah tersebut.

“Masih segar di ingatan kami, pada 2015 masyarakat sipil menyatakan bahwa terdapat strategi Kuda Troya ke KPK karena adanya orang-orang luar yang ditempatkan di KPK, namun memiliki misi untuk melemahkan KPK,” kata Dahnil.

Perkiraan soal pihak-pihak yang hendak menghancurkan KPK dari dalam memang bukan barang baru. Dugaan ini menyeruak pada awal 2018 lalu saat Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol Aris Budiman hadir dalam Pansus Hak Angket KPK di DPR.

Kehadiran mantan Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri itu pun menjadi perbincangan lantaran KPK memutuskan tidak hadir memenuhi undangan pansus tersebut. Apalagi, dalam rapat Pansus Hak Angket KPK di DPR itu, Aris berkicau bahwa idenya untuk merekrut perwira menengah Polri ke dalam KPK mendapat penolakan dari internal KPK lainnya.

Selain itu, Dahnil juga mengaitkan masalah “Kuda Troya” ini dengan mandeknya beberapa kasus penting, seperti kasus rekening gendut perwira Polri dan perusakan alat bukti oleh penyidik terkait kasus impor daging sapi.

Menurut Dahnil, perlawanan yang muncul dari internal KPK merupakan salah satu indikasi bahwa rotasi ini adalah bagian dari taktik “Kuda Troya.” Ia menilai proses rotasi di dalam tubuh KPK dilakukan tidak mempertimbangkan rekam kerja dan prinsip akuntabilitas.

Padahal, menurut dia, dalam melakukan mutasi atau rotasi, pimpinan KPK mesti berpatokan pada Peraturan KPK RI No.7 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK.

Ketentuan tersebut, kata Dahnil, mengatur beberapa etika pimpinan terkait dengan kepegawaian, antara lain pimpinan harus menilai kinerja orang yang dipimpinnya secara objektif dengan kriteria yang jelas (huruf E angka 4), dan pimpinan harus memberikan apresiasi terhadap hasil kerja dan prestasi setiap individu dan mendorong setiap pegawai yang dipimpinnya untuk meningkatkan hasil kerjanya (huruf E angka 7).

Ia mencontohkan pada 2010, Direktur Pendaftaran dan Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN) mesti menjalani proses seleksi saat hendak dipindah menjadi Direktur Gratifikasi.

“Jangan dibayangkan oleh 5 pimpinan KPK yang punya latar belakang PNS ini [bahwa] KPK seperti kantor-kantor mereka sebelumnya, di mana pimpinan bisa seenaknya memindahkan, merotasi tanpa ada jelas argumentasi dan latar belakang pemindahannya itu,” kata Dahnil kepada Tirto, Rabu (15/8/2018).

Rekrutmen Penyidik Jadi Sebab Munculnya Istilah Kuda Troya di KPK

https://tirto.id/rekrutmen-penyidik-jadi-sebab-munculnya-istilah-kuda-troya-di-kpk-cHwV


Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi disebut-sebut merekrut seorang penyidik yang sudah purna tugas untuk kembali berdinas di lembaga antikorupsi. Proses perekrutan ini membikin suasana di lingkungan KPK menjadi "panas" lantaran banyak pegawai yang menolak.

Buntut dari penolakan ini memunculkan istilah kuda troya. Istilah ini muncul dalam grup surat elektronik di lingkungan internal KPK dan merupakan bentuk protes pegawai atas kebijakan tersebut. Istilah ini kemudian membuat Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman berang.

“Salah satu kasatgas saya, saya minta untuk kembali ke KPK dan dia adalah penyidik yang baik, termasuk penerimaan beliau [baik]. Dan di dalam KPK dikembangkan [isu] seolah-olah ini [pengangkatan penyidik] seperti kuda troya,” kata Aris, akhir pekan lalu.

Potensi Pelanggaran dalam Rekrutmen

Ihwal pengangkatan penyidik purna tugas ini, anggota badan pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, pimpinan KPK berpotensi melanggar aturan yang berlaku. Emerson mengingatkan pimpinan patuh pada aturan yang ada.

“Sungguh memalukan jika pimpinan lembaga penegak hukum mengambil keputusannya – termasuk soal pengangkatan penyidik maupun pejabat di KPK - secara melawan atau melanggar hukum,” kata Emerson dalam keterangan tertulisnya.

