Sabtu, 06 Oktober 2018

HORMATI PAHLAWAN KELUARGA

Kata mantan presiden Soeharto: "bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya". Jangan lupa bahwa salah satu yang disebut pahlawan itu adalah bapak-bapak atau para pencari nafkah. Itulah pahlawan keluarga, yang hasil perjuangannya dinantikan oleh istri dan anak-anaknya. Dan di antara para pahlawan keluarga itu, selain bapak direktur juga ada bapak becak yang harus dihargai secara sama dan adil. Namun nyatanya pejabat-pejabat pemerintahan hanya memanjakan bapak direktur dan menyingkirkan bapak becak.

Hanya bapak direktur yang boleh melewati jalan-jalan protokol, sementara bapak-bapak becak tidak boleh. Apa alasannya? Bapak becak hanya membikin macet. Jelas terbukti bahwa itu alasan hoaks. Sebab nyatanya jalanan yang bebas becakpun masih juga macet. Becak sudah disingkirkan masih juga macet. Jika mobil sama mobil boleh membikin macet, mengapa kalau becak yang membikin macet dipermasalahkan? Alasan lainnya lagi adalah becak tidak tertib. Inipun juga terbukti hoaks. Sebab nyatanya setiap kali polisi melakukan razia, yang ditangkapi adalah kendaraan bermotor. Yang melanggar aturan lalulintas ya kendaraan bermotor. Yang tabrakan berkali-kali dan menimbulkan korban jiwa ya kendaraan bermotor. Yang suka parkir sembarangan dan berkendaraan ugal-ugalan juga kendaraan bermotor. Becak sudah tidak ikut campur. Becak sudah minggir, tapi apakah sudah mencapai ketertiban?

Kata walikota Tri Rismaharini, mengemudikan becak itu tidak manusiawi. Oh, apakah walikota-walikota yang lainnya yang membolehkan becak itu tidak berperikemanusiaan? Tidak perikemanusiaannya itu di mana, jika tukang becak itu dipanggil penumpang malah kesenangan, bukannya merasa tersinggung?! Istri dan anak-anaknya menyambut hasil keringat bapak becak itu dengan senang hati, bukannya merasa terhina?! Istri dan anak-anaknya malah mendukung. Mana yang tidak berperikemanusiaan antara penumpang yang memberi rejeki dengan walikota yang memburu tukang becak seperti maling, mengejar, memukul dan merampas becaknya?

Penumpang memberi rejeki yang membuat anak-istri bersukacita, sedangkan walikota merampas rejeki yang membuat tangis sekeluarga. Masihkah walikota menuding penumpang tak berperikemanusiaan?

Kalau becak disebut sudah ketinggalan zaman, itu baru benar. Sebab sekarang zamannya motor yang bekerja, bukan lagi tenaga manusia. Tapi apakah bangsa kita sudah siap meninggalkan era tenaga manusia menjadi tenaga mesin, jika harga mesin lebih mahal, perawatannya membutuhkan biaya besar, oleh pemerintah dikenai pajak sebagai barang mewah, dan untuk pengoperasiannya membutuhkan BBM yang harganya naik terus?!

Untuk merubah becak manusia menjadi becak motor itu memerlukan permodalan. Uang setorannya lebih mahal yang jika dibebankan ke penumpang, apakah penumpangnya mau membayar lebih mahal? Nyatanya dunia angkutan saat ini sedang lesu sehingga angkutan yang bermesinpun kelabakan mencari nafkah. Para sopir pusing harus menyediakan bensin duluan sebelum ada penumpang dan sebelum dirinya makan nasi. Bagi para sopir, bensin dan pajak kendaraan itu harus didahulukan sebelum makan nasi. Sebab perut kenyang nggak ada gunanya kalau mobil ditilang polisi karena belum bayar pajak.

Jadi, yang membuat bangsa ini belum bisa diajak modern adalah ekonominya. Dan itu adalah tanggungjawab pemerintah sebagai lembaga yang menguasai perekonomian negara.