Potensi aturan yang dilanggar, kata Emerson, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (PP SDM KPK). Berdasarkan PP SDM KPK pada intinya menyebutkan syarat batasan waktu pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK adalah paling lama 10 tahun.

Dalam Pasal 5 Ayat (3) PP 103/2012 disebutkan “masa penugasan Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi selama 4 (empat) tahun.” Sedangkan pada Pasal 5 Ayat (4) PP 103/2012 menyatakan “masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) tahun.”

Emerson berkata, jika pimpinan bersikukuh mengangkat pegawai yang sudah melebihi batas 10 tahun (penjumlahan dari masa kerja di ayat 3 dan 4), pimpinan KPK bisa melanggar Undang-undang KPK, khususnya pasal 15 huruf d dan e.

Pasal 15 huruf d UU KPK menyebutkan KPK berkewajiban menegakkan sumpah jabatan. Salah satu isi sumpah jabatannya adalah mengamalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.

Sementara Pasal 15 huruf e UU KPK menyebutkan “menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

“Intinya menyebutkan KPK berkewajiban menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas,” ucap Emerson.

Berdampak pada Pemberantasan Korupsi

Keluhan soal rekrutmen penyidik purna tugas tak hanya muncul dari pegawai KPK. Keluhan serupa diutarakan ahli hukum tata negara dari Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas, Ferry Amsari.

Feri berpandangan proses rekrutmen yang tidak memenuhi dapat dikategorikan ilegal. “Jika KPK bertindak di luar PP 102, hasilnya adalah produk ilegal. Sesuatu yang cacat hukum tidak bisa bertindak hukum," kata Feri.

Feri khawatir, KPK akan hancur jika tidak menata proses rekrutmen dengan baik. Tidak tertutup kemungkinan situasi tersebut akan menjadi celah hukum bagi koruptor untuk lolos dari jeratan korupsi.

Ia mengingatkan bagaimana kasus penetapan tersangka atas Budi Gunawan yang digugat praperadilan. Budi bisa lolos dari penetapan tersangka lantaran salah satu poin gugatan terkait status penyidik yang bermasalah.

Feri berharap, KPK bisa merekrut penyidik secara terbuka dan sesuai perundang-undangan dengan tidak melanggar undang-undang, terutama UU No. 28/1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas KKN.

"Keterbukaan itu kan harus menjadi tagline KPK. Masa KPK menganjurkan keterbukaan tapi KPK sendiri tidak terbuka," kata Feri.

Senada dengan Feri, Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan ICW Tama Satrya Langkun menambahkan, proses rekrutmen yang melanggar undang-undang bisa mengancam KPK di masa depan. Menurut Tama, penyidik yang masuk ke dalam KPK harus berintegritas dan punya rekam jejak baik agar KPK bisa menangani perkara dengan baik.

“Kalau pernah punya persoalan apalagi masalah hukum itu akan jadi sandera buat KPK,” kata Tama.

Selain itu, potensi keberpihakan juga muncul apabila KPK merekrut penyidik purna tugas yang tidak sesuai perundang-undangan. KPK bisa saja digunakan oknum tertentu untuk menyerang pihak tertentu. Hal tersebut belum termasuk akuntabilitas dalam proses rekrutmen.

Klarifikasi KPK

Tirto mencoba mengklarifikasi informasi dari sumber tersebut kepada sejumlah pimpinan KPK. Sambungan telepon tidak diangkat dan pesan singkat yang kami kirim tak dibalas.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah kemudian memberikan klarifikasi ihwal masalah rekrutmen penyidik yang menjadi pangkal kegaduhan di internal. Menurut Febri, KPK belum merekrut penyidik berinisial IR itu dan masih dalam pengkajian.

“KPK harus melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Febri.

Sesuai aturan, kata Febri, penyidik atau pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK hanya bisa menjalani masa kerja maksimal 10 tahun sesuai PP SDM KPK. Penelaahan ini dilakukan untuk melihat peluang apakah KPK bisa mempekerjakan ulang pegawai yang sudah purna tugas, meski begitu, Febri enggan menjawab niatan KPK merekrut penyidik purna tugas.

“Sekarang sedang kami lihat. karena itu lah pandangan-pandangan hukum sangat dibutuhkan dan sedang diproses saat ini,” kata Febri.

Infografik Current Issue pimpinan KPK

BW : Pimpinan KPK Telah Melanggar ‘Tabu Integritas’

http://kpkpos.com/bw-pimpinan-kpk-telah-melanggar-tabu-integritas-2/

Jakarta -  KoranAntiKorupsi Empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri resepsi pernikahan putra Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) beberapa waktu lalu terus menuai polemik. Sikap yang ditunjukkan oleh pimpinan KPK dinilai melanggar etik jika mengacu pada aturan Pasal 36 Undang-undang Nomoor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Pasal tersebut menyebutkan, pimpinan dilarang mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK.
Sedangkan, Bamsoet sendiri pernah menjalani proses pemeriksaan pada bulan Juni lalu sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Saat itu, Bamsoet mengaku dicecar soal dugaan aliran dana sebesar Rp 50 juta ke DPD Golkar Jateng.
Menanggapi hal itu, mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menilai pertemuan itu punya indikasi tertentu yakni masuk dalam kategori pelanggaran kode etik. Menurutnya, harus ada tindakan tegas atas sikap tersebut.
“No point to discuss. Pertemuan petinggi KPK dengan pihak yang diperiksa KPK, apapun alasannya, punya indikasi, itu pelanggaran etik,” tegasnya, Jumat (21/9).
Bahkan, aktivis antikorupsi ini menilai pimpinan KPK melanggar integritas yang sudah dijaga selama 12 tahun ini. Seolah-olah pimpinan bersikap permisif atas standar moral yang fundamental perihal integritas tersebut.
“Pimpinan KPK telah melanggar ‘tabu integritas’ yang selama ini paling dijaga. (Mereka) juga telah meninggikan kerendahan moral lembaga dan sekaligus menghancurkan kredibilitas KPK yang telah dijaga lebih 12 tahun,” imbuhnya.
Pria yang akrab disapa BW ini juga meminta agar pihak yang mendukung perbuatan tersebut secara moral tak pantas berada dalam lingkungan KPK. “Secara moral tak pantas lagi ada di KPK, siapapun dia dan apapun posisinya,” tutupnya.
Terpisah, dikonfirmasi perihal adanya hal ini, juru bicara KPK membenarkan, sejumlah pimpinannya menghadiri resepsi pernikahan anak Bamsoet. Namun, hanya dalam konteks memenuhi undangan resepsi.
“Memang benar empat pimpinan menghadiri resepsi anak Ketua DPR-RI, Bambang Soesatyo Minggu lalu. Saya sudah tanya ke pimpinan, kehadiran tersebut sepenuhnya dalam konteks memenuhi undangan pernikahan sekaligus dalam rangka menghargai Ketua DPR yang merupakan salah satu mitra KPK sebagai pimpinan lembaga negara,” kata Febri.
Karena konteks pertemuan untuk menghadiri resepsi pernikahan, maka dia mengatakan tidak ada hal yang dilanggar oleh sejumlah pimpinan KPK.
“Seperti halnya seluruh resepsi yang wajar, kehadiran dan pertemuan dilakukan secara terbuka dan dihadiri banyak orang. Dan Pimpinan juga menegaskan, tidak ada pembicaraan sama sekali terkait penanganan perkara. Pimpinan tentu sangat menjaga hal tersebut dan memisahkan konteksnya secara tepat,” pungkasnya.
Untuk diketahui, resepsi pernikahan putra Bamsoet itu digelar pada Senin (10/9) di Jakarta Conventation Center (JCC). Ada empat pimpinan KPK yang hadir, yaitu Alexander Marwata, Basaria Pandjaitan, Saut Situmorang dan Laode M Syarif. Namun, tak tampak Agus Rahardjo dalam acara tersebut.(INT)

KPK: 2 Eks Penyidik Ditarik Polri Saat Diperiksa Internal

https://news.detik.com/berita/d-4247508/kpk-2-eks-penyidik-ditarik-polri-saat-diperiksa-internal

Jakarta - KPK menyebut 2 mantan penyidiknya ditarik institusi awalnya, Polri, ketika tengah diperiksa internal soal isu dugaan perusakan barang bukti. Pemeriksaan pun dilanjut di Polri.

"Itu sudah ditelusuri tim pemeriksa internal, namun memang dalam perjalanan proses pemeriksaan, KPK menerima permintaan pengembalian pegawai dari Mabes Polri karena ada kebutuhan dan penugasan lebih lanjut di sana," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/10/2018).
Febri menyebut pimpinan KPK sempat mengatakan pengembalian itu dipandang juga sebagai bagian sanksi. Lalu bagaimana nasib kelanjutan pemeriksaan keduanya di internal KPK?