Di saat Jakarta dibawah gubernur Anies Baswedan mulai melonggarkan larangan perbecakan, di Surabaya, walikota Tri Rismaharini sedang mendata jumlah tukang becak untuk dienyahkan sebagaimana dia mengenyahkan lokalisasi Dolly. Tri Risma menawarkan solusi supaya tukang becak yang penghasilannya sekitar Rp. 600.000,- perbulan itu akan dijadikan tukang sapu dan Satpam dengan gaji UMR Surabaya Rp. 3,5 juta. Konon yang sudah beralih profesi itu sebesar 50%.

Solusi itu bagus. Saya suka solusi itu. Cuma pertanyaan saya; jika Tri Risma memang membutuhkan tukang sapu dan Satpam, mengapa tidak diumumkan secara luas sebagai lowongan untuk warga Surabaya yang semakin hari semakin banyak penganggurannya? Saya yakin nggak usah mengusik tukang becak, berapa jutapun tenaga yang dibutuhkan pasti akan tercukupi dalam waktu singkat. Dan jika APBD Surabaya bagus, mengapa gaji ke-13 pegawai negeri sipil yang ditunggu sejak Mei hingga sekarang Oktober masih juga belum dibayarkan? Saya kuatir Tri Risma ini menjadi Ratna Sarumpaet-nya Surabaya. Tukang ngibul!

Sebab kebetulan koran Jawapos hari ini memberitakan tentang keterangan Tri Risma kenapa gaji ke-13 hingga sekarang belum dicairkan adalah karena keuangan Surabaya terpakai untuk membiayai korban bom Surabaya beberapa waktu yang lalu. Tapi alasan itu ditolak mentah-mentah oleh ketua DPRD-nya, bahwa itu bukan duitnya Surabaya tapi duit dari pusat. Lho, ada apa ini bu Risma? Bisa jujur seperti Ratna Sarumpaet? Atau menunggu dijemput KPK, nih?! Sebab selama beberapa bulan Tri Risma bungkam soal gaji ke-13 ini, saling lempar dengan DPRD dengan alasan yang berbelit-belit seolah-olah sedang menyembunyikan suatu masalah.

Menyedihkan sekali jika ada walikota yang lebih mementingkan kembang daripada nasib warganya. Di saat tak ada seorangpun pejalan kaki yang komplain soal trotoar yang dipergunakan untuk berdagang, karena saat ini memang sudah tak ada lagi yang berjalan kaki, tak ada yang membutuhkan trotoar karena semua orang sudah bermotor, tapi pemerintah membuat alasan hoaks seolah-olah pejalan kaki membutuhkan trotoar. Pemerintah mengada-ada, namanya.

Nama "wong cilik" jangan dipakai modal kampanye yang hanya kamuflase! Justru itulah yang tidak berperikemanusiaan itu jika habis manis sepah dibuang.
Pertanyaan berikutnya: mengapa dari sekian tukang becak di Surabaya baru 50% yang mau menerima tawaran menjadi tukang sapu dan Satpam itu? Mengapa yang 50% belum mau? Mengapa mereka tak tertarik dengan upah Rp. 3,5 juta dan masih bertahan dengan becaknya yang cuma menghasilkan Rp. 600.000,- Mengapa Jakarta yang keras terhadap becak gagal menghapuskan becak? Mengapa sekalipun sepi penumpang dan dikejar-kejar Satpol PP mereka masih juga bertahan dengan becaknya? Mengapa Ahok gagal mengenyahkan angkutan umum yang sudah sepi penumpang sekalipun ditawari gaji Rp. 6 juta sebulan? Sebab tak semua fakir miskin itu memburu uang. Mereka yang tak memburu uang itu memilih kemerdekaan seperti burung yang memilih kabur dari sangkarnya sekalipun di hutan menanggung kelaparan. 

Kemerdekaan itu melebihi uang. Kerja itu santai saja, nggak mau diatur dengan jam kerja dan diperbudak kerja seharian. Nggak mau diperintah dan dimarahi juragan. Ada penumpang dikerjakan, nggak ada dipakai ngaso. Ngapain memaksakan diri jika gaji besarpun tak membuat kaya? Lebih-lebih orang Jawa yang dipengaruhi oleh filosofi: "makan nggak makan yang penting kumpul bersama keluarga". "Rejeki itu yang mengatur TUHAN. Kalau sudah rejeki kita maka rejeki itu takkan ke mana-mana".