"Memang ruang lingkup pemeriksaan pengawas internal adalah terhadap pegawai KPK. Jadi ketika proses pemeriksaan tidak bisa lagi dilakukan sepenuhnya kalau statusnya bukan lagi pegawai KPK. Ini yang silakan saja dikonfirmasi lebih lanjut proses di instansi asal 2 pegawai tersebut," ujar Febri.
"Pemeriksaan tidak bisa dilakukan lebih lanjut kalau yang bersangkutan bukan pegawai KPK lagi," imbuh Febri.

Isu dugaan perusakan barang bukti itu muncul pada tahun lalu. Setahun kemudian isu itu muncul lagi Indonesialeaks (platform bersama untuk menghubungkan pembocor informasi atau whistle blower dengan media) disertai bukti dokumen yang dilampirkan.

Dalam pemberitaan media-media yang bernaung pada Indonesialeaks itu, kedua mantan penyidik yang bernama AKBP Roland Rolandy dan Kompol Harun itu disebut merusak barang bukti dalam kasus suap Basuki Hariman. Salah satu barang bukti yang dirusak berupa buku kas yang berisi aliran uang-uang dari perusahaan Basuki.

Sebenarnya pada saat itu, Polri mengaku sudah memeriksa dugaan itu. Hasilnya?

"Dugaan bahwa yang bersangkutan merusak barang bukti. Sudah kita tindak lanjuti, diperiksa Propam. Hasilnya, tidak ditemukan, tidak terbukti dugaan pengerusakan barang bukti itu," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal, Senin (12/3/2018).

"Intinya semua kan asas praduga tak bersalah. Sampai saat ini belum ditemukan atau diputuskan mereka bersalah atau tidak. Apakah mereka melakukan seperti yang dituduhkan kepada mereka, itu tidak terbukti," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menambahkan.

Basuki sebelumnya dijerat KPK lantaran menyuap mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar. Hukuman 7 tahun penjara bagi Basuki pun telah inkrah. Dia sempat ingin mengajukan peninjauan kembali (PK) tapi belakangan dicabut.

Koalisi Sipil Minta KPK Usut Dugaan Rusaknya Bukti Kasus Suap di MK

https://news.detik.com/berita/4247376/koalisi-sipil-minta-kpk-usut-dugaan-rusaknya-bukti-kasus-suap-di-mk

Jakarta - Setahun lalu, dua orang penyidik KPK dikembalikan ke Polri. Isu miring mengiringi pengembalian dua penyidik madya itu terkait perusakan barang bukti yang kemudian ditepis oleh hasil pemeriksaan di Propam Polri.

Kini setahun berselang, isu tentang penghilangan barang bukti itu kembali mencuat melalui Indonesialeaks (platform bersama untuk menghubungkan pembocor informasi atau whistle blower dengan media) disertai bukti dokumen yang dilampirkan. KPK pun diminta kembali mengusut hal itu.

"Kami dari awal, selalu kami katakan bahwa sepanjang KPK itu ada penyimpangan, kami akan selalu berteriak, masyarakat sipil akan selalu berteriak bahwa KPK harus bersih dan bebas dari penyimpangan-penyimpangan," ucap staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Lais Abid dalam konferensi pers di LBH Jakarta, Senin (8/10/2018).

Di tempat yang sama, pengacara publik LBH Pers Gading Yonggar menyebut temuan investigasi Indonesialeaks itu harus dikembangkan. Dia pun mengaku berada di garis terdepan membela pewarta investigasi itu.

"Temuan-temuan investigasi oleh teman-teman media harus didorong dikembangkan lagi ke proses penyidikan sesuai dengan temuan-temuan yang ada di pemberitaan tersebut," kata Gading.

Lais kembali menyampaikan bila kedua mantan penyidik KPK itu bisa dijerat dengan sangkaan menghalang-halangi penyidikan. Dia pun meyakini ada aktor utama di balik hal itu.

"Dia membuang barang bukti. Ada, kawan-kawan bisa mendapatkan bukti itu, bukti penghilangan itu," kata Lais.

"Sepanjang dia konteksnya menghalang-halangi, kemudian aktor utamanya yang melalukan tindak pidana korupsi diproses oleh KPK," imbuh Lais.