Yah, burung atau binatang itu memberikan gambaran alamiah kita bahwa nilai-nilai kemerdekaan itu mahal melebihi apapun. Orang-orang gila yang kita anggap sudah tidak bisa berpikirpun, jika melihat SATPOL PP pasti lari. Mereka melihat polisi nggak lari tapi melihat Satpol PP pasti lari sembunyi. Secara insting mereka merasakan bahwa kebebasan mereka akan dirampas. Dan insting atau naluri itu tak memerlukan pikiran memang.

Pekerjaan pertanian merupakan lawan kata dari pekerjaan pabrikan. Pekerjaan pertanian itu alamiah sedangkan pabrikan itu buatan manusia. Dan para petani di zaman dulu bekerja tanpa aturan jam kerja sebagaimana di kantoran. Mereka bekerja secara santai, nggak diburu-buru untuk mencapai suatu target. Itulah aslinya manusia. Dan keaslian manusia itu masih terpelihara di kalangan pedesaan atau fakir miskin yang dilihat oleh orang kota sebagai kemalasan. Padahal bukan demikian. Sebab manusia itu diciptakan sebagai anak RAJA, anak TUHAN. Manusia diciptakan bukan untuk menjadi pekerja. Manusia menjadi pekerja adalah setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan dikutuk untuk berpeluh/berkeringat.

Kej. 3:19dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil; sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu."
Karena itu hargailah hak asasi manusia. Jangan memaksa fakir miskin itu untuk bekerja menuruti seleramu. Hargailah pandangan-pandangan orang lain yang tidak bisa sama. Jika kamu menjadi walikota kami tak mengurusinya, kami tak pernah berkeberatan dengan profesimu, mengapakah kamu mengusik profesi kami?!

Jika kamu menjadi walikota berdasarkan restu atau pilihan kami, mengapakah kamu tidak merestui pekerjaan kami?! Jika kami baik sama kamu mengapa kamu jahat sama kami?!

Pemkot Tawari Tukang Becak, Jadi Tenaga Outsourcing

Baru 50 Orang yang Bersedia
https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2017/08/10/6678/pemkot-tawari-tukang-becak-jadi-tenaga-outsourcing

SURABAYA-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui dinas terkait, kecamatan, TNI serta Polri, Kamis (9/8) siang melakukan penertiban jalan di depan Pasar Grosir Surabaya (PGS). Selain mengembalikan fungsi pedestrian, sejumlah pemilik becak didata untuk ditawari pekerjaan lain. 
Camat Bubutan Eko Kurniawan mengatakan, operasi gabungan ini untuk melakukan pendataan yustisi para pemilik becak. Bagi mereka yang warga Kota pahlawan, akan ditawari pekerjaan di lingkungan Pemkot Surabaya. "Sebenarnya sudah jauh hari perintah Bu Wali Kota (Tri Rismaharini) untuk mendata yang mau beralih profesi," ujar Eko, Kamis (9/8).
Tawaran dari ini, lanjutnya, yaitu menjadi pegawai pemkot. Masalah penempatan, Eko menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah kota. "Mungkin di PU (dinas pekerjaan umum) dan dinas kebersihan," ungkapnya. Status mereka ini nantinya adalah sebagai tenaga outsourcing.
Setelah sebulan melakukan pendataan selain pengayuh becak di depan PGS, lanjutnya, ternyata tidak semua mau menerima tawaran tersebut. Ada juga beberapa yang menolak. Pihaknya pun tidak terlalu memaksakan kehendak pada pilihan warga ini. Setidaknya hingga saat ini telah ada 50 orang yang siap menerima tawaran tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, operasi gabungan ini rutin digelar. Untuk di Jalan Semarang hingga depan PGS memang dikhususkan kepada penertiban serta pendataan untuk becak, bentor dan lapak PKL. Masalah di jalan tersebut menjadi kawasan padat lalu lintas, akibat penyempitan jalur dari parkir becak dan bentor.
“Penertiban ini dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi jalan dan pedestrian. Di kawasan Dupak (depan PGS) ini banyak pelanggaran penggunaan fungsi jalan dan trotoar. Sebelumnya, kami juga melakukan penertiban di kawasan Jembatan Merah Plaza (JMP)," ujar Irvan.
Setelah penertiban ini, diimbau kepada seluruh pengayuh becak dan pengendara bentor yang memiliki surat lengkap diharapkan pindah. Irvan mengaku telah melakukan kerja sama dengan dengan pengelola PGS. Dan pengelola pun telah menyatakan kesanggupannya untuk  menyediakan lahan parkir di sisi Barat dan Timur. "Baik itu becak atau pengguna atau pembeli di PGS," tuturnya.
Ditanya soal sanksi yang diberikan, Irvan menjelaskan bahwa bentor ditilang oleh kepolisian dikarenakan mengubah fungsi aslinya tidak sesuai peruntukkan. Terlebih, belum ada perda yang mengatur bentor di Surabaya. Sementara untuk becak yang pemiliknya warga asli Surabaya, dia menjelaskan akan ada solusi yang berbeda.

Ketua DPRD Surabaya Tekan Walikota Risma Gaji Cairkan Gaji ke-13

http://www.kabarprogresif.com/2018/10/2-ketua-dprd-surabaya-tekan-walikota.html

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah Armuji Ketua DPRD Surabaya, kini giliran Masduki Toha wakil ketua DPRD Surabaya iku angkat bicara soal belum dicairkannya anggaran gaji PNS ke 13 oleh Pemkot Surabaya.

Menurut Masduki, cair dan tidaknya hak PNS ini ada ditangan Wali Kota Tri Rismaharini, padahal telah menjadi instruksi Mendagri dan telah menjadi keputusan rapat paripurna DPRD Surabaya.

“Persoalan ini ternyata hanya ada di Bu Risma Wali Kota, sampai pak Bambang DH Ketua Bapilu PDIP nya juga meminta untuk dicairkan, artinya ini hanya soal apa maunya Bu Risma, uang sudah ada, mekanisme sudah dilakukan, sekarang apa maunya,” ucap Masduki.

Politisi asal Fraksi Partai Kabangkitan Bangsa (PKB) ini sampai mengaku jengah dengan sikap Wali Kota Surabaya yang masih terkesan mengulur-ulur pencairan hak para abdi negara di lingkungannya sendiri. Tapi dia meminta jawaban yang jelas.

”Sekarang mau dicairkan atau enggak terserah, kita ini di DPR ini kan butuh jawaban yang jelas, karena jajaran Sekda kebawah sudah siap, bahkan Wakil Wali Kota juga sudah pasangan badan, tapi faktanya masih saja tidak bisa,” akunya.

Masduki juga menilai ada kejanggalan di pemerintahan Risma, karena tidak memberikan delegasi penuh kepada wakilnya jika berhalangan untuk hadir, atau sedang berada di luar negeri.

“Anehnya lagi, kenapa tidak ada pendelegasian, alasan ke luar negeri itu hanya dibuat-buat, buktinya paripurna nota keuangan 9,2 Triliun bisa dibahas dan digedog tidak dengan Wali Kota, tapi dengan Wakil Wali Kota, kenapa pencairan yang nilainya sekitar 58 Miliar nggak bisa,” tandasnya.

“Sekarang bolanya ada di Bu Risma, tapi tolong berikan jawaban yang jelas kepada kami, masyarakat dan selurush PNS yang jumlah mencapai 24 Ribu itu, mau atau tidak mau mencairkan, biar jelas,” tambahnya.

Masduki mangatakan sangat khawatir, polemik pencairan gaji PNS ke 13 ini akan berdampak politis di Pemilu 2019, meskipun dirinya berharap agar tidak ditarik-tarik ke ranah politik, karena persoalan tersebut murni menyangkut hak PNS.

“Yang jelas ini tahun politik, jangan dibuat permainan seperti ini, dan saya tidak mau dikaitkan dengan politik karena ini murni soal hak para PNS, Ini dampak politisnya akan sangat jelas, termasuk untuk Pilpres mendatang,”

“Kalau jumlah PNS yang mencapai 24 ribu itu dikalikan 3 (satu keluarga) sudah ratusan ribu loh, ini bahaya, baik secara sosial maupun ekonomi, apalagi politis, karena sangat bosa dihubung-hubungkan terus,” imbuhnya.