Dalam pemberitaan media-media yang bernaung pada Indonesialeaks itu, kedua mantan penyidik yang bernama AKBP Roland Rolandy dan Kompol Harun itu disebut merusak barang bukti dalam kasus suap Basuki Hariman. Salah satu barang bukti yang dirusak berupa buku kas yang berisi aliran uang-uang dari perusahaan Basuki.

Pengembalian Roland dan Harus saat itu disebut KPK tidak terkait hal itu. "Habis masa tugas sebagai pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Rabu (18/10/2017).

Polisi Ungkap Pengakuan Basuki Hariman Soal Dugaan Suap Ke Tito Karnavian

https://hukum.rmol.co/read/2018/10/08/361015/Polisi-Ungkap-Pengakuan-Basuki-Hariman-Soal-Dugaan-Suap-Ke-Tito-Karnavian-

RMOL. Kasus dugaan aliran dana suap ke Jenderal Pol Tito Karnavian saat menjabat Kapolda Metro Jaya kembali ramai di media massa.

Kasus ini mencuat dari perkara kasus impor daging yang menyeret pengusaha Basuki Hariman di bawah penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tito diduga menerima aliran dana dari Basuki sebagaimana tercatat dalam buku keuangan berwarna merah (selanjutnya disebut buku merah) yang berisi pengeluaran keuangan PT. Panorama Indah Sejati (perusahaan milik Basuki), yang dibuat staf bagian keuangan, Kumala Dewi Sumartono. Dalam buku keuangan itu tercatat nama Tito menerima uang dalam periode Januari sampai Juli 2016. Jumlahnya bervariasi antara Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar.

Dugaan suap Basuki ke Tito pernah ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya. Namun, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Deriyan, menyampaikan bahwa Basuki Hariman mengaku tidak pernah memberi uang kepada Tito.

“Sumbernya dari mana? Pak Basuki. Kami tanya langsung ke Pak Basuki, apakah dia benar pernah memberikan apa yang tercatat dalam buku merah. Jawaban Pak Basuki apa? Tidak pernah. Thats it. Selesai. Kalau sumbernya saja bilang tidak pernah, masak kita harus bilang ada,” jelas Adi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/10).

Ade menjelaskan, buku merah yang diduga dirusak oleh dua mantan penyidik KPK dari Kepolisian, AKBP Roland Ronaldy dan Kompol Harun, telah dijadikan barang bukti di Pengadilan.

"Begini loh bos, sekarang buku merah merah itu dijadikan barang bukti di Pengadilan. Dijadiin barbuk (barang bukti) di Pengadilan. Enggak ada apa-apa kan? Berjalan lancar saja Pengadilan itu. Benar enggak?," ucapnya.

Namun demikian, sambung Ade, perkara ini masih terus didalami. Ia mengklaim, kepolisian tetap menanyakan hal itu ke Basuki sebagai sumber informasi terkait catatan dalam buku merah.

Nama Tito terungkap dari dokumen internal KPK tertanggal 9 Maret 2017 yang mencatat Kumala Dewi ditanya oleh penyidik KPK mengenai nama-nama penerima aliran dana. Dalam buku catatan keuangan ini, ada nama-nama yang ditengarai menerima aliran dana dari perusahaan milik Basuki. Ada 68 pejabat negara yang tertulis di buku ini dan diduga mendapat aliran dana.

Kasus ini kembali ramai dibicarakan berawal dari laporan serentak sejumlah media yang mengangkat investigasi lanjutan mengenai upaya perusakan barang bukti yang dilakukan dua mantan penyidik KPK dari Polri (Roland Ronaldy dan Harun). Harun dan Roland dikembalikan KPK ke kepolisian pada tahun 2017, lebih cepat dari batas masa tugas. Pengembalian ini diduga sebagai sanksi karena mereka terbukti merusak barang bukti untuk kasus suap oleh pengusaha Basuki Hariman.

Laporan media berasal dari salinan berita acara pemeriksaan anak buah Basuki Hariman, Kumala Dewi Sumartono, pada 9 Maret 2017, yang bocor ke media. Kumala Dewi ditanya oleh penyidik KPK mengenai nama-nama penerima aliran dana.

Dalam buku merah, ada 68 nama pejabat negara yang disebut menerima aliran dana dari perusahaan milik Basuki. Salah satu nama yang tercatat sering menerima adalah Tito Karnavian yang kala itu masih menjabat Kapolda Metro Jaya. Nominal suap yang diduga diterima antara Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar. [ald]

Hasil gambar untuk gambar makanan gado-gado


Posting Komentar