Sebenarnya saya bisa santai aja, lanjut Masduki, tetapi ini kan menyangkut hak nya PNS. “Lagian bukan uang kita kok, kita ini hanya sebagai perantara saja, maka tolong kepada Wali Kota beri kami jawaban yang jelas dan pasti, dicairkan atau tidak,” pungkasnya. (arf)

Risma Belum Bisa Cairkan Gaji ke-13, Kenapa?

https://www.ngopibareng.id/timeline/risma-belum-bisa-cairkan-gaji-ke-13-kenapa-5380436

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkot Surabaya belum bisa dicairkan karena pendapatan daerah belum tercapai akibat insiden bom teroris beberapa bulan lalu.
"Secara prinsip saya tidak ada masalah, ini karena kejadian teroris waktu itu, sehingga tidak tercapai pendapatan daerah," kata Risma saat menggelar jumpa pers di ruang kerjanya, Jumat, Jumat 5 Oktober 2018.
   
Risma mengaku tidak ingin mengambil risiko, jika dalam waktu dekat mencairkan gaji PNS ke-13. Apalagi jika dikaitkan dengan tanggung jawabnya terhadap sejumlah kontrak dengan pihak ketiga yakni rekanan pelaksana.
   
"Nanti kalau saya kasihkan terus tidak bisa bayar kontrak rekanan terus bagaimana. Makanya kita lihat kondisi PAK (perubahan anggaran keuangan). Kalau memang ada uang ya kita bayar. Kita sudah ada ikatan dengan pihak ketiga terus kalau tidak bayar, terus yang menanggung siapa. Apa saya yang membayar gaji ke-13," katanya.
   
Menurutnya, pihaknya bukan tidak bersedia mencairkan gaji ke-13, tetapi anggaran yang akan digunakan memang belum ada. Untuk itu Risma tetap belum bisa menjajikan kapan bisa mencairkan.
   
"Jadi bukan tidak cair, tapi uangnya tidak ada. Pendapatan belum tercapai, sampai akhir bulan kemarin, itu mestinya 72 persen. Tiap hari saya menerima laporan, jadi kapannya ya tidak tau," katanya.
   
Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Armuji mendesak Pemkot Surabaya agar segera mencairkan gaji PNS ke-13, dengan alasan payung hukumnya sudah jelas sehingga tidak ada lagi yang dipersoalkan dan dikhawatirkan.
   
Armuji mengaku heran Pemkot Surabaya masih terkesan alot mencairkan hak para PNS. Padahal, jika tidak dicairkan justru bisa dianggap melanggar peraturan pemerintah dan telah menjadi keputusan rapat paripurna DPRD Surabaya.
   
"Ini menjadi tanda tanya kita, apakah memang pemkot tidak mau mencairkan. Jika benar, maka bisa dianggap melanggar peraturan pemerintah. Harusnya pemkot bisa belajar dari daerah-daerah lain yang sudah mencairkan, karena hanya Surabaya yang belum," katanya. (frd) 

Hearing Penggusuran Ricuh, Kasatpol PP Tantang Adu Jotos Ketua DPRD Surabaya

http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=59721&&top=1&&ktg=Jatim

Surabaya pojokpitu.com, Suasana hearing membahas pengaduan warga Medokan Semampir gang 5, RT 01, RW 08 Kelurahan Medokan Semampir , Kecamatan Sukolilo yang akan digusur Satpol PP Pemerintah Kota Surabaya, mendadak ricuh. Pasalnya, Kasatpol Pp Surabaya, Irvan Widyatno menantang Ketua DPRD Surabaya, Armudji untuk berkelahi di luar gedung. Aksi ricuh yang menjurus ke perkelahian tersebut, berhasil dilerai petugas Pamdal DPRD Surabaya.

Dewan sangat menyayangkan Pemerintah Kota Surabaya, yang main gusur tanpa ada solusi warga terdampak penggusuran. Padahal warga butuh tempat tinggal, warga Medokan Semampir gang 5 yang sudah menempati lahan di kawasan tempat tersebut sejak tahun 1975.

Armuji bersama dengan Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto yang mendapat pengaduan warga Medokan Semampir gang 5 ini, juga meminta pihak Pemkot Surabaya untuk melakukan pengecekan terhadap sejarah tanah yang akan digusur tersebut.

Armuji juga meminta kepada pihak Satpol PP Surabaya, tidak asal gusur atau main bongkar tanpa ada solusi. Irvan Widyatno tetap ngotot akan melakukan pembongkaran minggu depan, Armuji mencegah dan bersama warga akan melakukan penghadangan petugas Satpol PP yang akan melakukan pembongkaran terhadap rumah warga.

Hingga suasana menjadi tegang, apalagi Armuji juga menyinggung kinerja Satpol PP yang tembang pilih dalam melakukan pembongkaran terhadap para PKL yang ada di Surabaya. Sehingga menyulut emosi, Irvan dan mengajak berkelahi Armuji untuk keluar dari gedung DPRD Surabaya. Suasana menjadi panas, Armuji dan Irvan berdiri dari tempat duduk dan mengajak untuk berkelahi. Beruntung, petugas Pamdal melerai keduanya, hingga suasana mereda dan hearing dilanjutkan minggu depan.

Perwakilan warga Medokan Semampir gang 5 , Haryono mengatakan, warga tetap meminta untuk menempati lahan tersebut.

Minggu depan hearing Medokan Semampir, akan dilanjutkan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki Pemkot Surabaya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto, meminta Pemkot tidak melakukan penggusuran dan pembongkaran, sebelum ada solusi untuk warga yang terdampak.(end)

Armuji Minta Walikota Copot Irvan Dari Jabatannya
http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=59817&&top=1&&ktg=Jatim

Surabaya pojokpitu.com, Kasus pelecehan etika sidang hearing yang dilakukan Kasatpol PP Surabaya, Irvan Widyanto terus bergulir. Ketua Fraksi PDIP Surabaya, Sukadar meminta walikota memberikan sanksi tegas kepada Kasatpol PP karena melecehkan dewan. Sementara itu Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji meminta kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini untuk mencopot Irvan dari jabatannya.

Armuji dengan tegas meminta Kasatpol PP Irvan Widyanto, karena melecehkan dewan dan menganggu jalannya sidang hearing kasus rencana penggusuran lahan Medokan Semampir.

Dikatakan Armuji, Irvan Widyanto seringkali mangkir dari undangan dewan tekait masalah pengaduan warga. Meskipun dengan dalih penegakan Perda, melakukan pengusuran dan mengobrak para PKL, tanpa solusi pkl merupakan tindakan tak manusiawi.

"Saya sudah melaporkan peristiwa tersebut, ke Badan Kehormatan DPRD Kota Surabaya, untuk melakukan pengusutan dan menyeret Irvan ke ranah hukum," kata Armuji.

Sementara itu, Kasatpol PP Surabaya, Irvan Widyanto, dalam jumpa pers terkait masalah pengamanan aset mengatakan, apa yang terjadi kemarin murni semata-mata dari pribadi. "Tidak ada yang perlu disalahkan, itu murni dari pribadi saya, " kata Irvan Widyanto

Irvan juga menyampaikan, tidak terkait dengan kelembagaan dan tidak terkait dengan institusi. Apalagi melecehkan institusi dan lain sebagainya."Sekali lagi itu semata-mata reaksi saya secara pribadi, sekali lagi saya mohon maaf," Jelas Irvan. (pul)

Rizal Ramli Sebut Biaya Pertemuan IMF - World Bank Terlalu Boros

Gusur Lagi.. Gusur Lagi.. Risma Mulai Dijauhi ”Wong Cilik”


Menohok, Mahasiswi Cantik Ini Sebut Wali Kota Risma Lebih Sayang Taman Dibanding Warganya

https://www.jatimtimes.com/baca/168157/20180303/163944/menohok-mahasiswi-cantik-ini-sebut-wali-kota-risma-lebih-sayang-taman-dibanding-warganya/
Hasil gambar untuk gambar tukang becak surabaya satpol pp

Posting Komentar